REFORMASI PERAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU: PENGUATAN HAK PENDAMPINGAN SEJAK TAHAP AWAL PEMERIKSAAN
- Authors
-
-
Bagas Dwi Surahman
Author -
Ilham Fajri
Author -
Nathaniel Felix Karo Karo
Author -
Ahnan Hibatullah
Author -
Stevri Iskandar
Author
-
- Keywords:
- KUHAP baru; pendampingan hukum; advokat; due process of law; fair trial; equality of arms; perlindungan hak tersangka; akuntabilitas penyidikan; reformasi hukum acara pidana
- Abstract
-
Reformasi KUHAP baru 2025 merupakan langkah paling progresif dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP 1981. Artikel ini mengkaji secara kritis penguatan peran advokat yang kini ditempatkan sebagai aktor sentral dalam menjamin akuntabilitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah perubahan struktur normatif KUHAP baru serta implikasinya terhadap keseimbangan relasi antara warga negara dan aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUHAP baru memberikan hak pendampingan yang bersifat universal sejak awal pemeriksaan, memperluas cakupan perlindungan bagi tersangka, saksi, korban, pelapor, maupun terlapor. Advokat kini tidak lagi berfungsi secara pasif, tetapi diberi kewenangan substantif untuk mengajukan keberatan, melakukan interupsi, serta memastikan setiap tindakan penyidik terdokumentasi melalui berita acara pemeriksaan.Penguatan kewenangan tersebut berdampak langsung pada penerapan prinsip due process of law, fair trial, dan asas equality of arms, yang selama ini belum terakomodasi secara optimal dalam praktik penyidikan. Di sisi lain, efektivitas reformasi sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, harmonisasi regulasi pelaksana, serta ketersediaan advokat yang mampu menjalankan fungsi kontrol secara profesional. Artikel ini menyimpulkan bahwa KUHAP baru memberikan fondasi penting bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih berimbang, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional, sekaligus menegaskan kembali peran strategis advokat sebagai penjaga keadilan dalam negara hukum.
- References
-
Adji, Indriyanto Seno. Human Rights and Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Kompas, 2018.
Fakhriah, Efa Laela. “Rekonstruksi Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Mimbar Hukum 30, no. 1 (2018): 120–123.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
“Urgensi Pembaruan KUHAP dalam Perspektif Penegakan Hukum Modern.” Jurnal Yudisial 13, no. 3 (2020): 263–266.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 61/PUU-XX/2022.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
Mulyadi, Lilik. “Hak Tersangka untuk Didampingi Penasihat Hukum dalam Pemeriksaan Penyidikan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 2 (2017): 207–210.
Sari, Anita Indah. “Konsep Equality of Arms dan Implikasinya terhadap Hak Pembelaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Negara Hukum 9, no. 2 (2018): 221–224.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
Supanto, dan Arif Nuryani. “Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Urgensi Penguatan KUHAP Baru.” Jurnal IUS 7, no. 2 (2019): 345–346.
“KUHAP Baru Disahkan: Advokat Kini Bisa Dampingi Klien Sejak Awal Pemeriksaan.” Hukumonline, 18 November 2025.
“Advokat Bukan Lagi Penonton Pasif dalam KUHAP Baru.” Hukumonline. Diakses 2025.
World Justice Project. Rule of Law Index 2023. Washington, D.C.: WJP, 2023.
Yuliartini, Ni Putu Rai. “Due Process of Law dan Tantangan Reformasi Hukum Acara Pidana.” Jurnal Yustisia 9, no. 3 (2020): 512–514.
Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP. PDF resmi DPR RI.
https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20251118-081025-6744.pdf.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Downloads
- Published
- 2025-12-29
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Raja Hotman Putra, Fatimah Azzahra, Iyud Tamba, Stevri Iskandar, MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adithya F. Dhaneswara, Azahra Widiadhari, Ahnan Hibatullah, Ilham Fajri, Wevy Efticha Sary, PROSTITUSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Kaharuddin Kaharuddin, Irene Callista Khalfani, Srikandi Asia Komala Putri Dia, Adelia Putri Rahayu, ANALISIS TERKAIT BATAS KEWENANGAN DAN RUANG GERAK EKSEKUTIF DIBAWAH KONTROL LEGISLATIF DI SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresnita Hutasoit, Widiya Astuti, Dian Eka Prastiwi, PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 DAN KUHP PASAL 492 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Al Farizi Ilham, Jeff Lee, Zaenudin Zaenudin, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DENGAN STUDI ATAS KEJAHATAN INTERNASIONAL BERAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fairusna Chalisa Alya, Olivia Rahma Oktaviani, Vivi Dyelsa, Muhammad Adymas Hikal Fikri, LITERASI HUKUM DIGITAL BERBASIS PEER GROUP BAGI REMAJA DALAM MENGHADAPI PHISHING DAN PENCURIAN IDENTITAS DI ROBLOX , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Baidowi, Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Kamila Dzakiatuz Zahra, KAIDAH FIKIH EKONOMI SYARIAH ADAPTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nazwa Agustin, Siti Fariza, Pertanggung Jawaban Hukum Perdata Produsen Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kerugian Konsumen , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anastasya Arimbi Prasetyaningtyas, Najwa Sandra Medina, Ajeng Permata Sejati, Muhammad Adymas Hikal Fikri, KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Edra Satmaidi, Ahmad Wali, M. Riduan, ANALISIS YURIDIS PERTAMBANGAN DI BUKIT SANGGUL SELUMA: PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finka Dyan Amarta Saputri, Sherly Novelianti Putri, Erly Carolin, Moch Aldo Putra Wijaya, M Rendi Wijaya, Masitha Tismananda Kumala, ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME KOMPENSASI ATAS TUMPAHAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT SERTA IMPLEMENTASINYA PADA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fero Sanjaya, Ghina Praska Levi, Indah Cahya Purnama, PERLINDUNGAN KORBAN TPPO DI ERA DIGITAL: EVALUASI KEADILAN RESTORATIF DANSTRATEGI MITIGASI BERBASIS KORBAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.