MEKANIME PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA
- Authors
-
-
Yebi Febri
Universitas BengkuluAuthor -
Putri Ayu Lestari
Universitas BengkuluAuthor -
Pebina Lumban Gaol
Universitas BengkuluAuthor -
Royki Setiawan
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Pergantian Antar Waktu, Anggota
- Abstract
-
Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD merupakan mekanisme konstitusional yang disediakan untuk mengisi kekosongan kursi legislatif sebelum masa jabatan berakhir, baik karena anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau terlibat tindak pidana. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai PAW berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, serta PKPU Nomor 6 Tahun 2019, sekaligus menganalisis penerapannya pada kasus kekosongan kursi DPRD Kota Bengkulu. Mekanisme PAW secara ringkas dimulai dari usulan partai politik kepada pimpinan DPRD, kemudian diteruskan kepada wali kota/bupati dan selanjutnya ke gubernur untuk meresmikan pemberhentian. Setelah itu, DPRD meminta nama calon pengganti kepada KPU yang menetapkan calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya dari partai dan daerah pemilihan yang sama. Calon pengganti kemudian diresmikan oleh gubernur dan dilantik melalui rapat paripurna DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAW pada anggota yang meninggal dunia berlangsung lebih sederhana dan langsung mengacu pada peringkat suara berikutnya. Sementara itu, pada kasus tindak pidana, PAW hanya dapat diproses setelah anggota berstatus terdakwa, bukan ketika masih menjadi tersangka. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan dua kesimpulan penting: (1) mekanisme PAW telah diatur jelas dan bertujuan menjaga kedaulatan pemilih melalui penggantian berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya; dan (2) PAW berperan vital dalam menjaga keberlangsungan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di DPRD agar tidak terhambat akibat kekosongan kursi.
- Author Biographies
- References
-
Undang – Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Peraturan Komisi Pemilhan Ummum Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Buku
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram Nusata Tengara Barat , 2022,
Artikel
Azhari Sellomitha Fodhi, et la “pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang,” jurnal hukum, politik dan ilmu sosial, Vol.3, No.3 September 2024.
Muammar Kadafi Siregar,Azmi Fendri, Hengki Andor, “ Kewenangan Partai Politik dalam Mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota DPRD Sumbar 2019-2024) “ jurnal Ranah Research, Vol. 6, No. 4, Mei. 2024
Mei hastuti, eko nuriyatman, “pengaruh pergantian antar waktu terhadap representasi konstituen di parlemen”,journal of constitutional la. Vol.5 No. 2, Maret 2024
Muhammad Ananda Pratama “ problematika pergantian antar waktu anggota legislatif oleh partai politik” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Raudatun Nazwa, et la Peran Lembaga Legislatif dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara , jurnal hukum, politik dan ilmu sosial, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025
Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan and Feiby S. Wewengkang “pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di indonesia,” jurnal Lex Administratum, Vol.XII, No.5,Agustus 2023
Website
Fazlul Ramlan ‘’ Berita duka ! anggota DPRD kota Bengkulu Indra sukma tutup usia ” baco koran, dhttps://www.beritamerdekaonline.com/anggota-dprd-kota-bengkulu-indra-sukma-meninggal-dunia-dewan-rodi-sampaikan-duka/kota-bengkulu/
Komisi Pemilihan Umum Nasional “ hitung suara pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah kota bengkulu tahun 2024 daerah pemilihan kota bengkulu 2 perolehan suara dapil kota bengkulu 2, info pemilu, diakses pada 10 November 2025
- Downloads
- Published
- 2025-11-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ismail Haniya, Arjuna Apri Yanto, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Ayu Asih, Nurfaiqoh, Anggun Mawarni, Raghael Jamc Al Rochman, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH BPN DALAM PUTUSAN PTUN SERANG NOMOR 12/G/2025/PTUN.SRG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shagita Fatimah, Zulfa Nizar Pratama, Deden Najmudin, PERBEDAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI DALAM PERATURAN DAERAH SUKABUMI DAN QANUN JINAYAH ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Artanias Anugerah Nifati Baeha, Elsa, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jona Sitohang, Adinda Nugraha, Putri Priyanka, Dea Widia Putri Krishananto, ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 84/G/2021/PTUN.JKT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah Athifah, Erna Dewi, Eko Raharjo, Tri Andrisman, Nikmah Rosidah, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERMOTIF DENDAM PRIBADI YANG BERUJUNG KEMATIAN DI WILAYAH POLSEK TEGINENENG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Putra Satria, Dina Mega Mulyani, EFEKTIVITAS KEWENANGAN PRIORITAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI KEJAKSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Retno Wulandari, Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Digital dalam Kasus Transfer Dana Pinjaman Online Fiktif , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ajeng Hijrah Salima Khairunnisa Supyan, Firman Khaidar Ahmad Dimyati, Rere Aura Bilqis Assalma, Salsabila Malika Besrolia, Shyva Nurmaeshi, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN DEFORESTASI DI SUMATRA PASCA BENCANA BANJIR BANDANG 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Imam Ahmad Rambe, M Fajri Assalam, M Isra Bimasatwika, Muhammad Riko, PERAN MAHASISWA DALAM MEMPERKUAT NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.