STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAS PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
- Authors
-
-
Angela Christina
Universitas PadjadjaranAuthor -
Elisatris Gultom
Universitas PadjadjaranAuthor -
Deviana Yuanitasari
Universitas PadjadjaranAuthor
-
- Keywords:
- Antitrust, Indonesia Competition Commission’s (KPPU), PT Chiyoda Kogyo Indonesia, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, PT Chiyoda Kogyo Indonesia
- Abstract
-
This study examines the adequacy of the Indonesia Competition Commission’s (KPPU) reasoning in Decision No. 08/KPPU-L/2024 concerning alleged violations of Article 23 of Law No. 5 of 1999. While the state seeks to advance public welfare through economic democracy by fostering a conducive business climate, preventing monopoly and unfair competition, and promoting business efficiency, not all market actors compete fairly in practice. Employing a normative juridical method with a case-study approach, the analysis examines the decision against the applicable statutory framework, drawing on both primary and secondary legal sources. The findings indicate that the Commission Panel’s legal considerations are inaccurate insofar as PT Unique Solutions derived economic benefits from PT Chiyoda’s trade secrets through mutually advantageous relationships with Hiroo Yoshida and PT Maruka Indonesia. At the same time, the Panel’s refusal to award damages is broadly aligned with the law as applied; however, competition-law enforcement would be more effective were the assessment of harm to encompass reasonably foreseeable potential loss, supported by quantitative projections and evidence, rather than being confined exclusively to proof of actual loss. The article thus clarifies evidentiary and remedial standards for trade-secret-related conduct within Indonesian competition law and advocates a more comprehensive, evidence-based approach to damage assessment.
Penelitian ini mengevaluasi kecukupan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024 terkait dugaan pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Negara pada prinsipnya berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui demokrasi ekonomi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta mendorong efisiensi kegiatan usaha namun dalam praktiknya tidak semua pelaku usaha mampu bersaing secara sehat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus, analisis dilakukan terhadap putusan tersebut berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memanfaatkan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisi tidak tepat sejauh PT Unique Solutions memperoleh manfaat ekonomi dari rahasia dagang milik PT Chiyoda melalui hubungan yang saling menguntungkan dengan Hiroo Yoshida dan PT Maruka Indonesia. Di sisi lain, penolakan Majelis Komisi untuk mengabulkan ganti kerugian pada dasarnya sejalan dengan hukum yang berlaku; namun demikian, efektivitas penegakan hukum persaingan akan lebih optimal apabila penilaian kerugian juga mencakup kerugian potensial yang dapat diperkirakan secara wajar, dengan didukung oleh proyeksi serta bukti kuantitatif, dan tidak terbatas semata pada pembuktian kerugian faktual. Dengan demikian, artikel ini memberikan klarifikasi atas standar pembuktian dan pemulihan dalam kasus terkait rahasia dagang dalam hukum persaingan usaha Indonesia, serta mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti dalam penilaian kerugian.
- References
-
BUKU
Andi Fahmi Lubis (et.al.), Hukum Persaingan Usaha Buku Teks, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Brenda Sufrin dan Alison Jones, EU Competition Law: Text, Cases & Materials, Oxford: Oxford University Press, 2023.
Elisatris Gultom, Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Kegiatan Usaha Waralaba di Indonesia, Bandung: Logoz Publishing, 2018.
Hermasyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta:
Kenacana, 2009.
Munir Fuady, Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
Philips M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.
Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, Rahasia Dagang, Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
SUMBER LAIN
Andryan Dwi Prabwa dan Hernawan Hadi, “Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol. 6, No. 2, 2018.
Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No.1, 2012.
Gloria Damaiyanti Sidauruk, “Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Lex Renaissan, Vol. 6, No. 1, 2021.
Nicolas Cornell, “Competition Wrongs”, The Yale Law Journal, Vol. 129, 2019.
Ningrum Natasya Sirait, “Menanti Kiprah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang Baru”, (2024), <https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-kiprah-komisi-
pengawas-persaingan-usaha-yang-baru-lt65b1d2c3d085f/>, [diakses pada 26/03/2025]
Rai Manitili (et.al.), “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di
Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1, 2016.
Wisny, “Penerapan Sanksi Administratif Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Dalam Tender”, Pakuan Law Review, Vol. 1, No. 2, 2015
- Downloads
- Published
- 2025-10-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi, Hafidza Zia, PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA MIKRO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiya Putri Hidayah, Eben Christina Sihotang, Yusuf Aulia Rahman, Nuris Fitriani, REKONSTRUKSI SISTEM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP SINKRONISASI HUKUM ACARA PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafhi Firman, Hikmatullah Hikmatullah , KEDUDUKAN ANAK HASIL PERNIKAHAN CAMPURAN DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pratama Nicholas Sebastian, Andini Putri Zulfikar, Rama Cahaya Satria Buana, Khoirunnisaa fauzia, Baidhowi, TERBUKANYA SISTEM HUKUM DI INDONESIA BAGI HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Puan Putri Kinanti, ANALISIS YURIDIS BEBERAPA KETENTUAN TIDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA: STUDI NORMATIF TERHADAP PASAL 362, PASAL 310, PASAL 351, DAN PASAL 263 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Frahnaz Amina, ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL INDONESIA TERHADAP PERLAKUAN PRODUK IMPOR DALAM KERANGKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Firganefi Firganefi, Deni Achmad, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Namira Khaulani, Nabila Siti Royani, Muhammad Revaldo Arkeisya, Muadz Abdul Aziiz, KEDUDUKAN HUKUM ECONOMIC SUBSTANCE DALAM PENAFSIRAN TAX AVOIDANCE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Balqis Febriant Ratu Fadhillah, Cahya Citra Aulia, Haidar Adlil, Muhammad Rafi Pratama, Suci Retno Wulandari, PENGARUH FAKTOR POLITIK, LEMAHNYA SISTEM HUKUM, KETIMPANGAN EKONOMI,DAN DISFUNGSI ORGANISASI TERHADAP PERSISTENSI KORUPSI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.