MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA
- Authors
-
-
Raja Hotman Putra
Universitas BengkuluAuthor -
Fatimah Azzahra
Universitas BengkuluAuthor -
Iyud Tamba
Universitas BengkuluAuthor -
Stevri Iskandar
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Tindak pidana pers, Dewan Pers, mekanisme penyelesaian, hukum pidana, kebebasan pers.
- Abstract
-
Artikel ini membahas mekanisme penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia dalam perspektif hukum normatif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya dualisme mekanisme penyelesaian sengketa pers, yaitu melalui jalur etik-profesional yang difasilitasi oleh Dewan Pers serta jalur pidana formal yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Dualisme ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan membuka ruang kriminalisasi terhadap insan pers. Tujuan penelitian adalah untuk menelaah pengaturan hukum mengenai penyelesaian tindak pidana pers, sekaligus menganalisis mekanisme penyelesaiannya sebagaimana dijalankan dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, pedoman Dewan Pers, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan.Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan dasar penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, sedangkan KUHP dan UU ITE tetap berlaku apabila terdapat dugaan tindak pidana. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pers dilakukan melalui mekanisme Dewan Pers, namun tidak jarang kasus langsung diproses secara pidana oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan tumpang tindih antara jalur etik-profesional dan jalur pidana formal. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peran Dewan Pers sebagai filter awal penyelesaian perkara pers perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih tegas, termasuk pengaturan yang mewajibkan aparat penegak hukum merujuk pengaduan pers kepada Dewan Pers sebelum diproses pidana. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan kebebasan pers, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat dapat lebih terjamin.
- References
-
Susanto, Edy, dan Hamid Syamsudin. Hukum Pers di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Staatsblad 1915 No. 732 jo. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Jakarta: Dewan Pers, 2017.
Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia. Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Penanganan Kasus Pers. Jakarta, 2017.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus/2019. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Wadjo, Hadiba Z. “Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers.” Sasi 17, no. 2 (2011): 53–
60.
Dewan Pers. Buku Saku Wartawan: Pedoman dan Prosedur Pengaduan. Jakarta: Dewan Pers, 2024.
Diakses 8 September 2025.
Dewan Pers. “Pengaduan Pers Semester I 2025 Capai Rekor Tertinggi.” Siaran Pers, 30 Juli 2025.
Diakses 8 September 2025.
Dewan Pers. “Ringkasan Alur Pengaduan: Klarifikasi, Mediasi, dan Penerbitan PPR.” Laman
Resmi Dewan Pers. Diakses 8 September 2025.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. “Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dewan
Pers–Polri.” Press Release, 11 November 2022. Diakses 8 September 2025.
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). “Masukan atas Implementasi MoU Dewan Pers– Polri.” Dokumen advokasi, 2023. Diakses 8 September 2025.
Antara. “Dewan Pers Terima 813 Pengaduan Kasus Pers pada 2023, Sebagian Besar Terselesaikan.” 21 Maret 2024. Diakses 8 September 2025.
Hukumonline. “Putusan MA Nomor 646 K/Pid.Sus/2019: Analisis Pertanggungjawaban Narasumber.” 2020. Diakses 8 September 2025.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-11-21
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Bagas Dwi Surahman, Ilham Fajri, Nathaniel Felix Karo Karo, Ahnan Hibatullah, Stevri Iskandar, REFORMASI PERAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU: PENGUATAN HAK PENDAMPINGAN SEJAK TAHAP AWAL PEMERIKSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Puan Putri Kinanti, ANALISIS YURIDIS BEBERAPA KETENTUAN TIDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA: STUDI NORMATIF TERHADAP PASAL 362, PASAL 310, PASAL 351, DAN PASAL 263 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBERIAN EFEK JERA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Ramdani, PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PENDIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jesika Oktaria Sihaloho, Tamaulina Br Sembiring, Arda Gerdana Purba, FENOMENA ANAK MELAKUKAN PEMBUNUHAN KELUARGANNYA DITINJAU DARI HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naeshyla Hanuna Wasito, Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., KAJIAN HUKUM POSITIF DAN PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA: PEMBUKTIAN GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naftali Tamu Umbu Haru, Henny Nuraeny, Rizal Syamsul Ma’arif, KAJIAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sri Wulan Noorrahman, Fallin Oktavia, Muhammad Rizky, Indah Dewi Megasari, STUDI KOMPARATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zhenia Maulida Fitri, Karina Maulidia Kusuma, Triana Rizkia Dewi, Naomi Juliana Assa, PENJERAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS KASUS HARVEY MOEIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dara Maulidya Afwani, Dendy Juliantara Wiradipura, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372 KUHP BERDASARKAN PUTUSAN No.9/Pid.B/2023/PN-Malang , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.