ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
- Authors
-
-
Raisya Aziza Pradita
Universitas SriwijayaAuthor -
Alisa Sari Simatupang
Universitas SriwijayaAuthor -
Azahra Dwi Oktaviani
Universitas SriwijayaAuthor -
Rizha Claudila Putri
Universitas SriwijayaAuthor
-
- Keywords:
- Kebebasan Berkontrak, Party Autonomy, Choice of Law, Choice of Forum, Freedom of Contract, Hukum Perdata Internasional, Kontrak Internasional, Overriding Mandatory Provisions
- Abstract
-
Asas kebebasan berkontrak adalah bentuk nyata dari prinsip otonomi kehendak dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks hukum perdata internasional asas ini dikenal sebagai party autonomy atau freedom of contract dimana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan choice of law dan choice of forum pada saat melakukan kontrak lintas negara. Peraturan dalam sistem common law seperti Rome I Regulation menunjukkan bahwa asas ini merupakan norma positif. Asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dibatasi oleh prinsip kepatutan, ketertiban umum, overriding mandatory provisions, dan koneksi hukum yang nyata. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kedudukan, pembatasan, dan penerapannya dalam berbagai praktik kontrak internasional. Studi kasus seperti Adelman’s Truck Parts, Directive (EU) 2019/633, dan Yukos v. Russian Federation menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan publik, keadilan ekonomi, dan keseimbangan para pihak.
- References
-
Ali, A., Fitrian, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 270–278. Retrieved from https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/234
Bouwers, G. J. (2023). Tacit choice of law in international commercial contracts: An analysis of future instruments of developmental organisations. PER / PELJ, 26. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2023/v26i0a14301
Aprita, S dan Adhitya, R . Hukum Perdagangan Internasional. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Ariyuda, I, M., Dantes, F, K., & Setianto, J, M., (2023). Pentingnya Klausul Choice Of Law Dalam Kontrak Bisnis Internasional. Jurnal Locus Delicti, 4(2), 64-76. https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5582
Coleman, T. E. (2021). Contractual freedom and autonomy under the CISG and UNIDROIT Principles as legislative and judicial guidance in Commonwealth Africa. South African Mercantile Law Journal, 33(3), 331–356.
Hasan, S. (2024). The dynamics of party autonomy in international arbitration: Current trends and jurisdictional limits. International Journal of Law Management & Humanities, 7(2), 943–957.
Khanderia, S., & Peari, S. (2020). Party autonomy in the choice of law under Indian and Australian private international law: Some reciprocal lessons. Commonwealth Law Bulletin, 46(4), 711–740.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Monestier, T. (2023). The scope of generic choice of law clauses. U.C. Davis Law Review, 56(3), 959–1002.
Novian, D. (2024). The application of party autonomy principle in arbitration. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 11(1), 26–36.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
Ungerer, J. (2021). Explicit legislative characterisation of overriding mandatory provisions in EU directives: Seeking for but struggling to achieve legal certainty. Journal of Private International Law, 17(3), 399–420. https://doi.org/10.1080/17441048.2021.1970702
UNIDROIT. (2023). Principles on Digital Assets and Private Law. Rome: UNIDROIT.
Permanent Court of Arbitration. (2014). Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, PCA Case No. AA 227, Final Award, 18 July 2014.
- Downloads
- Published
- 2025-11-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Risqarah Madini, TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Listi Putri Hariyanto, Renny Nur Haliza Dewi, Ria Giska Sari, Narendra Rizki Alghifari, Damar Panji Yudhanto, Puspa Pertiwi, Masitha Tismananda Kumala, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Aura Shafwah, Sifa Sulistia Dewi, Zaenudin Zaenudin, REKONFIGURASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI ERA BUKTI DIGITAL DAN FRAGMENTASI POLITIK TERKAIT ANALISIS COMPLEMENTARITY, UNIVERSAL JURISDICTION, DAN KERJA SAMA ANTARNEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ariqa Maura Anindyayoda, IMPLIKASI YURIDIS ATAS EKSPRESI BUDAYA PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Revima Nelyna Muntaha, TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PERKEMBANGAN KASUS LINGKUNGAN TERKINI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Prayoga, REFORMULASI KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruth Kyneta, Anita Afriana, Yani Pujiwati, TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanif Asyauqi, Naufal Dzakiy Ramadhan, Muhammad Raziqin Fajri, BATASAN YURIDIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Hanatyasti Kurnia, Niru Anita Sinaga, Lindri Purbowati, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN SPOTIFY PREMIUM ILEGAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.