PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA

• Afrizal Ardiansyah

  Universitas Bung Karno

  Author

• Wa Ode Rifani Queen

  Universitas Bung Karno

  Author

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan aparat, ketidakefektifan sanksi, hingga persoalan keadilan bagi pengguna yang seharusnya direhabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia, dengan meninjau efektivitas hukum pidana dan prinsip keadilan yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menghadapi ketimpangan antara pendekatan penal dan non-penal, di mana pengguna narkotika masih sering diperlakukan sebagai pelaku kejahatan bukan korban ketergantungan. Diperlukan reformasi kebijakan hukum narkotika agar mampu mengedepankan keseimbangan antara keadilan retributif dan rehabilitatif.

Narcotics crime is one of the extraordinary crimes that threatens the social, economic, and moral stability of a nation. Law enforcement efforts against narcotics offenders in Indonesia face complex challenges, including limited law enforcement capacity, ineffective sanctions, and issues of justice for users who should receive rehabilitation instead of punishment. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against narcotics crimes in Indonesia by examining the effectiveness of criminal law and the principles of justice applied. The research employs a normative juridical approach through an analysis of legislation, legal literature, and relevant court decisions. The findings indicate that the implementation of Law Number 35 of 2009 on Narcotics still faces imbalances between penal and non-penal approaches, where narcotics users are often treated as criminals rather than victims of addiction. Therefore, reform in narcotics law policy is necessary to ensure a balance between retributive and rehabilitative justice.

Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R. (2020). Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Nasional. Bandung: Mandar Maju.

Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan Akhir Tahun BNN 2023. Jakarta: BNN RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022. Jakarta: MA RI.

Marpaung, L. (2021). Aspek Hukum Penegakan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 457–472.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Muladi. (2019). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Alumni.

Nugroho, T. (2021). Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 455–470.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Jakarta.

Radbruch, G. (2006). Legal Philosophy. Oxford: Clarendon Press.

Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Jakarta: Kompas.

Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2018). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

United Nations. (1988). Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Vienna.

Yuliana, D., & Arifin, M. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(1), 112–130.

• pdf