MEKANISME EFISIENSI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK SERTA MELIRIK PERBEDAAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS PEMERINTAHAN
- Authors
-
-
Yukey Anggraini
Universitas BengkuluAuthor -
Adela Julianda
Universitas BengkuluAuthor -
Alya Novia Syafitri
Universitas BengkuluAuthor -
Dinda Rahma Khairunnisah
Universitas BengkuluAuthor -
Sonia Ivana Barus
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- simultaneous elections, regional elections, democratic efficiency, Indonesia, South Korea, government stability.
- Abstract
-
This study discusses the efficiency mechanism of simultaneous general and regional elections in Indonesia and compares it with the electoral system in South Korea in terms of achieving government stability. The implementation of simultaneous elections in Indonesia, based on Law Number 7 of 2017 and Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019, aims to improve budget efficiency, harmonize central and regional policies, and reduce political fragmentation. However, its implementation poses challenges in the form of technical complexity, high workload for organizers, and potential voter confusion. In contrast, South Korea holds separate elections based on the type of position, so that each contest receives optimal public attention and creates a stronger check and balance mechanism between the executive and legislative branches. However, separating election schedules can hinder the synchronization of central and regional policies and increase the frequency of political campaigns. The results of the analysis show that both countries have their own advantages and limitations in managing the democratic process. With continuous improvements to regulations, management, and public participation, both Indonesia and South Korea can develop more effective and efficient election models that support democratic government stability.
- References
-
BUKU-BUKU
Alfian, M. (2018). Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan. Bekasi: Penerbit Penjuru Ilmu.
Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Achmad Edi Subiyanto. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. (2018). Rezim Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Halim, R., & Muhlim, L. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik. Makassar: CV Sah Media.
Heryanto, Gun Gun. 2019. Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta: ORCiSoD.
Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Depok: Kencana. Muhammad Asfer. (2016). Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2014. Surabaya: Pustaka Eurika. Prsetyo, T. (2018). Filsafat Pemilu. Bandung: Nusa Media.
Saldi Isra. (2019). Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Samsudin. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota. Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Sinar Grafika.
Surbakti, R., Abhan, & Affifudin, M. (2022). Keadilan Pemilu. Depok: RajaGrafindo Persada. Suswantoro, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit : Erlangga.
Widodo, Heru. (2016). Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
JURNAL
Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan, 6(2), 198.
Defretes, D. A. (2023). Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 8, No. 2.
Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas badan pengawas pemilihan umum. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 16(1), 99-109.
Mukhlis, et al. (2023). Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Educandumedia, Vol. 02 No. 01, 1-11.
Pramono, J., & Prianggodo, C. A. (2023). Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Vol. 12 No. 3, 377.
Purba, A. M. (2024). Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat yang Demokratis. Jurnal Network Media, Vol. 7 No. 1.
Rafy, M., Haskar, E., & Farda, N. F. (2020). Penerapan Sistem Presidential Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Otentik Law Jurnal.
Ratnia Solihah. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 81.
Rustamana, A., Natasya, P. F., & Ramadani, P. W. (2023). Perkembangan Pemilu di Indonesia. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya, Vol. 2 No. 2, 4.
Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. JURNAL APHTN-HAN, Vol. 1 No. 1.
Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik ISSN 2502-9185: E-ISSN 2549-2969, 3(1), 14–28.
Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Konstitusi, 361.Supandri, I., & Tabara, R. (2023). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, 395.
Triono. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. Jurnal Wacana Politik, Volume 2, Nomor 2, 160.
Wira Purwadi. (2018). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilc
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Downloads
- Published
- 2025-11-23
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Dielfan Juli Martin, Muhammad Fadel Abira, Septrian Azeri, Sonia Ivana Barus, MENUJU HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERKEADILAN: SOLUSI ATAS KONFLIK ANTARA BURUH DAN PENGUSAHA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Putri Vianka, Mutiara Maharani, Cindy Yulianti Ma’rufiatul Muktar, Indah Amalia Khartika, Sonia Ivana Barus, Analisis Wacana Pengangkatan Otomatis PPPK menjadi PNS dalam Perspektif Sistem Merit pada Manajemen ASN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Najwa Adilah Salsabila, Rindi Suganda, Suci Wahyuni, TUJUAN HUKUM TERHADAP PELINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nauval Putra Rangkuti, Rika Jamin Marbun, Anggi Ananta, Prima Jaya Gea, Marko Harahap, PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN ARAB SAUDI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Brian Erlangga, Oudya Nisa Tallya Handono, Cindi Fadila, Hanief Hazza Arifin, Minkhatul Maskhuroh, Ridho Gantheng Seno Valeandrisga, Muhammad Azam Rifai, Effectiveness of OJK Supervision in Maintaining National Financial System Stability , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yosep G. Tefa, Hudi Yusuf, PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTIK PREADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Marthinus HGP ICK, Tomy Michael, AKIBAT HUKUM DARI DISHARMONI NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN PP 80 TAHUN 2010 TERHADAP KEBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANGGUNGAN PAJAK BAGI ANGGOTA DPR RI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Afrizal Ardiansyah, Wa Ode Rifani Queen, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abel Putra Hamonang Pangaribuan, PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT (STUDI KOMPARASI INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA DAN SINGAPURA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andi Nadia Zata Amani, Adelia Putri Maharani, Aisyah Mega Shafira, Ayu Paramitha Salsabilla, IMPLEMENTASI NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN OBAT YANG AMAN DAN EFEKTIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jan Riou Samuel Hutagalung, Ade Cici Rohayati, OPTIMALISASI PENGGUNAAN PAPAN KONTROL NARAPIDANA PENDAMPING SEKSI KEGIATAN KERJA UNTUK MEMANTAU KEHADIRAN DI LAPAS KELAS IIA BINJAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Jafar Sidik, Sidi Ahyar Wiraguna, PERKEMBANGAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) DALAM PERSPREKTIF HUKUM ACARA PERDATA MODERN (MENYOROTI POSISI MEDIASI DAN ARBITRASE SEBAGAI INSTRUMENT PRA-LITIGASI YANG EFESIEN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.