PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN KEJAHATAN PERANG RUSIA DENGAN UKRAINA OLEH MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
- Authors
-
-
Abraham Manurung
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Kejahatan Perang, Hukum Humaniter Internasional, Yurisdiksi ICC.
- Abstract
-
Invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 memicu eskalasi konflik bersenjata yang menimbulkan dampak kemanusiaan besar serta mendorong perhatian internasional terhadap dugaan pelanggaran serius hukum humaniter. Serangan terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas esensial, dan pemindahan paksa anak-anak Ukraina menjadi indikasi kuat terjadinya kejahatan perang sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998. Kompleksitas konflik ini menegaskan pentingnya mekanisme akuntabilitas internasional untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak berlangsung tanpa pertanggungjawaban. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengambil langkah penyelidikan resmi dan mengidentifikasi siapa saja yang diduga bertanggung jawab secara individual. Artikel ini menganalisis bentuk-bentuk dugaan kejahatan perang dalam konflik Rusia dengan Ukraina serta menjelaskan peran ICC dalam proses penegakan hukum pidana internasional. Temuan menunjukkan bahwa ICC memiliki kontribusi signifikan meskipun menghadapi kendala politik dan yurisdiksi
- References
-
Charter of the United Nations. (1945). United Nations.
Geneva Conventions of 12 August 1949. (1949). International Committee of the Red Cross.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). (1977). International Committee of the Red Cross.
Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). United Nations.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. (1958). Lembaran Negara Republik Indonesia.
Anisah, A., Wahdah, A. N., Nirwana, R. P., & Arini, D. R. (2025). Tantangan Implementasi Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum atas Kejahatan Genosida di Negara Non-Pihak. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4).
Asya, J., Rahayu, S., & Widianto, A. P. (2024). Analisis yuridis terjadinya peristiwa konflik bersenjata ukraina dan rusia ditinjau Dari perspektif hukum humaniter internasional. UNES Law Review, 6(3), 9421-9433.
Imasfy, M., Alif, A., Susilo, T., Marpaung, B., & Saroso, B. (2025). Kajian Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perang Siber Dalam Kaitannya Dengan Serangan Infrastruktur Kritis. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), 5(5).
JILID II, I. R. K. U. (2022). JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN.
Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, P., Sidarta, D. B., & Surnata, S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(12), 468202.
Kurnia, I., Yehezkiel, R., Chendarwan, P., & Wardhana, A. P. K. ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM ICC TERHADAP SURAT PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN.
Pranaseta, A., & Ariana, I. G. P. (2025). TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM HAL PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (HUMAN SHIELDS) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(3).
RAHMAN, A. (2025). Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terkait Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).
Salsabila, A., Hardini, F. D., Ramadhinnov, R., Aji, A. W., Ayuningsih, W., & Putra, A. A. (2025). PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ETNIS ROHINGYA. Judge: Jurnal Hukum, 6(01), 238-250.
Satrio, T. P., & Setyawanta, L. T. (2023). Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(3), 455-470.
Shiva, K. A., Rahmawati, T., Salsabilla, N., Putry, S. A. S., Mulia, R., & Saleh, W. J. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(2), 252-265.
Sitorus, N. P. D. (2025). KETIDAKEFEKTIFAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL UNTUK MENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).
Widodo, R. A., Setiyawan, D. A., Susilo, T., Yadi, R., & Prasetyo, J. (2025). Konflik Rusia-Ukraina: Telaah Kritis Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Implikasinya Terhadap Hak Sipil. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), 5(6).
Wiryadi, U., & Simanjuntak, M. (2023). Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 9(2), 238-253.
Winerungan, R. N. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN MAHKAMAH INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAM BERAT. LEX PRIVATUM, 15(5).
- Downloads
- Published
- 2025-12-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nailah Faera Hanum, Siti Fadhilah, Yesi Aprilia, PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK HUKUM DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN(Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti, PENGIRIMAN STIKER DAN MEME SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK SEKSISME DIGITAL DAN KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ilham Bintang, Zainudin Hasan, PENYELESAIAN SENGKETA TANAH STADION MINI YOGYAKARTA DENGAN CARA MUSYAWARAH MUFAKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Helena Olivia Damayanti Vitaloka, DAMPAK PENEBANGAN LIAR TERHADAP STRUKTUR TANAH DAN BANJIR DI KALIMANTAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitrah Sheshar Pratama Hilalahapa, Aulia Dwi Cahyani Muradji, Zulfitrah Firmansyah Kaoe, Muhammad Rizky Nusi, Mohamad Syawal Naiu, Hasnia, Gede Sunya Sutape, I Putu Sastra Gunawan, Fatmawaty Mursalin, Moh. Farel A. Yahya, DILEMA REGULASI PAJAK KRIPTO INDONESIA TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN 50/2025 TERHADAP SUBJEK PAJAK PSEUDONIMITAS DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anselmus Arifan Kolo, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 419/PID.SUS/2023/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Angelina Ismaryanti, EFEKTIVITAS DEBT COVENANT SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Natasha Louisa, Gunardi Lie, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SENGKETA MEREK: ANALISIS KASUS AYAM GEPREK BENSU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M Albert Pribadi, Ahmad Ali Maksum, Naufal Tri Brata, Andrea Bagus Wicaksana, Ronaldo, Gerard Andito, Andhika Riyandi, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG I AM GEPREK BENSU & GEPREK BENSU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Izzatul Istifani, Asya Humairoh Wahda, Dian Eka Prastiwi, Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan PT Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.