ANALISIS NORMATIF PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF DI PTUN: STUDI KASUS PENETAPAN 361/G/2025/PTUN.JKT
- Authors
-
-
Salsabila Nia Gara K
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Acara PTUN, Keputusan Fiktif Negatif, Upaya Administratif, Eksekusi Putusan, Hakim Aktif.
- Abstract
-
Menurut analisis empiris maupun hukum, studi ini membahas penerapan hukum acara PTUN dalam penyelesaian sengketa administratif. Selain itu, kerangka kerja PTUN dirancang untuk memberikan identitas hukum yang sah bagi warga negara dan menjaga ketertiban di bidang sosial-ekonomi dan administratif. Dalam praktiknya, penerapan hukum acara masih menghadapi beberapa tantangan. MENYADARI prinsip hakim aktif di pengadilan, dokumen administratif yang tidak lengkap, dan ketidakhadiran pejabat menghambat pengumpulan bukti. Yang paling mencolok adalah fakta bahwa setelah putusan dibuat, banyak pejabat tidak mematuhi perintah pengadilan yang mengikat. Ini jauh dari situasi ideal untuk menjaga kepastian hukum: sanksi terhadap pelanggar hukum lemah dan diterapkan secara minimal, sementara sistem secara tidak sengaja bekerja untuk melindungi privilese dan kepentingan birokrasi daripada kepatuhan ketat terhadap hukum.
- References
-
Helmi dkk. BUKU AJAR HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Jambi: UNJA Publisher, 2025.
Mujiburohman, Dian Aries. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: STPN Press, 2022
Mulyani, Tri. Tri Mulyani, Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Universitas Semarang Press, Semarang, 2024, Hlm 41, n.d.
Revisi, Edisi. H. Marshaal NG, Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Tunas Gemilang Press, Palembang, Cet Ke 2 2018, Hlm 108, n.d.
Siburian, Kasman, Fernando Z Tampubolon, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang, All Rights Reserved, Cetakan Pertama, Design Cover, and Tata Letak. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaga Pemberdaya, Medan, 2019, Hlm 78. Edited by DR. Haposan siallagan, n.d.
Admiration, Jurnal Syntax, and Sosial Teknik. “Aturan Yang Berisi Mengenai Cara-Cara Seseorang /” 3, no. 6 (2022).
“Ali, F. F. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, 9(8).” IX, no. 8 (2021): 56–65.
Andre, Muhammad, Marcelleno Genadi, and Hudi Yusuf. “LEGAL PROTECTION AND DISPUTE RESOLUTION EFFORTS IN TRADE SECRET LICENSE AGREEMENTS,” no. 1 (2024): 4472–82.
Ardiansyah, Nike, Muhammad Nur, and Haeril. “The Legal-Political Paradox in Granting Absolute Jurisdiction to the Administrative Court (PTUN) over the Judicial Review of Abuse of Authority in Indonesia” 6, no. 3 (2025): 392–402.
Aurick Adien Deseano, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh.Imam Gusthomi. “Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi” 29, no. 1 (2025): 111–24.
Candra, Mardi, and Fally Avriantara. “SENGKETA TATA USAHA NEGARA,” 2023, 5–7.
Izzati, Hafizah Nurul, and Novalin Amanda Gayatri. “Problematika Penerapan Asas Kewajaran Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara” 9, no. 2 (2025): 176–96.
Marpaung, Hamdan Sudirman, Sholie Pasaribu, Rizky Abdillah, and Ratih Purwatih Sianipar. “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara” I, no. September (2024): 102–7.
Moonti, Roy Marthen. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat” 5, no. 2 (2020): 106–18.
Nasution, Sofiyana, Uliya Putri Yati, Ahlan Maqbul Tsani, and Sultan Hasby Adzikri. “Kajian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Latar Belakang, Istilah, Asas, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Hukum Acara Perdata” I (2024): 220–27.
Negara, Tata Usaha. “Rumokoy N.K : Peran P.TUN Dalam .. Vol.XX/No.2/Januari-Maret/2012(Edisi Khusus)” 2012, no. 2 (2012): 126–39.
“Tjandra, W. R. (2011). Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 39.,” n.d.
Pratama, Rizky. “Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” 2, no. 1 (2023).
Putusan, Pelaksanaan, Peradilan Tata, and Usaha Negara. “PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF... (Farida Azzahra),” no. 9 (2020): 127–40.
Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa. “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara” 3 (2021).
Sengketa, Menyelesaikan, and Tata Usaha. “Samosir, T. (2015). Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. ADIL: Jurnal Hukum, 6(2), 182-197.,” 2009.
- Downloads
- Published
- 2025-12-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anelis Sheraton, Pelita Roliana Siregar, Yurie Lestarie, Zevanka Manuela, ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 994 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Helingga Rere Anjaswari, Diah Gustiniati Maulani, Budi Rizki Husin, Maya Shafira, Nikmah Rosidah, TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYEBAB PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Polres Tulang Bawang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M Albert Pribadi, Ahmad Ali Maksum, Naufal Tri Brata, Andrea Bagus Wicaksana, Ronaldo, Gerard Andito, Andhika Riyandi, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG I AM GEPREK BENSU & GEPREK BENSU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aleassandria Anindya Anjani Kristianto, Elga Renata Sitanggang, Fazat Hasna Fauwati, Ibek Arya Winata, Muhammad Rayhan Aditya Putra, Baidhowi, PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athaillah Putri Rahardi, Salsabila Talitha Putri, Sawitri Yuli Hartati, ANALISIS SYARAT DAN TUGAS ARBITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DAN BASYARNAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Aqshal Ardhana, Dodo wahyudin, KAJIAN NORMATIF TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Luthfi Aryabari Caya, Fadhlur Rizqullah, Muhammad Zaky Nopriansya, IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Ahmad Fahrezi, Tri Andrisman, Deni Achmad, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DI DETASEMEN POLISI MILITER XXI/2 LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Rafida, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG MELALUI E-COMMERCE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sumayya Nadia Haq, Bara Robinsa, Elsa Ilmiah, ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM PADA POJOK ADVOKASI PEMERINTAH KOTA BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.