HAK PENDIDIKAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKA DITINJAU DARI UU SPPA DAN UU PERLINDUNGAN ANAK

• Nailul Najwa Karimah

  Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

  Author

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan subjek hukum yang tetap memegang hak asasi, termasuk hak atas pendidikan. Artikel ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan hak pendidikan bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah ketentuan konstitusi (UUD NRI 1945), peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur dan hasil penelitian empiris mengenai pelaksanaan pendidikan di LPKA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki landasan normatif yang kuat dan komprehensif: UUD NRI 1945 menjamin hak pendidikan dan perkembangan anak, UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai lex generalis yang mengatur kerangka umum hak dan perlindungan anak, sedangkan UU SPPA berperan sebagai lex specialis yang secara khusus mengatur hak dan perlakuan anak dalam proses peradilan pidana, termasuk kewajiban LPKA menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif (law in the books) dan pelaksanaan di lapangan (law in action). Pemenuhan hak pendidikan di LPKA masih terkendala oleh keterbatasan sarana prasarana, minimnya tenaga pendidik profesional, dominannya pendidikan nonformal, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta stigma masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan anak di LPKA belum terlaksana secara optimal, sehingga diperlukan penguatan regulasi turunan, dukungan sumber daya, dan perubahan paradigma pemidanaan anak menuju kepentingan terbaik bagi anak. 

Subroto, Mitro dan Aliya Salma. “Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).” Jurnal Pendidikan Tambusai 8. no. 3 (2024): 42713.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Informasi Data Pemasyarakatan.” Ditjenpas. akses 3 Oktober 2025, https://sdppublik.ditjenpas.go.id/.

Yuliah, Elih. “Implementasi Kebijakan Pendidikan” Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan 30. no. 2 (2020): 132.

Nashriana. “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di indonesia.” Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011.

Loppies, Pricilian Uty Vianty, Elsa Rina Maya Toule, dan Hadibah Zachra Wadjo. “Pemenuhan Hak Anak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.” PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4. no. 1 (Maret 2024): 38.

Ziko, Maharidho Deel dan Mitro Subroto. “Optimalisasi Kegiatan Pendidikan Sebagai Pemenuhan Hak Anak di LPKA Kelas II Tanjung Pati.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 2 (Mei 2022): 127.

Wulan, Pusparini Tunjung & Ajeng Risnawati Sasmita. “Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di LPKA Kelas I Kutoarjo,” Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 5–7.

Tukuboya, Siti Tiara Sinta. “Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo.” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2021

Dyaz, Rizki M Iqbal. “Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung),” S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021

Candrasati, Tyastiti & Pita Permatasari. “Implementasi Hak Pendidikan Anak pada LPKA Kantor Wilayah II Jakarta.” Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 120–123.

• pdf