UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK MILIK TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENETAPAN TANAH TERLANTAR OLEH BPN
- Authors
-
-
Adrian Buana Rizky
Universitas BengkuluAuthor -
Ayu Femmy Amalia
Universitas BengkuluAuthor -
Ikma Mardayanti
Universitas BengkuluAuthor -
Muhammad Satria Kinayungan
Universitas BengkuluAuthor -
Hafidza Zia
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Abandoned Land, Legal Protection, National Land Agency, Right of Ownership.
- Abstract
-
This study aims to provide a juridical analysis of the legal remedies available to holders of Right of Ownership (Hak Milik) who suffer losses resulting from the designation of their land as abandoned land by the National Land Agency (BPN). Within the framework of normative legal research, this study examines the conformity of BPN’s administrative actions with the principles of land law as regulated in the Basic Agrarian Law and Government Regulation No. 11 of 2010 concerning the Control and Utilization of Abandoned Land. The analysis reveals that the designation of abandoned land frequently gives rise to legal disputes, particularly when formal procedures such as field verification, official notification, and the opportunity to resume land utilization are not adequately fulfilled. In this regard, landowners are entitled to pursue administrative objections before BPN and, should such mechanisms fail to provide redress, may file a judicial review before the Administrative Court as a form of preventive and repressive legal protection. Through these avenues, landowners seek restoration of rights, recognition of legal standing, and compensation for losses arising from administrative actions deemed inconsistent with the principles of legal certainty and the protection of land rights
- References
-
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2005).
Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Jakarta: Kompas, 2008).
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016).
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/2017.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).
Soejono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan mengenai AUPB.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014.
- Downloads
- Published
- 2025-11-28
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Irfan Lubis, Rizki Putri Adinda Br Saragih S, Melkaharay, Hafidza Zia, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT ATAS HAK ULAYAT DI TENGAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adevio Ervan Effendi, Stefany Dheta Putri, Hafidza Zia, HAK MILIK VS HAK GUNA: ANALISIS OBJEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PP 20/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Enjel Romauli Tarihoran, Rizki Ayu Rahmadhani, Hafidza Zia, DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA: UPAYA HAKIM DALAM MENJAGA DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi, Hafidza Zia, PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA MIKRO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sonnadia Salsabilla Putri, Salsabilah Salwa Septiani, Fadhiil Ahmadi, Hafidza Zia, MENGUATKAN FONDASI REGULASI: STRATEGI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BENGKULUDALAM MENJAMIN KUALITAS DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Sania Ulfatun Nikmah, Tiara Intan Camesi, Asep Suherman, Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Indah Bemita Aswan, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica, Firganefi Firganefi, Fristia Berdian Tamza, MANIFESTASI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH PELAKU ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK.) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Johan Amanda Maliku, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ETLE DALAM PELANGGARAN PENGGUNAAN HELM OLEH PENGENDARA DAN PENUMPANG SEPEDA MOTOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Panji Jalu Rajendra, Freddy Ando Simamora, Qiyamullail Al Rasyid, REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022–2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS, DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denise Nadya Taufik, Azahra Salsabila, Rania Zahra Anjani, Elin Hermalina, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER BULLYING DI ERA DIGITAL: STUDI UNTUK EFEKTIFITAS UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Risqarah Madini, TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Marsanti Aliyah Marsanti, Wilma Silalahi, ANALISIS KEKOSONGAN HUKUM EKSEKUSI PEMULIHAN LINGKUNGAN DI INDONESIA: TINJAUAN ATAS UUPPLH DAN PRAKTIK LAPANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Ihsan Praja, MEKANISME JALANNYA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erwin Rudi Haryadi, Silvia Anggraeni, Cahyoko Edi Tando, Herry Fernandes Butar Butar, PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN KEPRIBADIAN MELALUI KEGIATAN BAKAT SUPER CAMP (BSC) KEPADA KLIEN ANAK BAPAS KELAS II KLATEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.