PERANCANGAN PERUNDANG UNDANGAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

• Irsyaf Marsal

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Mochamad Iqbal Risyadi

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Muhammad Fauzan Ramadhan

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Radhitya Izazqi

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Danny Permana Kusuma

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen
perencanaan legislasi yang bertujuan untuk memastikan proses
pembentukan undang-undang di Indonesia berjalan secara teratur,
sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.
Melalui Prolegnas, DPR, Presiden, dan DPD menetapkan daftar
prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam
periode tertentu, baik tahunan maupun jangka menengah. Makalah
ini membahas konsep dasar perancangan perundang-undangan,
tahapan pembentukannya, mekanisme penyusunan Prolegnas,
serta permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Kajian
ini menunjukkan bahwa meskipun Prolegnas berfungsi sebagai
pedoman penting dalam perencanaan legislasi, praktiknya masih
menghadapi berbagai kendala seperti tumpang tindih regulasi,
rendahnya tingkat penyelesaian RUU, serta minimnya partisipasi
publik. Melalui analisis tersebut, makalah ini menegaskan perlunya
penguatan sistem legislasi, mulai dari peningkatan kualitas naskah
akademik, optimalisasi harmonisasi antar lembaga, hingga
pemanfaatan digitalisasi dalam proses perundang-undangan.
Dengan demikian, Prolegnas diharapkan dapat menjadi alat yang
lebih efektif untuk mewujudkan legislasi yang responsif, efisien,
dan berkualitas tinggi.

Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Bivitri Susanti. “Reformasi Legislasi dan Masa Depan Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Hukum

& Pembangunan, Vol. 51 No. 3, 2021.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan-perubahannya.

Kementerian Hukum dan HAM RI. Panduan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Jakarta, 2022.

Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

OECD. Evidence-Based Policy Making: A Practical Guide. Paris: OECD Publishing, 2020.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Evaluasi Kinerja Prolegnas. Jakarta, 2021.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

• pdf