ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH REDISTRIBUSI:STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 38/PDT.G/2024/PN.BGR

• Mochamad Iqbal Risyadi

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Radhitya Izazqi

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Disya Soraya Qhaira

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Sulastri Sulastri

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

In Indonesia, land disputes still occur frequently. One example is the decision of the Bogor District Court Number 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr between the heirs of Katemin Sudargo and the Bogor City Government concerning the status of three parcels of redistributed land in Kayumanis Village. The purpose of this research is to examine the chronology of the case, the legal considerations of the judges, and whether the decision aligns with agrarian legal standards. This study employs a normative legal research method using statutory, case, and doctrinal approaches. The results reveal that the claim was declared inadmissible because the plaintiffs lacked legal standing, the parties involved in the lawsuit were incomplete, and the lawsuit was considered obscure libel. Although the judges' decision fulfills the requirements of agrarian law and the principle of legal certainty, it still leaves social concerns for the community of land cultivators.

Di Indonesia, sengketa tanah masih sering terjadi. Salah satunya adalah putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr antara ahli waris Katemin Sudargo dan Pemerintah Kota Bogor mengenai status tiga bidang tanah yang akan didistribusikan di Kelurahan Kayumanis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa kronologi perkara, apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, dan apakah keputusan yang dibuat sesuai dengan standar hukum agraria. Studi hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak memiliki status hukum, pihak-pihak dalam gugatan tidak lengkap, dan gugatan dianggap sebagai libel yang tidak masuk akal. Meskipun keputusan yang dibuat oleh hakim telah memenuhi persyaratan hukum agraria dan asas kepastian hukum, keputusan tersebut tetap menyisakan masalah sosial bagi komunitas penggarap.

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Maria S.W. Sumardjono. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Yogyakarta: Kompas, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt/1988

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

• pdf