ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA SERANG)
- Authors
-
-
Reisya Gunawan
Universitas Pamalang PDSKU SerangAuthor -
Sartika Dewi Yulianti
Universitas Pamalang PDSKU SerangAuthor -
Andhini Meilany
Universitas Pamalang PDSKU SerangAuthor -
Nayla Azahra A
Universitas Pamalang PDSKU SerangAuthor -
Dede Ika Murfikoh
Universitas Pamalang PDSKU SerangAuthor
-
- Keywords:
- Polygamy, wife's permission, Religious Court, KUA (Office of Religious Affairs), Serang City, wives' rights, administrative obstacles, law enforcement
- Abstract
-
This study discusses the practice of marriage without the wife's permission in Serang City. This research uses an empirical method with a qualitative approach. The primary data was obtained from interviews with legal wives whose husbands practiced polygamy without permission. The results of this study show that polygamy without permission still occurs even though Indonesian legal regulations have stipulated the requirements of court permission and the wife's consent. This practice arises due to low legal compliance, weak oversight, and a lack of information for wives. This case shows that wives face administrative obstacles when processing divorce. Wives are passed back and forth between the Religious Court and the Office of Religious Affairs (KUA), which hinders their rights. This research affirms the need for improvements in public services and increased legal awareness to protect wives' rights in marriage.
- References
-
Ansori, F. 2022. Analisis Yuridis tentang Bentuk Berlaku Adil dalam Perkawinan Poligami. Al Adl. 14.2. 405 sampai 420.
Azkya, N., dan Permana, M. Y. G. 2022. Poligami Tanpa Izin Istri pada Pasal 279 KUHP Menurut Perspektif Fikih Islam. Syntax Literate. 7.12. 19072 sampai 19086.
Budi, L. S., dan Miharja, M. 2022. Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Qiyas. 7.2.
Dahlan, A. A. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 1991. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta.
Elkarimah, M. I. A. 2018. Telaah Poligami Perspektif Syahrur. Hukum Islam. 18.1. 133 sampai 146.
Hermanto, A. 2015. Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan. Kalam. 9.1. 165 sampai 186.
Infantrilia, N. A. M., dan Hikmah, N. 2021. Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan pada Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Studi Kasus Putusan No 0568 Pdt G 2015 PA Pbr. Novum. 8.3. 181 sampai 190.
Komnas Perempuan. 2021. Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak. Jakarta. Komnas Perempuan.
Lahaling, H., dan Makkulawuzar, K. 2021. Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak. Al Mujtahid. 1.2. 80 sampai 90.
Rofiq, A. 2001. Keabsahan Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut. Ulul Albab. 3.2. 155 sampai 171.
Rohmah, N. F., dan Budihardjo, B. 2021. Praktik Pernikahan Poligami dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara. Profetika. 237 sampai 257.
Sekoh, C. H. 2021. Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Privatum. 9.2.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Wawancara dengan Ibu R. Istri yang suaminya melakukan poligami tanpa izin. Dilakukan di Serang. Tanggal 11 Desember 2025. Wawancara langsung.
- Downloads
- Published
- 2025-12-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zefanya Margareth Pangaribuan, TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Dede Ika Murofikoh, PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI: EVALUASI MALADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ayu Putriayana, PENGARUH KEBEBASAN PERS DAN PENERAPAN UU ITE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA DARING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Fernanda, ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M Raja Pradipta, Zainudin Hasan, REVITALISASI HUKUM TANAH ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazario Bimo, Eniyarti Laia, Eniyarti Laia, Gerad Poli’i, Dia Anjeli, Nabilah Syifa, Linda Setiawati, Silvia Putri Ardhana, Rizqi Yuni Pertiwi, Lulu Fakhrunnisa, PROGRAM PENDAMPINGAN TENTANG HAK ANAK DALAM RANGKA MENCEGAH PERUNDUNGAN ( BULLYING ) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyy, Wevy Efticha Sary, PERJUDIAN DIGITAL SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL KONTEMPORER : ANALISIS KOMPREHENSIF ATAS KEBIJAKAN HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adithya F. Dhaneswara, Azahra Widiadhari, Ahnan Hibatullah, Ilham Fajri, Wevy Efticha Sary, PROSTITUSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ridho, Muhammad Zharfan, Arsy Nur Bagus Sandy, Alzasyah Bachsin, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Yenny Febrianty, ANALISIS YURIDIS DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP RENDAHNYAKEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILANPIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yefta Chintya Nababan, Tri Andrisman, Maya Shafira, PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WvS DAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.