ANALISIS KEDUDUKAN DAN DAMPAK KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR PERORANGAN: TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN UU PERSEROAN TERBATAS

• Aliyah Marsanti Aliyah Marsanti

  Universitas Tarumanagara

  Author

• Urbanisasi

  Author

D. Yudhistira, “Kepailitan terhadap Penjamin Perorangan: Tinjauan atas Tanggung Jawab dan Putusan Pailit terhadap Penjamin Individu,” dalam Paradigma: Jurnal Hukum, 2016.

M. Yahya Harahap, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 85–87.

Mulyadi, Dwi dan Harsanto, "Relevansi PKPU terhadap Debitor Perorangan di Indonesia", Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 2, 2022.

Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 102.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sri Redjeki Hartono, Aspek Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit di Indonesia, Gadjah Mada University Press, 2020.

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016), hlm. 59.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Vita Kusuma Dewi, Yuhelson, & Bernanrd Nainggolan, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan PKPU terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan,” Perspektif: Jurnal Studi Interdisipliner, Vol. 22 No. 2, 2023.

Yessika Florencia, Budi Santoso & Shanti Riskawati, “Perlindungan Hukum bagi Debitor Perorangan dalam Perkara Kepailitan di Indonesia,” Jurnal Hukum (Universitas Brawijaya), 2019.

• pdf