REFORMASI PERAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU: PENGUATAN HAK PENDAMPINGAN SEJAK TAHAP AWAL PEMERIKSAAN
- Authors
-
-
Bagas Dwi Surahman
Author -
Ilham Fajri
Author -
Nathaniel Felix Karo Karo
Author -
Ahnan Hibatullah
Author -
Stevri Iskandar
Author
-
- Keywords:
- KUHAP baru; pendampingan hukum; advokat; due process of law; fair trial; equality of arms; perlindungan hak tersangka; akuntabilitas penyidikan; reformasi hukum acara pidana
- Abstract
-
Reformasi KUHAP baru 2025 merupakan langkah paling progresif dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP 1981. Artikel ini mengkaji secara kritis penguatan peran advokat yang kini ditempatkan sebagai aktor sentral dalam menjamin akuntabilitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah perubahan struktur normatif KUHAP baru serta implikasinya terhadap keseimbangan relasi antara warga negara dan aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUHAP baru memberikan hak pendampingan yang bersifat universal sejak awal pemeriksaan, memperluas cakupan perlindungan bagi tersangka, saksi, korban, pelapor, maupun terlapor. Advokat kini tidak lagi berfungsi secara pasif, tetapi diberi kewenangan substantif untuk mengajukan keberatan, melakukan interupsi, serta memastikan setiap tindakan penyidik terdokumentasi melalui berita acara pemeriksaan.Penguatan kewenangan tersebut berdampak langsung pada penerapan prinsip due process of law, fair trial, dan asas equality of arms, yang selama ini belum terakomodasi secara optimal dalam praktik penyidikan. Di sisi lain, efektivitas reformasi sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, harmonisasi regulasi pelaksana, serta ketersediaan advokat yang mampu menjalankan fungsi kontrol secara profesional. Artikel ini menyimpulkan bahwa KUHAP baru memberikan fondasi penting bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih berimbang, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional, sekaligus menegaskan kembali peran strategis advokat sebagai penjaga keadilan dalam negara hukum.
- References
-
Adji, Indriyanto Seno. Human Rights and Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Kompas, 2018.
Fakhriah, Efa Laela. “Rekonstruksi Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Mimbar Hukum 30, no. 1 (2018): 120–123.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
“Urgensi Pembaruan KUHAP dalam Perspektif Penegakan Hukum Modern.” Jurnal Yudisial 13, no. 3 (2020): 263–266.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 61/PUU-XX/2022.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
Mulyadi, Lilik. “Hak Tersangka untuk Didampingi Penasihat Hukum dalam Pemeriksaan Penyidikan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 2 (2017): 207–210.
Sari, Anita Indah. “Konsep Equality of Arms dan Implikasinya terhadap Hak Pembelaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Negara Hukum 9, no. 2 (2018): 221–224.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
Supanto, dan Arif Nuryani. “Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Urgensi Penguatan KUHAP Baru.” Jurnal IUS 7, no. 2 (2019): 345–346.
“KUHAP Baru Disahkan: Advokat Kini Bisa Dampingi Klien Sejak Awal Pemeriksaan.” Hukumonline, 18 November 2025.
“Advokat Bukan Lagi Penonton Pasif dalam KUHAP Baru.” Hukumonline. Diakses 2025.
World Justice Project. Rule of Law Index 2023. Washington, D.C.: WJP, 2023.
Yuliartini, Ni Putu Rai. “Due Process of Law dan Tantangan Reformasi Hukum Acara Pidana.” Jurnal Yustisia 9, no. 3 (2020): 512–514.
Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP. PDF resmi DPR RI.
https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20251118-081025-6744.pdf.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Downloads
- Published
- 2025-12-29
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Raja Hotman Putra, Fatimah Azzahra, Iyud Tamba, Stevri Iskandar, MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adithya F. Dhaneswara, Azahra Widiadhari, Ahnan Hibatullah, Ilham Fajri, Wevy Efticha Sary, PROSTITUSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Anggi Anatasya, Fita Septiana, Masriyati, Rattu Dita Purwitasari, IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jafar Shadiq, Amalia Janaputri, Arfiyanti Zalfa, Yuliyanti, KEPASTIAN HUKUM DAN AUPB DALAM PERKARA SK MENKUMHAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Fathin Dharmawan, Baharudin Bachri, Muhammad Dafa Septian, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Mandolang, Olivia Putri Ramadani, ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARATIS PUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM KASUS TRAGEDI KANJURUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Rama Arya Wijaya, PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevie Veronica, Perbaikan Data Perkawinan Non-Muslim: Studi Kasus dalam Perspektif Hukum Perdata di Pengadilan Negeri , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratu Shahla Nabillah, Mahardica Bambang Saputra, KONTROL SOSIAL MASYARAKAT DIGITAL TERHADAP PENEGAKAN HUKUM: STUDI SOSIOLOGI HUKUM TENTANG FENOMENA 'NO VIRAL NO JUSTICE' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Natasha Louisa, Gunardi Lie, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SENGKETA MEREK: ANALISIS KASUS AYAM GEPREK BENSU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Achmad Zakaria, FUNGSI HUKUM ADAT SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA BANGSA PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.