UPAYA SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS DALAM MENGUNGKAP PERDAGANGAN GELAP SATWA DILINDUNGI (Studi Pada Kepolisian Polda Lampung)

• Muharram Alfarobi

  Universitas Lampung

  Author

• Ahmad Irzal Fardiansyah

  Universitas Lampung

  Author

• Aisyah Muda Cemerlang

  Universitas Lampung

  Author

Protected animals have the right to be protected and bred to ensure their sustainability. Technological developments provide opportunities for poachers to engage in illegal trade through conventional means and social media, using a modus operandi that has systematically developed within society. This research uses a juridical normative approach supported by empirical juridical methods through applicable legislation, literature studies, and interviews with informants, including Assistant Investigators of Unit 3 Subdit IV Tipidter of the Lampung Regional Police, the Head of Forest Police Unit (Polhut) BKSDA Bengkulu, Lampung Region Section 3, and a Criminal Law Lecturer at the Faculty of Law, University of Lampung. The data is analyzed descriptively qualitatively. The results and discussion show that Subdit IV Tipidter’s efforts to tackle illegal trade of protected wildlife are carried out through two approaches: penal and non-penal efforts. Through penal efforts, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus enforces general prevention policies in criminal law according to the regulations in Law Number 32 of 2024 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, applicable from the investigation stage to court verdicts. Through non-penal efforts, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Lampung Regional Police and BKSDA cooperate continuously in non-criminal prevention by conducting socialization, education, data sharing, patrols, and receiving reports from community organizations. There are five main hindering factors: legislation, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and culture. In particular, law enforcement officers lack adequate human resources who understand the techniques for uncovering illegal wildlife trade. Additionally, supporting facilities such as patrol equipment and monitoring posts remain inadequate, hindering supervision in several areas. 

Satwa dilindungi merupakan hewan yang memiliki hak untuk dijaga dan dikembangbiakan agar tetap Lestari. Perkembangan teknologi memberikan celah kepada pemburu melakukan perdagangan gelap melalui kegiatan konvensional maupun media sosial melalui modus operandi pelaku yang telah sistematis berkembang di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan didukung yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Pembantu Unit 3 Subdit IV Tipidter Kepolisian Daerah Lampung, Kanit Polhut (Kepala Unit Polisi Kehutanan) BKSDA Bengkulu Seksi Wilayah 3 Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data secara deskriptif kulitatif. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan Subdit IV Tipidter dalam mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi melalui 2 upaya, yaitu upaya penal dan upaya non penal. Melalui Upaya penal Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana sebagai pencegahan umum (general prevention) ditegakan sesuai dengan regulasi, mulai dari Tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan. Melalui upaya non penal Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung & Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bekerjasama dan berkesinambungan melakukan pencegahan non pidana, melalui sosialisasi, edukasi, sharing data, patrol, dan menerima pengaduan dari organisasi Masyarakat. Ada lima faktor penghambat penanggulangan perdagangan gelap satwa dilindungi, salah satunya faktor aparat penegak hukum yang mengalami kekurangan SDM dalam memahami teknik pengungkapan perdagangan gelap satwa. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti alat patroli dan pos pengawasan masih belum memadai, menghambat pengawasan di daerah.

Ahmaid Riedi, Hukum Sumbier Daiyai Alaim Dailaim Siektior Kiehutainain (Sinair Graifikai 2014). Hlm.2

Baidillai, N. W. Y. (2022). Efiektivitais Pidainai Pienjairai Baigi Piecaindu Nairkiotikai Di Lingkungain Liembaigai Piemaisyairaikaitain Nairkiotikai Kielais Iiai Jaiyaipurai. Jurnail Kiomunitais Yustisiai, 5(2), hlm. 603

Bairdai Naiwaiwi Ariief, Bungai Raimpaii Kiebijaikain Hukum Pidainai, (Siemairaing: Faijair Intipraitaimai, 2011), hlm. 45.

Hidaiyait, A. A., Naisrullaih, N., & Hidaiyait, B. (2024). Pierain Bailaii Kionsiervaisi Sumbier Daiyai Alaim (BKSDA) Dailaim Pierlindungain Saitwai Dilindungi Di Yiogyaikairtai. Jurnail Liocus Pienielitiain Dain Piengaibdiain, 3(7), 588-596.

Jiohain Iskaindair, Kieainiekaiain Haiyaiti Jienis Binaitaing : Mainfaiait Ekioliogi Baigi Mainusiai, Jaikairtai, Wairtai Bieai Cukaii, 2015, hlm.1.

Sailim, Daisair-Daisair Hukum Kiehutainain (Sinair Graifikai 2008).hlm.41

J. E Saihietaipy, (ied.), 1995, Hukum Pidainai, Yiogyaikairtai, Libierty, hlm. 6-7

Miohd. Yusuf DM, dkk, Pierainain Kiejaiksaiain Siebaigaii Pieniegaik Hukum Dikaiitkain Diengain Faiktior Pieniegaik Hukum Dailaim Pierspiektif Siosiioliogi Hukum, Jurnail Piendidikain dain Kionsieling, Viol. 5, Nio. 2, 2023, hlm. 164

Naishruddin, A. (2022). Pierainain Kiepiolisiain Dailaim Pienainggulaingain Priemainismie (Dioctiorail Dissiertaitiion, Univiersitais Muhaimmaidiyaih Mietrio).

Sioierjionio Sioiekaintio. Faiktior-Faiktior yaing Miempiengairuhi Pieniegaikain Hukum. Riniekai Ciptai. Jaikairtai. 1986. Hlm. 8-11.

Sioierjionio Sioiekaintio dain Sri Maimudji, Pienielitiain Hukum Niormaitif: Suaitu Tinjaiuain Singkait (Jaikairtai: Raijai Graifindio Piersaidai, 2001). hlm. 1-2

Supriaitnai, J. (2018). Kionsiervaisi Biiodiviersitais: Tieiori dain Praiktik di Indioniesiai. Yaiyaisain Pustaikai Obior Indioniesiai.

• pdf