Analisis Yuridis terhadap Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan Sengketa Tindak Faktual di PTUN
- Authors
-
-
Ziebran Runa Alrisque
Author -
Via Rona Br Surbakti
Author -
Ruth Chelsea Brigitha Sagala
Author -
Tia Putri Ivani
Author
-
- Keywords:
- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Tindak Faktual, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kepastian Hukum, Good governance
- Abstract
-
Penelitian ini menyajikan analisis yuridis terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam sengketa tindak faktual di PTUN. Tujuannya adalah mengkaji peran AUPB sebagai norma hukum, perbedaan pendekatan di setiap tingkat peradilan, dan implikasinya bagi perlindungan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, berfokus pada pengkajian penerapan asas-asas hukum positif, khususnya AUPB (UU No. 30 Tahun 2014) dan PERMA No. 2 Tahun 2019. Hasil menunjukkan adanya dinamika interpretatif. PTUN dan PTTUN (Judex Facti) menggunakan AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan, sebagai tolok ukur substantif untuk menyatakan tindakan pasif pemerintah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan, menyatakan gugatan "tidak dapat diterima" (NO) karena kesalahan penerapan hukum acara (fiktif negatif), yang menekankan kepatuhan prosedural. Secara keseluruhan, penerapan AUPB menunjukkan peran sentralnya sebagai norma hukum yang mengatur kepatutan tindakan pejabat, mendorong akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan kualitas perlindungan hukum warga negara terhadap ketiadaan tindakan yang merugikan.
- References
-
Buku
Anwar, Amin, S., Kartiko, G., Maswati, R., & Krismiyati. (2021). Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
Helmi, Syam, F., Fitria, Amir, L., & Dewi, R. (2025). BUKU AJAR HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (E. Nuriyatman (ed.)). UNJA Publisher.
Pamuji, K. et al. (2020). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. In Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum.
Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2019). Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik. In P. A. W. Bedner & I. Nasima (Eds.), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
Siallagan, D. H., Siburian, K., & Tampubolon, F. Z. (2021). HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (D. J. Simamora (ed.)). Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK).
Jurnal
Abrianto, B. O., Nugraha, X., Hartono, J., & Kosuma, I. P. (2023). PROBLEMATIKA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT FIKTIF POSITIF SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020. Arena Hukum, 16(02), 302–337.
Arif, M. F. (2023). ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, December, 19–119.
Armia. (2017). Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jurnal HUMANIS, 3(September), 24–38.
Dalimunthe, I. S., & Frinaldi, A. (2024). Peranan AAUPB ( Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ) Dalam Terwujudnya Good Governance. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2, 687–696.
Dezonda Rosiana Pattipawae. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. Sasi, 25(1), 92–106. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/index.php?journal=sasi&page=article&op=view&path%5B%5D=151
Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA ( Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 ) Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ( PSHK ) dan Magister Ilmu Hukum FH UII Jalan Law. Widya Pranata Hukum, 2(1), 19–39.
Nusantara, M. Q., Andrianto, W., Kunci, K., Umum, A., Yang Baik, P., Usaha, T., Putusan, P., Tata, P., & Negara, U. (2022). Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksetorial Putusan PTUN. PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 08(No. 4), 33–50. https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Permana, T. C. I. (2020). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Berkembang Melalui Putusan Hakim. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 1. https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2657
Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(2), 277. https://doi.org/10.22146/jmh.33056
Rayhan Zidane, I. (2024). Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik DalamPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara. Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU), 1(4), 1007–1014.
Ridwan. (2022). Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 11(1), 90–92. https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07
Ritonga, F. G., & Marbun, C. Z. (2025). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu). Honeste Vivere, 35(1), 78–87. https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.426
Shadiq, A. S., Budhiartie, A., & Syam, F. (2025). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9, 13258–13269.
Soimin, S., Kusumadhani, J. A., & Toufiqurrahman, T. (2023). Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik. Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance, 5(2), 27–35.
Triartha Yuliani, E. (2020). Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam Uu 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Uu 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1), 64. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23441
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Wewenang Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (2019).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).
Sumber Lain
Agung, M. (n.d.). Tugas Pokok dan Fungsi. Mahkamah Agung. Retrieved November 16, 2025, from https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi
Aziz, I. (2020). Tugas dan Fungsi serta Wewenang PTUN JAKARTA. PTUN JAKARTA. https://pttun-jakarta.go.id/page/tugas-dan-fungsi
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 646 K/TUN/TF/2024.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2023). Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. (2023). Putusan Nomor 316/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.
- Downloads
- Published
- 2025-11-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Maharani Listi Putri Hariyanto, Renny Nur Haliza Dewi, Ria Giska Sari, Narendra Rizki Alghifari, Damar Panji Yudhanto, Puspa Pertiwi, Masitha Tismananda Kumala, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Virgiawan Budi Prasetyo, Ganti Kerugian Moril dan Materiil Terhadap Anak Korban Perbuatan Diskriminatif di Lingkungan Instansi Pendidikan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naftali Tamu Umbu Haru, Henny Nuraeny, Rizal Syamsul Ma’arif, KAJIAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reivo Ibanes, DINAMIKA INSTITUSIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA: POLEMIK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS LEGISLATIF, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devi Adetya, Muh. Yassir Akbar Ramadhani, KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN KATA UMUM “PUMA” DALAM PENDAFTARAN MEREK (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Putra Satria, Dina Mega Mulyani, EFEKTIVITAS KEWENANGAN PRIORITAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI KEJAKSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reivo Ibanes, STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jesika Oktaria Sihaloho, Tamaulina Br Sembiring, Arda Gerdana Purba, FENOMENA ANAK MELAKUKAN PEMBUNUHAN KELUARGANNYA DITINJAU DARI HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Satori, Sujono, Bambang Widarto, IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRAJURIT TNI PADA PERKARA KONEKSITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Haniyah Irsy, Amalia Sukma Wiryani, Sheira Rifda Athaya, Muhammad Fadhiil Rizki Akbari, Andhika Alghifari, Clarissa Sorai Alfonsia Telaumbanua, Mulyadi Mulyadi, BAGAIMANA PENERAPAN PRAKTIK BUDAYA MERARIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA, AGAMA, DAN NILAI KEMANUSIAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.