TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN PTUN PANGKALPINANG NOMOR 1/G/2021/PTUN.PGP: IMPLIKASI TERHADAP PERADILAN TATA USAHA NEGARA

• Daffila Dhiya Azzahra

  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

  Author

• Ratu Sofa Roudotul Azahra

  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

  Author

• Yosefin Maharani Angginauli Hutasoit

  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

  Author

• Ajeng Hesti Putri Santosa

  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

  Author

Penelitian ini dilatarbelakangi dari persoalan ketidakharmonisan aturan antara PP No. 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait kewajiban penyelesaian upaya administratif sebelum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketidaksesuaian tersebut tampak jelas dalam Putusan PTUN Pangkalpinang No. 1/G/2021/PTUN.PGP, ketika majelis hakim tetap menerima gugatan yang sebenarnya telah melampaui tenggat 90 hari karena belum adanya respons atas keberatan administratif. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar pertimbangan majelis hakim terkait penentuan tenggang waktu gugatan serta mengkaji dampaknya terhadap kepastian hukum dan praktik hukum acara PTUN secara nasional. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian hukum normatif. Data diperoleh dari regulasi perundang-undangan, putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik content analysis dengan menafsirkan pertimbangan hukum majelis hakim dan menyesuaikannya dengan norma positif serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa disharmoni aturan menyebabkan ketidakpastian dalam perhitungan tenggang waktu gugatan, menimbulkan interpretasi yang berbeda, dan melemahkan perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang dikenakan hukuman disiplin. Putusan 1/G/2021/PTUN.PGP sekaligus menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar mekanisme upaya administratif dan tenggang waktu gugatan dapat diterapkan secara konsisten, mendukung transparansi pengambilan keputusan pemerintah, serta memperkuat perlindungan hak warga negara melalui fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara.

Afifah, S. M. (2022). Kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Jurnal Untar, 2(1), 725–732. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19795

Alamsyah, R. (2021). Upaya Administratif Pembebasan Jabatan Paska Berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Studi Kasus Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN-Jkt. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 1(2), 116–138. https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.918

Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. (2025). Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. Indonesian Journal of Law Research, 3(1), 18–24. https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.117

Arta, I. K. K., & WiraSena, I. G. A. (2021). KEPASTIAN HUKUM KETENTUAN UPAYA ADMINISTRATIF PASCA DI KELUARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum Unipas, 9(2), 97–110. https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.889

Efendi, A., & Sudarsono. (2023). ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA : TELAAH POSITIVISME HUKUM THE PRINCIPLE OF PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA IN ADMINISTRATIVE COURT PROCEDURE LAW : A REVIEW OF LEGAL POSITIVISM. Refleksi Hukum Jurnal Hukum, 8(1), 39–56. https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p39-56

Harahap, Z. (2023). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. PT. Raja Grafindo.

Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. Eksekusi Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(4), 259–268. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1532

Kartabrata, Fajar Ramadhan. Ernawan, Moch Erick. Dwinanda, I. A. (2025). Harmonisasi Sistem Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Tenggang Waktu Gugatan ( Harmonizing the Administrative Court Legal System to Ensure Legal Certainty in the Administrative Lawsuit Time Limit ). Jurnal Litigasi, 26(2), 1–36. https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.26164

Malaka, Z., & Isa, A. (2023). Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan di Indonesia. Tarunalaw Journal of Law and Syariah, 01(01), 22–32. https://doi.org/https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.63

Pratama, R., & Wibowo, A. (2023). Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 18–21. https://doi.org/https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.86

Purwanti, Y., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Presiden dalam Hukum Acara PTUN. 4(4), 6151–6158. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9662

Rahmaddoni, B., Warman, K., & Yuslim. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG. Unes Journal of Swara Justitia, 7(2), 749–763. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.371

Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(11), 685–697. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882

Rurugala, Y. P., Rompas, D. D., & Bawole, H. Y. . (2022). TINJAUAN HUKUM BANDING ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. Jurnal Lex Et Societatis, X(4), 35–53. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/48244

Safitri, E. D., & Sa, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 34–35. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45

Sari, N. M. A. H., & Sudiarawan, K. A. (2025). ANTINOMI PENGATURAN PENGAJUAN GUGATAN PADA SENGKETA KEPEGAWAIAN PASCA BANDING ADMINISTRATIF. Kertha Semaya, 13(9), 2155–2172. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p20

Setiawan, Y. A., & Herlambang, U. P. (2021). Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara. Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 107–118. https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.271

Wibowo, A. (2025). Hukum Administratif Negara. Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains&Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).

• pdf