PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENENTUAN DESIL PENERIMA BATUAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

• Meysarah

  UIN Palangka Raya

  Author

• Jeora Nitysa Aprily

  UIN Palangka Raya

  Author

• Erdha Aisha Chandia

  UIN Palangka Raya

  Author

• Lisda Jumatul Hikmah

  UIN Palangka Raya

  Author

• Muhammad Noor Aini

  UIN Palangka Raya

  Author

• Kamal Hasuna

  UIN Palangka Raya

  Author

• Reza noor Ikhsan

  UIN Palangka Raya

  Author

Penelitian ini membahas penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas, dalam proses penentuan desil kesejahteraan sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial di Dinas Sosial kabupaten/kota. Desil digunakan pemerintah untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan, dan menjadi komponen penting dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai jenis bantuan sosial. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan validasi sering menghadapi kendala seperti keterbatasan pembaruan data, kurangnya keterbukaan informasi, dan pengawasan masyarakat yang belum optimal sehingga memunculkan risiko inclusion error dan exclusion error. Melalui studi literatur terhadap regulasi, publikasi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu, artikel ini menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi masih perlu diperkuat melalui keterbukaan mengenai metodologi penentuan desil, kriteria pendataan, serta akses masyarakat terhadap informasi status kesejahteraan mereka. Sementara itu, akuntabilitas memerlukan mekanisme verifikasi berlapis, audit trail perubahan data, serta prosedur pengaduan yang responsif untuk memastikan bahwa keputusan penetapan desil dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola dalam penentuan desil merupakan kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil, tepat sasaran, dan selaras dengan prinsip good governance dalam sektor kesejahteraan sosial.

Humaniora. “BPS Jelaskan Metode Pengelompokan Kesejahteraan Melalui Sistem Desil,” 2025. https://www.antaranews.com/berita/5239581/bps-jelaskan-metode-pengelompokan-kesejahteraan-melalui-sistem-desil.

Indonesia, Republik. PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (2021).

Jamil, Bahrum, and Beltahmamero Simamora. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Application of the Principles of Good Governance in Public Services at Teladan Timur Village Office , Medan City District” 6, no. September (2024): 142–50. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4457.

Lathifah, Nur. “MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS),” n.d. https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/?utm_source=chatgpt.com.

Prandyka, Formas. “PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIKDI KANTOR CAMAT SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOPR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.” UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2021.

Rosyiah, Iis, Rira Nuradhawati, and Wawan Gunawan. “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM,” 2025.

Tepus, Kalurahan. “Mengenal DESIL: Penentu Kelompok Penerima Bantuan Sosial,” 2025. https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/5654-Mengenal-DESIL--Penentu-Kelompok-Penerima-Bantuan-Sosial?utm_source=chatgpt.com.

Translation, Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents &. “Gov’t to Use Single National Socio-Economic Data for Distribution of Second-Quarter Social Assistance,” 2025. https://setkab.go.id/en/govt-to-use-single-national-socio-economic-data-for-distribution-of-second-quarter-social-assistance/.

Wibawana, Widhia arum. “Cara Cek Status Desil Bansos via Aplikasi Kemensos,” 2025. https://news.detik.com/berita/d-8136050/cara-cek-status-desil-bansos-via-aplikasi-kemensos.

• pdf