KAJIAN HUKUM POSITIF DAN PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA: PEMBUKTIAN GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
- Authors
-
-
Naeshyla Hanuna Wasito
Universitas Singaperbangsa KarawangAuthor -
Rahmi Zubaedah, S.H., M.H.
Universitas Singaperbangsa KarawangAuthor
-
- Keywords:
- hukum pidana, gangguan jiwa, skizofrenia, pembuktian, pertanggungjawaban pidana.
- Abstract
-
Penelitian ini membahas penerapan hukum positif dan praktik peradilan di Indonesia dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita gangguan jiwa skizofrenia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena perbedaan antara hasil pemeriksaan psikiatri dan pertimbangan hakim dalam menetapkan adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pembuktian gangguan jiwa diterapkan dalam konteks hukum pidana Indonesia serta sejauh mana doktrin hukum memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai keabsahan alat bukti medis. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 44 KUHP memberikan dasar hukum bagi peniadaan pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa, namun penerapannya dalam praktik masih menghadapi kendala interpretasi dan konsistensi pembuktian. Selain itu, hakim tidak sepenuhnya terikat pada keterangan ahli psikiatri, melainkan menilai keseluruhan fakta hukum yang muncul di persidangan Dengan demikian, dibutuhkan panduan pembuktian yang lebih tegas dan seragam guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa yang menderita gangguan jiwa.
- References
-
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (n.d.). Pasal 44 ayat (1) dan (2). Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53263/kuhp
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (n.d.). Pasal 184.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Psikiatri Forensik.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid/2006. (2006). Diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1737 K/Pid/2012. (2012). Diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). Article 31(1)(a). Diakses dari https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
Arief, B. N. (2012). Masalah penegakan hukum dan kebijakan pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.
Arief, B. N., & Muladi. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
Hamzah, A. (2014). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Harahap, Y. (2017). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Mertokusumo, S. (2009). Hukum pembuktian dalam perkara pidana. Yogyakarta: Liberty.
Muladi. (2013). Lembaga pidana dan pemidanaan. Bandung: Alumni.
Van Hamel, J. A. (1888). Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Downloads
- Published
- 2025-11-20
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Anisa Dyah Wijayanti, Rahmi Zubaedah, KEKERASAN FISIK DALAM DAYCARE: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS PENGANIAYAAN BALITA DI MEDAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Rahima Fazilia Oktari, Devianty Fitri, PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Rajasti, TRANSPARANSI PENYIDIKAN DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: BATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP BERKAS PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raynaldi Young, Arsita Dhiba Nabila Bibi, Hamim Bhavana, Alifiansyah Ramadhan, PENENGGELAMAN KAPAL IUU FISHING DI ZEE INDONESIA SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN HAK BERDAULAT NEGARA DI ZEE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Satori, Sujono, Bambang Widarto, IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRAJURIT TNI PADA PERKARA KONEKSITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Namira Khaulani, Nabila Siti Royani, Muhammad Revaldo Arkeisya, Muadz Abdul Aziiz, KEDUDUKAN HUKUM ECONOMIC SUBSTANCE DALAM PENAFSIRAN TAX AVOIDANCE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wasilul Arham, Fajar Surya Gemilang, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN NON TERNAK DALAM KASUS PENGANIAYAAN DAN PENELANTARAN DI INDONESIA: STUDI YURIDIS MENGENAI KEBUTUHAN PENGATURAN DAN PENGUATAN REGULASI SERTA PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elvrina Elvrina, Siti Dina Maulidah, KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cantika Putri Iskandar, Tamaulina Br Sembiring, Fahmi Fahrurozi, PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENDUKUNG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sarah Dian Utami, Irwan Matias Gurlan Sinaga, Fadhiil Ahmadi, Wefy Efticha Sary, PATOLOGI SOSIAL DAN HUKUM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANALISIS PERAN DAN SANKSI DALAM SPPA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Najwa Adilah Salsabila, Rindi Suganda, Suci Wahyuni, TUJUAN HUKUM TERHADAP PELINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.