TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH FASUM DALAM PUTUSAN 363/PDT.G/2023/PN SMG
- Authors
-
-
Larasati Rahmadhani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Eky Octaviani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Rafansya Ghifari Azriel Azwar
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ JakartaAuthor -
Darell Rizqullah Salahuddin
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Yuris Utrecht Boantua Manalu
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Sengketa, Fasos/Fasum, Hak Milik, Perbuatan melawan hukum, KUHPerdata., Disputes, Social Facilities/Public Facilities, Property Rights, Unlawful Acts, Civil Code.
- Abstract
-
Tanah merupakan sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai suatu objek yang sangat berguna untuk kehidupan masyarakat, Namun, untuk merealisikannya menjadi sebuah hak milik, persengketaan tanah dapat menjadi dasar utama masalahnya, khususnya dalam sengketa tanah Fasilitas sosial/Fasilitas Umum Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis Normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Persengketaan ini nyata adanya akibat pihak tergugat yang menjadikan tanah fasilitas sosial/Fasilitas umum yang merupakan milik pemerintah kota Semarang sebagai objek jual beli dengan pihak penggugat. Dalam penelitian yang dilakukan, menegaskan betapa pentingnya pengelolaan tanah publik yang akuntabel dan perlu adanya kehati-hatian dalam setiap transaksi yang dilakukan.
Land is something that can be defined as an object that is very useful for people's lives. However, to realize it as a property right, land disputes can be the main basis of the problem, especially in land disputes for Social Facilities/Public Facilities in this scientific article. This research uses a qualitative method with a Normative juridical approach. Based on the research conducted, this dispute is clearly due to the defendant who made the land of social facilities/public facilities which belongs to the Semarang city government as an object of sale and purchase with the plaintiff.. In the research conducted, it can be emphasized the importance of accountable public land management and the need for caution in every transaction carried out.
- References
-
Peraturan Perundang Undangan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman
Buku
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
Taupiqqurrahman. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang dan Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.
Prakoso, Djoko. Masalah Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Setiawan, Rahmat. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta, 1987. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001.
Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2009.
Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Semarang. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PN Smg tentang Sengketa Tanah Fasos/Fasum, 2023.
Jurnal
Jayadi, Hendri, and Tomson Situmeang. “Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia.” Jurnal Comunità Servizio 5, no. 1 (2023): 1054-63.
Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (2022): 86-87.
Website
“Sengketa.” KBBI Daring. Diakses 6 Desember 2025. https://kbbi.web.id/sengketa
Nugraha, Muhammad Raihan. “Contoh Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya.”
Hukumonline. Diakses 7 Desember 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaianny a-lt635fb7386f08f/
- Downloads
- Published
- 2025-12-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zahrah, ANALISIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERMOTIF UTANG: STUDI KASUS PEMBUNUHAN DI KABUPATEN BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sonnadia Salsabilla Putri, Salsabilah Salwa Septiani, Fadhiil Ahmadi, Hafidza Zia, MENGUATKAN FONDASI REGULASI: STRATEGI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BENGKULUDALAM MENJAMIN KUALITAS DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hikmah Nurhasanah, Irwan Triadi, Positivisme Hukum dan Karakter Formalistik Penegakan Hukum di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdullah Syihabuddin, Indillah Syihabbuddin, KERENTANAN ANAK TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DAN DINAMIKA RESPONS HUKUM POSITIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zainudin Hasan, Syifa Jihan Nisya, Vania Sabila, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mira Tri Astuti, Imelda Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Dirugikan Akibat Perceraian sepihak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sarah Dian Utami, Agung Rammando, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, Agusalim, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS (WARTAWAN) DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zukrufi Ashof Almaunah, Dya Surga Ribbon, Anisa Mauliawati, Ananditya Waskitorini, Naiafitrianita, Arief Budiono, PERAN PERIZINAN PARIWISATA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MENARIK INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febriyari Hafsyah, ANALISIS YURIDIS KASUS TPA LEUWIHGAJAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shalihah Shalihah, Nuril Khasyi’in, METODE ‘URF DALAM PEMIKIRAN T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY: ANALISIS NORMATIF TERHADAP MAHAR ADAT BANJAR DALAM PRAKTIK HUKUM KELUARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.