OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
- Authors
-
-
Faza Nafsiy Hafiz Lisani
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Hesthy Budiani
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Chelsea Olivia Ayu Ar Ramadhan
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Rosella Eka Paramita
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Iyas Maulana Jati
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Kalvika Fairuz Harianingrum
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Arief Budiono
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor
-
- Keywords:
- pemberdayaan hukum, penertipan tanah terlantar, tanah terlantar
- Abstract
-
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi inisiatif pemberdayaan hukum di Indonesia yang terhubung dengan pemanfaatan dan pengorganisasian tanah terlantar. Menurut temuan studi ini, pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan sejumlah langkah legislasi untuk menangani masalah ini. Namun, sejumlah faktor politik, sosial, dan ekonomi serta regulasi yang longgar membuat alat ini menjadi tidak efektif. Penggunaan tanah terlantar oleh pemerintah adalah fase strategis yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penetapan tanah terlantar. Mekanismenya harus menjamin bahwa proses penetapan tanah terlantar mematuhi regulasi yang berlaku dan menggunakan prinsip-prinsip kelola yang baik demi memaksimalkan kesejahteraan rakyat.
- Author Biographies
- References
-
AbdulAziz, A., & Rezki, A. S. (2023). The effect of agrarian law in the development of legal politics in Indonesia. International Journal of Education and Literature (IJEL), 2(2), 131–143. https://ijel.amikveteran.ac.id
Adjie, H. (2023). Land ownership in Indonesia for foreign citizens. International Journal of Criminal Justice Sciences, 18(2), 1-11. https://doi.org/10.5281/zenodo.4756301
Anggraini, R. M. (2022). Konflik agraria pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif yuridis normatif. Jurnal EI-Dusturie, 1(1), 1–10.
Astuti, P. (2011). Kekerasan dalam konflik agraria: kegagalan negara dalam menciptakan keadilan di bidang pertanahan. In Forum (Vol. 39, No. 2, pp. 52-60). Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University.
Bhat, R. M. (2021). Reign of Utpala dynasty with special reference to Avantiverman: His irrigation works and agricultural development. International Journal of Agriculture and Animal Production, 1(2), 10–11. https://doi.org/10.55529/ijaap.12.10.16
Harsono, B. (2019). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Hermansyah, A. R. (2022). Pembahasan diaelektika agraria kapitalisme dari pemikiran Karl Marx. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 2(5), 28–34.
Ihsannudin, I., Pinujib, S., Subejo, S., & Bangko, B. S. (2016). Strategi pemberdayaan ekonomi petani garam melalui pendayagunaan aset tanah pegaraman. Economics Development Analysis Journal, 5(4), 395-409.
Irawan, R. A., Setyawan, F., & Ali, M. (2023). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar. HUKMY: Jurnal Hukum, 3(1), 308-329.
Kurniawan, H. Y. (2015). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) di Tinjau dari PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Jurnal Nestor Magister Hukum, 1(1), 209653.
Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. Jurnal Mercatoria, 10(1), 1-9.
Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. Jurnal Mercatoria, 10(1), 1-9.
Martinelli, I., Liwe, K. P., Fitriyani, H., & Ananda, G. A. P. (2024). Perbandingan konsep dan implementasi hukum properti di Indonesia dan Amerika menurut pandangan Roscoe Pound. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 4(2), 184–186.
Mujiburohman, D. A., & Soetarto, E. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Nugroho, A. (2023). Community's optimism in the utilization of karst area in the framework of agrarian reform (study in Pucung Village, Girisubo District, Gunung Kidul District). International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM), 5(3), 518–539. https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/index
Parihah, V. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha Dalam Penertiban Tanah Terlantar. Administrative Law and Governance Journal, 5(3), 205-215.
Prasista, P. A. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(3), 515-520.
Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rumesten, I. (2022). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 11(1), 92-103.
Sa’adah, C., Sechan, D. E. L., Aziziyah, M., & Syarofuddin, M. (2023). Hukum tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 4(4), 331-354.
Saad, S. (1991). Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam Dan Yurisprudensi. Hukum dan Pembangunan, 21(1).
Sadi, I. M., Hayatuddin, K., & Suharyono. (2022). Hukum Agraria di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Santoso, U. (2008). Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.
Sari, E., Yamin, M., Purba, H., & Sembiring, R. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 50-67.
Sari, I. (2017). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen, 9(1).
Siboro, Y. S. P., & Togatorop, A. E. (2024). Analisis dampak sosial dari penerapan hukum agraria terhadap hak asasi masyarakat adat: Studi kasus masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 8(6), 123-130
Sibuea, H. Y. (2023). Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar. Kajian, 26(1), 91-103.
Sihombing, B. F. (2018). Sejarah Hukum Tanah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sitinjak, A., Lumbanraja, P., & Harahap, H. (2023). An analysis of human resource needs for the functional position of goods/services procurement manager in the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency. International Journal of Research and Review, 10(7), 902–904. https://doi.org/10.52403/ijrr.202307104
Sumardjono, M. S. (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Supriyadi, B. E. (2013). Hukum agraria kehutanan: Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara.
Surata, I. G., & Sena, I. G. A. W. (2022). The effectiveness of Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Plan Number 276 concerning the appointment of Pakraman Village as the holder of land rights. International Journal of Social Science and Business, 6(4), 621–632. https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i4.51013
Widiyono, T., & Khan, M. Z. K. (2022). The legal philosophy and justice values in the acquisition of land rights in Indonesia: A normative legal research. International Journal of Law Reconstruction, 6(2), 278-280. https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.26841
Zacharias, V. J., Maita, R., Haider, E. C., Wicaksono, Y. P., & Siswajanthy, F. (2024). Penyelesaian sengketa perdata tentang tanah dalam perspektif hukum agraria di Indonesia. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL), 7(1), 115–120. https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.12342
Zarbiyani, F., & Sudiro, A. (2023). Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar. UNES Law Review, 6(2), 5195-5201.
Zulaika, F. K. (2024). Rekontruksi Regulasi Hak Atas Tanah Pemilik Rumah Hunian Di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Downloads
- Published
- 2025-12-05
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Zukrufi Ashof Almaunah, Dya Surga Ribbon, Anisa Mauliawati, Ananditya Waskitorini, Naiafitrianita, Arief Budiono, PERAN PERIZINAN PARIWISATA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MENARIK INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Karina Septi Nur Haliza, Iyas Maulana Jati, Gita Anastasia Ivanti, Berlianti Wahyu Nur Fatimah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Elvrina Elvrina, Siti Dina Maulidah, KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nailah Faera Hanum, Siti Fadhilah, Yesi Aprilia, PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK HUKUM DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN(Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ketut Nugraha Aditya Pramanda, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES ADOPSI PERSPEKTIF KEMANUSIAAN DAN KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vidya Aurora Wibowo, Anantyo Thigo Haryo Leksono, Raihan Aldy Alvian, Mochamad Gian Abinoyo, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF DALAM PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN : KAJIAN HUKUM ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PTSL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Helena Olivia Damayanti Vitaloka, DAMPAK PENEBANGAN LIAR TERHADAP STRUKTUR TANAH DAN BANJIR DI KALIMANTAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA BANJARAGUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisa Nurfazira, Wulan, Dian Rahmawati, Syahdania Putri Ardhani, ANALISIS PUTUSAN PTUN MEDAN MENGENAI KEWENANGAN BPN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Iqbal Risyadi, Radhitya Izazqi, Disya Soraya Qhaira, Sulastri Sulastri, ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH REDISTRIBUSI:STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 38/PDT.G/2024/PN.BGR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alika Dewianti Kusuma, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH AKTIVITAS INDUSTRI: TINJAUAN ANTARA KETENTUAN HUKUM DAN PELAKSANAANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ilham Bintang, Zainudin Hasan, PENYELESAIAN SENGKETA TANAH STADION MINI YOGYAKARTA DENGAN CARA MUSYAWARAH MUFAKAT MENURUT HUKUM ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.