ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM PADA POJOK ADVOKASI PEMERINTAH KOTA BENGKULU
- Authors
-
-
Sumayya Nadia Haq
Universitas BengkuluAuthor -
Bara Robinsa
Universitas BengkuluAuthor -
Elsa Ilmiah
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Bantuan hukum, Pojok Advokasi, Akses keadilan
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji efektivitas layanan bantuan hukum pada Pojok Advokasi (Pokad) Pemerintah Kota Bengkulu melalui pendekatan hukum empiris. Pokad menyediakan layanan konsultasi hukum gratis sebagai upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, namun belum mencakup pendampingan litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pokad masih terhambat oleh minimnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, serta belum adanya standardisasi dan optimalisasi sumber daya. Hambatan tersebut berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan dan belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat terhadap bantuan hukum.
- References
-
Buku
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Bandar Maju, Bandung 2008.
Sulistyowati Irianto, SOSIOLOGI HUKUM DALAM PERUBAHAN, ed. Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017
Jurnal
Addawiyah Addawiyah, Lolita Febrian, and Nurul Fadillah, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Responsif: Tinjauan Teoritis Dan Empiris,” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 4, No.1 2025.
Aditya Megantara, dkk, Catatan Akhir Tahun 2022: Senjakala Demokrasi di Bawah Kendali Oligarki. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 2022.
Dwi Safitri Wismanahadi dan Aji Saptaji, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Lembaga Pusat Advokasi Dan Hak Asasi Manusia (Paham) Terhadap Kelompok Masyarakat Miskin Di Kota Jakarta Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah,” Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen 7, No. 2, 2025.
Ibnu Alwaton Surya Waliden, dkk. “Tinjauan Asas Wguality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 1 No. 2, 2022.
M. Arie Wahyudi, dkk, "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan", Locus Journal of Academic Literature Review 1(5), 2022.
Martono, dkk, "Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Tancung," Compile Journal of Society Service Vol. 1, No. 2, Maret 2024.
Ramadhan, WA, & Suryaningsi, S. Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1 (4), 2021.
Senja Nasril, (2022) "Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma", Lex LATA Vol. 4 No. 3.
Website
Indonesia Judicial Research Society (IJRS), "Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil", https://ijrs.or.id/2023/11/30/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil-2/
Ombudsman RI, "Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu," https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu
Pemkot Sediakan Pojok Advokasi Untuk Masyarakat Mengenai Persoalan Hukum, https://rakyatbengkulu.disway.id/pemkot/read/455223/pemkot-sediakan-pojok-advokasi-untuk-masyarakat-mengenai-persoalan-hukum
Pokad (Pojok Advokasi) Pemerintah Kota Bengkulu, https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/139772
- Downloads
- Published
- 2025-11-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Agung Gede Dharma Putra Mahendra, Arya Firmansyah, Dian Eka Prastiwi, Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Tambang Batubara terhadap Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang di Kalimantan Timur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jannesa Putri Sabe’in, Dery Hendryan, Pembuktian Tindak Pidana Cyberporn dalam Perspektif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Samuel Ardy Kharismata, Jonker Sihombing, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI ULTIMATE BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Meidiano Al-Fajri, Sam Daniswara, Sri Handayani, PERLINDUNGAN ANAK ASUH PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agung Rammando, Faris Meode Togatorop, Yosia Cristeven, Dwi Putri Lestarika, PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LPKA KELAS II KOTA BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Decky Hermawan, M. Ariel Anggara Pratama, Ayu Putryana, ANALISIS YURIDIS PASAL 241 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU) TERHADAP KEBEBASAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Ayu Asih, Nurfaiqoh, Anggun Mawarni, Raghael Jamc Al Rochman, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH BPN DALAM PUTUSAN PTUN SERANG NOMOR 12/G/2025/PTUN.SRG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Risqarah Madini, TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Rama Arya Wijaya, PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruth Kyneta, Anita Afriana, Yani Pujiwati, TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.