PERAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU DALAM PENGAWASAN PEMILU DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU DI ERA DIGITAL
- Authors
-
-
Erzavin Daveri
Universitas BengkuluAuthor -
Marta Deki Putra
Universitas BengkuluAuthor -
Aline Yunia Muntaha
Universitas BengkuluAuthor -
Ilham Kurniawan Ardi
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Era Digital, SIWASLU, Partisipasi Publik, Bawaslu, Election Supervision, Digital Era, SIWASLU, Public Participation
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan strategi adaptasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era digital. Transformasi digital telah mengubah pola pelanggaran pemilu dari bentuk konvensional ke ranah siber yang kompleks, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan politik uang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menelaah dokumen, regulasi, serta wawasan kontekstual kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Bawaslu Bengkulu cukup baik dalam fungsi pencegahan melalui penguatan pengawasan partisipatif dan sosialisasi publik, namun masih lemah dalam aspek penindakan, terutama terkait pembuktian pelanggaran digital dan koordinasi Sentra Gakkumdu. Strategi adaptasi dilakukan melalui pembentukan Komunitas Digital Pengawas Partisipatif (KDPP), penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU), serta patroli siber berkala. Meskipun demikian, keterbatasan SDM forensik digital dan infrastruktur TIK menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan digital, dan kolaborasi lintas sektor agar Bawaslu Bengkulu mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, adaptif, dan berintegritas di era digital.
This study aims to analyze the effectiveness and adaptive strategies of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Bengkulu Province in addressing the challenges of election monitoring in the digital era. Digital transformation has shifted electoral violations from conventional forms to the complex cyber realm, such as the spread of hoaxes, disinformation, and digital vote-buying. Using a qualitative descriptive approach, this research examines institutional documents, regulations, and contextual data. The findings indicate that Bawaslu Bengkulu performs effectively in preventive functions through participatory supervision and public education but remains weak in enforcement, particularly in handling digital evidence and coordination within the Gakkumdu Center. Adaptive strategies include establishing the Digital Participatory Supervisory Community (KDPP), utilizing the Election Supervision System (SIWASLU), and conducting periodic cyber patrols. However, limitations in digital forensic expertise and ICT infrastructure remain significant challenges. Therefore, strengthening technological capacity, digital training, and cross-sector collaboration are crucial for enabling Bawaslu Bengkulu to ensure effective, adaptive, and integrity-based election supervision in the digital era.
- References
-
Aermadepa. (2024). Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undnag-Undang. Jurnal Demokrasi.
al., A. e. (2019). Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menjaga Integritas Pemilu di Era Kontemporer. Journal of Studia Legalia 2.
Al-Hafiz, M. I. (2025). Problematika Penegakan Hukum TIndak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia.
Bengkulu, K. D. (2023). Launch KDPP Kota Bengkulu.
Herwansyah, D. (2022, OKtober 7). Peran Bawaslu Provinsi dan Media Elektronik Dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2024.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. (2017). Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Rivalni. (2025). Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024. Kota Bengkulu.
TV, K. (2020). Bawaslu Awasi Medsos Di Masa Kampanye.
UIN Fatmawati. (2023, November 15). Kunjungan Bawaslu Ke UINFAS Bengkulu. Retrieved from Berita Kampus.
UMB, R. (2024). Strategi Komunikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Kinerja Divisi Pengawasan Pada Pilkada 2024. Kota Bengkulu.
UMB, R. (2024). Strategi Komunikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Provinsi Bengkulu Pada Pemilu Serentak 2024. Provinsi Bengkulu.
UMB, R. (2025). Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024. Kota Bengkulu.
- Downloads
- Published
- 2025-11-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adibio Ramadinov, Nora Apriani, Amelia Febrianty, Nabila Afifah, Ilham Kurniawan Ardi, PEMANFAATAN PODCAST OLEH KPU KOTA BENGKULU DALAM MENGINFORMASIKAN ISU KEPEMILUAN DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Zhenia Maulida Fitri, Karina Maulidia Kusuma, Triana Rizkia Dewi, Naomi Juliana Assa, PENJERAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS KASUS HARVEY MOEIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reisya Gunawan, Sartika Dewi Yulianti, Andhini Meilany, Nayla Azahra A, Dede Ika Murfikoh, ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA SERANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eima Juniar, Dede Ika Murofikoh, ANALISIS YURIDIS LARANGAN PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN KERETA API BERDASARKAN PASAL 178 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBERIAN EFEK JERA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Safira Nurfitria, Ari Martua Hutabarat, Dian Eka Prastiwi, PENEGAKAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi, Hafidza Zia, PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA MIKRO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Immanuella Rajagukguk, Irwan Triadi, KRITIK TERHADAP PASAL 429 KUHP BARU KEADILAN DANTANTANGAN KRIMINALISASI PENGGELANDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanaya Jamalika Putri, Dina Margalena, Safira Kinta Paramita, Alya Afifa Zahra, Prasasti Sahnghai Riset Hiline Lintang Timur, Tri Setiady, Meita Fadhilah, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYAMARAN UNSUR RIBA PADA PRAKTIK MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafsanjani Azzahfi, Meitisa Vanya Simanjuntak, OPTIMALISASI MANAJEMEN KUNCI LOKER KUNJUNGAN MELALUI SISTEM PENOMORAN DAN PEMANFAATAN GELANG TANGAN DI RUTAN KELAS IIB GARUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kelvin Dwi Sulistio, MENGKAJI MAKNA FILOSOFIS DAN HISTORIS PADATRADISI SIRAMAN ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.