REFORMASI PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP 2023 DAN RELEVANSINYA BAGI PENCEGAHAN KEJAHAN EKONOMI DI INDONESIA: ANAISIS TERHADAP PASAL 45 KUHP

• Mohammad Syafa Fatkhrrohkman Nawawi

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Dinda Dinanti

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

Reformasi pemidanaan korporasi dalam KUHP 2023 menghadirkan perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Pasal 45 yang untuk pertama kalinya mengatur secara komprehensif pertanggungjawaban pidana korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan pemidanaan korporasi dalam Pasal 45 KUHP, mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan kejahatan ekonomi, serta 2 mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasinya. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, artikel ini mengkaji substansi norma, keselarasan dengan teori pertanggungjawaban pidana modern, dan implikasi praktis bagi penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 45 KUHP telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai kesalahan korporasi, cakupan pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Namun, efektivitas pengaturan tersebut dalam mencegah kejahatan ekonomi sangat ditentukan oleh kapasitas penegak hukum, kualitas koordinasi antar-lembaga, ketersediaan pedoman implementatif, dan kemampuan investigatif terhadap struktur dan transaksi korporasi. Tantangan terbesar meliputi ambiguitas norma dalam pembuktian kesalahan korporasi, keterbatasan teknis aparat, resistensi dunia usaha, serta potensi tumpang tindih antara KUHP dan regulasi sektoral. Artikel ini menegaskan bahwa Pasal 45 hanya akan efektif apabila diikuti dengan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi teknis, dan penerapan mekanisme penegakan yang transparan serta akuntabel. Dengan demikian, reformasi pemidanaan korporasi dalam KUHP 2023 memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pencegahan kejahatan ekonomi, namun membutuhkan tata kelola penegakan hukum yang lebih responsif, profesional, dan terkoordinasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.

Faizal, E. (2020). Hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Sinar Grafika.

Gatot, S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Modern. Prenada Media.

Hart, H. L. A. (1968). Punishment and Responsibility. Oxford University Press.

Hiariej, E. O. S. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma.

Kadish, S., Schulhofer, S., & Barkow, R. (2017). Criminal Law and Its Processes (10th ed.). Wolters Kluwer.

Muhadar, M. (2018). Hukum Pidana Korporasi: Teori dan Praktik. UII Press.

Muladi & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Rajawali Press.

Wells, C. (2001). Corporations and Criminal Responsibility (2nd ed.). Oxford University Press.

Coffee, J. C. (2006). Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance. Oxford University Press.

Clinard, M. B., & Yeager, P. C. (2005). Corporate Crime. Transaction Publishers.

Gobert, J., & Punch, M. (2003). Rethinking Corporate Crime. Butterworth-Heinemann.

Lord, N. (2014). Regulating Corporate Crime. Routledge.

Braithwaite, J. (1984). Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. Routledge.

Tombs, S., & Whyte, D. (2015). The Corporate Criminal: Why Corporations Must Be Abolished. Routledge.

Agustina, R. (2017). “Corporate Criminal Liability in Indonesian Law.” Indonesia Law Review, 7(2), 155–170.

Alfitri. (2020). “Evaluating Corporate Liability in Economic Crimes.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(3), 450–470.

Arliman, L. (2018). “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia, 15(2), 150–165.

Baars, G. (2016). “Corporate Criminal Liability and Countering Economic Crimes.” Journal of Corporate Law Studies, 16(1), 1–34.

Clarkson, C. (2018). “Corporate Manslaughter and the Problem of Corporate Personhood.” Modern Law Review, 81(4), 646–670.

Fisse, B., & Braithwaite, J. (1993). “Corporate Criminal Liability: The Reforms that Are Needed.” Australian & New Zealand Journal of Criminology, 26(1), 27–44.

Gobert, J. (2008). “Corporate Criminality: Four Models of Fault.” Legal Studies, 28(4), 602–629.

Khalid, A. (2021). “Economic Crime and Corporate Liability in Southeast Asia.” Asian Journal of Comparative Law, 16(2), 120–138.

Mauled, A. (2022). “Regulatory Challenges in Financial Crime Enforcement.” Journal of Financial Crime, 29(3), 715–734.

Nursyahbani, A. (2019). “Kendala Pembuktian Tindak Pidana Korporasi di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 25–46.

Puspasari, K. (2020). “A Critical Review on Vicarious Liability in Indonesian Criminal Law.” Jurnal Rechts Vinding, 9(2), 187–202.

Sakti, A. (2021). “Corporate Criminal Liability in the Digital Economy.” Jurnal Yudisial, 14(3), 300–322.

Wells, C. (2007). “Corporate Responsibility and the Criminal Law.” Criminal Law Review, 2007(6), 849–872.

• pdf