KEDUDUKAN HUKUM ECONOMIC SUBSTANCE DALAM PENAFSIRAN TAX AVOIDANCE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
- Authors
-
-
Namira Khaulani
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Nabila Siti Royani
Author -
Muhammad Revaldo Arkeisya
Author -
Muadz Abdul Aziiz
Author
-
- Keywords:
- Substansi Ekonomi, Penghindaran Pajak, Hukum Pajak Indonesia
- Abstract
-
Doktrin economic substance hadir sebagai instrumen penafsiran hukum untuk membedakan antara tax avoidance yang agresif dan tax planning yang sah dalam sistem perpajakan Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem civil law yang menekankan kepastian hukum formal, jiwa dari doktrin ini telah diadopsi melalui pendekatan substance over form yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedudukan hukum doktrin ini dalam hierarki hukum Indonesia bersifat fungsional, yang legitimasinya bersumber tidak hanya dari undang-undang tersebut, tetapi juga dari komitmen Indonesia terhadap OECD BEPS Action Plans dan perkembangan yurisprudensi di Pengadilan Pajak. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, ambiguitas dalam parameter penerapan, serta resistensi dari wajib pajak. Tulisan ini menganalisis konstruksi hukum untuk mengintegrasikan prinsip economic substance melalui penafsiran teleologis, penyusunan parameter yang jelas berupa business purpose test dan economic change test, serta harmonisasi dengan prinsip konstitusional guna memperkuat kepastian dan keadilan hukum dalam penanganan tax avoidance.
- References
-
Chandasari, Pungki Yunita. “HOW SHOULD INDONESIA DESIGN THE STATUTORY GENERAL ANTI-” 16 (2023).
Clementino, Yosia, and Rasji. “The Position of the Tax Court in the Indonesian Judicial System After the Decision of the Constitutional Court,” 2023.
Danies Teguh Prakoso, Muammar Alay Idrus, Masyhu. “Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes : Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes” 25, no. 2 (2025).
Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristiaji. Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2013.
David Hamzah, Ganda Christian Tobing. “In Review: The Tax Courts and Tribunals in Indonesia.” lexology, 2022.
Dhora, Ganda Christian Tobing and Khisi Armaya. “Year in Review: Tax Disputes and Litigation in Indonesia.” lexology, 2024.
Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. Perpajakan Indonesia. 10th ed. Salemba Empat, 2019.
Hietland, Maarten. “Tax Treaties: Why the Indonesian Government Keeps Losing in Court.” International Centre for Tax & Development, 2019.
Indonesia, Pengantar ilmu pajak: kebijakan dan implementasi di, and Edi Slamet Irianto Haula Rosdiana. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
INDONESIA, RI. “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL,” 2024.
Karyadi, Freddy. “BEPS Action and Anti-Avoidance Tax Regime in Indonesia.” Asia Business Law Journal, 2023.
Kemenkeu. “KONSISTEN MENGOPTIMALKAN PELUANG DI MASA MENANTANG LAPORAN 2020 TAHUNAN,” 2020.
Nugroho, Adrianto Dwi. “ANTI-AVOIDANCE RULES DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU PAJAK PENGHASILAN,” 2007.
Peter Jacob Wattèl, Otto C. R. Marres, Hein Vermeulen, and Wolters Kluwe. European Tax Law. 7th ed. Wolters Kluwer, 2018.
Policyresponse, Taxfiscal, T O The, and Coronavirus Crisis. “Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis : Strengthening Confidence and Resilience,” no. May (2020).
Putra, Erik Dwi, and Ning Rahayu. “PRAKTIK-PRAKTIK TAX AVOIDANCE SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-TAX AVOIDANCE DI INDONESIA,” n.d.
Rosenberg, Rebecca. “Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences” 15, no. 1 (2019).
Sukardi, Ichwan. “Indonesia’s Vital Breakthrough with the BEPS Two-Pillar Solution.” ITR, 2023.
Suryani, Niken Evi, and Ken Devos. “The Proposed Design of an Indonesian General Anti-Avoidance Rule” 34, no. 12 (2016): 1783–89. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2016.1783.1789.
Tedjakusuma, Maser. “Tax Avoidance Comparative Guide.” Mondaq, 2025.
Wibowo, Danny. “Substance Over Form in Tax Compliance and Risk of Fraud in Self Assessment System 1*” 17, no. 1 (2025): 80–91. https://doi.org/10.26740/jaj.v17n1.p.80-91.
Wijaya, Suparna. “Analyzing and Formulating a Statutory General Anti-Avoidance Rule ( GAAR ) in Indonesia,” 2020, 35–48.
- Downloads
- Published
- 2025-12-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alfindo Andry Saputra,, Azizah Zulpiasari, Dielfan Juli Martin, Rafi Zafikri, Desi Hafizah, IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH: ANTARA ANCAMAN DAN PELUANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Baidhowi, Gusnaldi Dioran, Ardeansyah Seta, Aldiansyah, Alvian, Ebeneser Valentino, OPTIMALISASI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Muhammad Raqhel Ibrahim, Alfiyah Nur Anisah, Ananda Amalia Az-Zahra, Sudirman Sitepu, PENUNTUTAN DAN PEMBEBANAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TIDAK NUSYUZ DALAM TALAK CERAI GUGAT (TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUMUSAN KAMAR AGAMA HURUF A.3. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indri Hamdarini, Cinta, Resky Awaliah, St. Khadijah Wahid, Herlina, Sabrina, Muh. Yusuf Hakim, Asnita Binti Asis, PERKEMBANGAN INSTRUMEN KEUANGAN DIGITAL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM EKONOMI PERBANKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alika Dewianti Kusuma, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH AKTIVITAS INDUSTRI: TINJAUAN ANTARA KETENTUAN HUKUM DAN PELAKSANAANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syekh Shaleh Maghribi, Mhd Alif Zafran, Muhammad Mirza Efwan Fayyaz, Axel Benito Saragih, Kevin Ardiansyah, Baidhowi, IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Nia Gara K, ANALISIS NORMATIF PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF DI PTUN: STUDI KASUS PENETAPAN 361/G/2025/PTUN.JKT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rangga Putrana, Rifqi Nayif Daniswara, Sisi Wardani, Raudyatuazzahra Ramdhani, PENGUATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.