ANALISIS KEABSAHAN KTUN PENETAPAN UPAH MINIMUM BANTEN 2022 BERDASARKAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- Authors
-
-
Mythasari Aulya
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Cahaya Nur Ilahi Hasibuan
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Septiani Ananda
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Nazla Rafiah Indira
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor
-
- Keywords:
- KTUN, Upah minimum, Kewenangan gubernur, Cacat procedural, Legalitas administratif.
- Abstract
-
Studi ini dilaksanakan untuk mengevaluasi legitimasi KTUN Gubernur Banten mengenai penetapan Upah Minimum Banten Tahun 2022. Penelitian ini diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang diterapkan ialah yuridis normatif yang juga memasukkan perspektif kasus, melalui Putusan PTUN Serang Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG. Temuan ini memperlihatkan bahwa tindakan yang diambil oleh gubernur terbukti mempunyai sumber formal wewenang dikarenakan berasal dari ketentuan hukum yang berlaku serta oleh karena itu wewenangnya sah. Kekurangan berasal dari prosedural, saat konsultasi yang seharusnya ada, namun diselenggarakan dengan buruk, tidak transparan dan pihak-pihak yang tertarik tak terlibat secara aktif. Khususnya berlaku terhadap aspek kebijakan penggunaan formula PP 36/2021 selama masa transisi Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 sejak membatasi upah minimum baru. Sementara itu, KTUN pun tak memenuhi permintaan legalitas material dikarenakan tidak diinformasikan oleh SAERA yang lengkap serta representatif secara cepat pada dampaknya di masing-masing aspek serta dikarenakan tak sepenuhnya sesuai prinsip-prinsip persiapan, collision, kehati-hatian, kemanfaatan serta perlindungan untuk pekerja. Dengan alasan tersebut, KTUN Upah Minimum Banten Tahun 2022 disebut tidak mematuhi persyaratan persyaratan untuk status wewenang yang sah serta dengan demikian tidak sah serta harus dibatalkan sebagai KTUN.
- References
-
A Review of Wage Setting through Collective Bargaining, n.d.
Afra HannaHaifa, Nurul Khikmah. “Tinjauan Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Dinas Tenaga Kerja Atas Pengawasan Hubungan Kerja Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang).” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. June (2024): 28–36.
Ahya Pratiwi, Sukmananda, Wahanani Arfah, and Stefanus Sianturi. “Analysis of the Relationship between the Concept of Onrechtmatige Overheidsdaad and Maladministration Practices in Public Services in Indonesia.” Veteran Law Review 7 (2024): 1–8. https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.5745.
Best, Oecd, Practice Principles, and Regulatory Policy. Regulatory Impact Assessment, n.d.
Blegur, Spyendik Bernadus. “MAIN LEGAL PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE COURT PROCEDURAL LAW.” Jurnal Hukum Peratun 5 (2022): 39–56.
Boeri, T, and J van Ours. The Economics of Imperfect Labor Markets, Third Edition. Princeton University Press, 2021. https://books.google.co.id/books?id=XBn0DwAAQBAJ.
Coglianese, Gary. “THE EMPTINESS OF DECISIONAL LIMITS : RECONCEIVING PRESIDENTIAL CONTROL OF THE ADMINISTRATIVE STATE,” n.d.
Daly, Paul. “Substantive Review.” In Understanding Administrative Law in the Common Law World. Oxford University Press, 2021. https://doi.org/10.1093/oso/9780192896919.003.0004.
Dharmasisya, Volume, and Jurnal Fakultas. “PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA ( ONRECHTMATIGE OVERHEISDAAD ) ( Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan )” 2, no. December (2022).
Dickens, Richard. “The Effects of Minimum Wages on Employment : Theory and Evidence from Britain,” 1999, 1–22.
Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. Metode Penelitian Hukum, 2020.
Faishal Taufiqurrahman, Efendi Ibnususilo, Monika Melina, Moh. Hudi. “ASAS-ASAS DAN NORMA-NORMA HUKUM ADMINISTRASI NEGARADALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN KEBIJAKAN, DAN KEPUTUSAN.” MIMBAR YUSTITIA 5, no. 2 (2021): 91–114.
Hadjon, Philipus M, and R. Sri Soemantri Martosoewignjo. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cet. 10. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2008.
Ignatius Loyola Julio Doni Kuma. “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Ignatius Loyola Julio Doni Kuma Maka Pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Membuat Peraturan Perundang-Undangan” 4, no. 1 (2025): 32–53.
Ikhwansyah, Isis. “Cacat Yuridis Dan Cacat Administrasi Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah” 33, no. 1 (2018): 1–15.
Kreinin, Halliki, and Ernest Aigner. From “ Decent Work and Economic Growth ” to “ Sustainable Work and Economic Degrowth ”: A New Framework for SDG 8. Empirica. Vol. 49. Springer US, 2022. https://doi.org/10.1007/s10663-021-09526-5.
Marwiyah, Siti. “Construction of Ratio Decidendi Constitutional Judges to Maintain the Authority of the Indonesian Constitution” 583, no. Iceep (2021): 264–68.
Minimum, Penetapan Upah. “Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum” 01, no. April (2017).
Moh. Imam Gusthomi, Farrel Ardan Rinaldi, Marlina Dewi Setiani. “The Role of PTUN Procedural Law in Protecting Citizens ’ Rights Against Decisions of State.” Jurnal Penelitian Pendidikan 41, no. 2 (2024): 89–93.
Murlinus. “Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan ( Beleidsregel ).” Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik, no. 2 (2024): 158–59.
Pamuji, Kadar. “BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Disusun Oleh :,” 2023.
Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar, Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, et al. Hukum Administrasi Negara, n.d.
Paul Daly. “Administrative Law: A Values-Based Approach,” 2014.
Practices, Best. “OECD R Egulatory Impact,” n.d.
Rahmania, Aini, and Muhamad Khoerul Umam. “Implikasi Terhadap Normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan Implications for the Normatization of General Principles of Proper Government on Administrative Practices” 2, no. 2 (2025): 137–51. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.419.
Ridwan HR. Buku Hukum Administrasi Negara. Pertama. Rajawali Pers, 2006.
Rose-ackerman, Susan, and Peter L Lindseth. “Comparative Administrative Law: Outlining a Field of Study,” 2010, 435–52.
Santjoko, Muhammad Widhijanto, and Imam Suroso. “Legal Protection for Waged Workers Under the Minimum Wage at the Regency / Municipality Level” 3, no. 6 (2024).
Soeharto. “Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara Soehartono” 1, no. 2 (2012): 180–93.
Utrecht, E, and M S Djindang. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Ichtiar Baru, 1990. https://books.google.co.id/books?id=96YePAAACAAJ.
- Downloads
- Published
- 2025-11-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Mutiarahmah Yunessa, Rika Yudhi, Ananda Medhisya Putri, Ryou Tanto Nugraha, Muhammad Bintang, ANALISIS SENGKETA LAHAN PERSIL MILIK MASYARAKAT PENDUDUK WILAYAH NOMOR 84 III BLOK 002 DI DESA GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR DENGAN PT. GUNUNG PUTRI SEPAKAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1910 K/Pdt/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aleassandria Anindya Anjani Kristianto, Elga Renata Sitanggang, Fazat Hasna Fauwati, Ibek Arya Winata, Muhammad Rayhan Aditya Putra, Baidhowi, PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Muhammad Raqhel Ibrahim, Alfiyah Nur Anisah, Ananda Amalia Az-Zahra, Sudirman Sitepu, PENUNTUTAN DAN PEMBEBANAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TIDAK NUSYUZ DALAM TALAK CERAI GUGAT (TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUMUSAN KAMAR AGAMA HURUF A.3. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rivo Denra Maulana, ANTARA KEPENTINGAN PUBLIK DAN HAK ASASI: ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN NEGARA ATAS RUANG DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Muhammad Yasin, Arifson Alfredo Siombing, Prayoga Putra Gunawan, Muhammad Nasril Maulana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA CINTA MANDI: STUDI PUTUSAN PTUN BENGKULU NOMOR 10/G/2022/PTUN.BKL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramdan Sukria, Ratu Alivya Syahrazard Ramdhan, Risani Aghnia Nurhasanah, Shahira Mutiara Rizky, Utang Rosidin, TINJAUAN KRITIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN DALAM UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Iqyan Samboga, Dr. Erny Herlin Setyorini SH. MH, IMPLIKASI SENTRALISASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Fathin Dharmawan, Baharudin Bachri, Muhammad Dafa Septian, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farhan Kurniawan, Lukman Santoso, ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM KAITANNYA TERHADAP HAK-HAK PASIEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.