TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH FASUM DALAM PUTUSAN 363/PDT.G/2023/PN SMG
- Authors
-
-
Larasati Rahmadhani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Eky Octaviani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Rafansya Ghifari Azriel Azwar
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ JakartaAuthor -
Darell Rizqullah Salahuddin
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Yuris Utrecht Boantua Manalu
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Sengketa, Fasos/Fasum, Hak Milik, Perbuatan melawan hukum, KUHPerdata., Disputes, Social Facilities/Public Facilities, Property Rights, Unlawful Acts, Civil Code.
- Abstract
-
Tanah merupakan sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai suatu objek yang sangat berguna untuk kehidupan masyarakat, Namun, untuk merealisikannya menjadi sebuah hak milik, persengketaan tanah dapat menjadi dasar utama masalahnya, khususnya dalam sengketa tanah Fasilitas sosial/Fasilitas Umum Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis Normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Persengketaan ini nyata adanya akibat pihak tergugat yang menjadikan tanah fasilitas sosial/Fasilitas umum yang merupakan milik pemerintah kota Semarang sebagai objek jual beli dengan pihak penggugat. Dalam penelitian yang dilakukan, menegaskan betapa pentingnya pengelolaan tanah publik yang akuntabel dan perlu adanya kehati-hatian dalam setiap transaksi yang dilakukan.
Land is something that can be defined as an object that is very useful for people's lives. However, to realize it as a property right, land disputes can be the main basis of the problem, especially in land disputes for Social Facilities/Public Facilities in this scientific article. This research uses a qualitative method with a Normative juridical approach. Based on the research conducted, this dispute is clearly due to the defendant who made the land of social facilities/public facilities which belongs to the Semarang city government as an object of sale and purchase with the plaintiff.. In the research conducted, it can be emphasized the importance of accountable public land management and the need for caution in every transaction carried out.
- References
-
Peraturan Perundang Undangan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman
Buku
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
Taupiqqurrahman. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang dan Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.
Prakoso, Djoko. Masalah Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Setiawan, Rahmat. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta, 1987. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001.
Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2009.
Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Semarang. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PN Smg tentang Sengketa Tanah Fasos/Fasum, 2023.
Jurnal
Jayadi, Hendri, and Tomson Situmeang. “Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia.” Jurnal Comunità Servizio 5, no. 1 (2023): 1054-63.
Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (2022): 86-87.
Website
“Sengketa.” KBBI Daring. Diakses 6 Desember 2025. https://kbbi.web.id/sengketa
Nugraha, Muhammad Raihan. “Contoh Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya.”
Hukumonline. Diakses 7 Desember 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaianny a-lt635fb7386f08f/
- Downloads
- Published
- 2025-12-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Naufal Aldiansyah, NILAI-NILAI HUKUM WARIS ADAT LAMPUNG SAI BATIN DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nailah Faera Hanum, Siti Fadhilah, Yesi Aprilia, PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK HUKUM DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN(Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Ayumi Safitri, KEADILAN RESTORATIFF SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M Albert Pribadi, Ahmad Ali Maksum, Naufal Tri Brata, Andrea Bagus Wicaksana, Ronaldo, Gerard Andito, Andhika Riyandi, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG I AM GEPREK BENSU & GEPREK BENSU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cecilia Meilani Hasan, Yoel Ferdiansyah, Hudi Yusuf, ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ihsan, Muhamad Nasrudin, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN CLOUD COMPUTING TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Nur Azizah, PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTIK MENGANAK ADAT LAMPUNG PEPADUN PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Achmad Zakaria, FUNGSI HUKUM ADAT SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA BANGSA PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nirin Cristin Slavina Nadeak, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 151 AYAT (1) UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.