ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA SERANG)
- Authors
-
-
Reisya Gunawan
Universitas Pamalang PDSKU SerangAuthor -
Sartika Dewi Yulianti
Universitas Pamalang PDSKU SerangAuthor -
Andhini Meilany
Universitas Pamalang PDSKU SerangAuthor -
Nayla Azahra A
Universitas Pamalang PDSKU SerangAuthor -
Dede Ika Murfikoh
Universitas Pamalang PDSKU SerangAuthor
-
- Keywords:
- Polygamy, wife's permission, Religious Court, KUA (Office of Religious Affairs), Serang City, wives' rights, administrative obstacles, law enforcement
- Abstract
-
This study discusses the practice of marriage without the wife's permission in Serang City. This research uses an empirical method with a qualitative approach. The primary data was obtained from interviews with legal wives whose husbands practiced polygamy without permission. The results of this study show that polygamy without permission still occurs even though Indonesian legal regulations have stipulated the requirements of court permission and the wife's consent. This practice arises due to low legal compliance, weak oversight, and a lack of information for wives. This case shows that wives face administrative obstacles when processing divorce. Wives are passed back and forth between the Religious Court and the Office of Religious Affairs (KUA), which hinders their rights. This research affirms the need for improvements in public services and increased legal awareness to protect wives' rights in marriage.
- References
-
Ansori, F. 2022. Analisis Yuridis tentang Bentuk Berlaku Adil dalam Perkawinan Poligami. Al Adl. 14.2. 405 sampai 420.
Azkya, N., dan Permana, M. Y. G. 2022. Poligami Tanpa Izin Istri pada Pasal 279 KUHP Menurut Perspektif Fikih Islam. Syntax Literate. 7.12. 19072 sampai 19086.
Budi, L. S., dan Miharja, M. 2022. Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Qiyas. 7.2.
Dahlan, A. A. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 1991. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta.
Elkarimah, M. I. A. 2018. Telaah Poligami Perspektif Syahrur. Hukum Islam. 18.1. 133 sampai 146.
Hermanto, A. 2015. Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan. Kalam. 9.1. 165 sampai 186.
Infantrilia, N. A. M., dan Hikmah, N. 2021. Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan pada Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Studi Kasus Putusan No 0568 Pdt G 2015 PA Pbr. Novum. 8.3. 181 sampai 190.
Komnas Perempuan. 2021. Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak. Jakarta. Komnas Perempuan.
Lahaling, H., dan Makkulawuzar, K. 2021. Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak. Al Mujtahid. 1.2. 80 sampai 90.
Rofiq, A. 2001. Keabsahan Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut. Ulul Albab. 3.2. 155 sampai 171.
Rohmah, N. F., dan Budihardjo, B. 2021. Praktik Pernikahan Poligami dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara. Profetika. 237 sampai 257.
Sekoh, C. H. 2021. Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Privatum. 9.2.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Wawancara dengan Ibu R. Istri yang suaminya melakukan poligami tanpa izin. Dilakukan di Serang. Tanggal 11 Desember 2025. Wawancara langsung.
- Downloads
- Published
- 2025-12-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ananda Bunga Neesya, Disie sugihastuti danoewijaya, Gita amelia lestari, Marsaulina A. Sihombing, Suci aulia, Yenny Febrianty, PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK: KASUS PUMA (JERMAN) VS PUMA (INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Maulida Nuripma, Fradisa Prabu Khairattariq , Kayla Namira Rachman, Meisa Sobariah, Nandang Najmudin , ANALISIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL SURAT PAKSA SEBAGAI DASAR PENAGIHAN UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Verina Veronika Banase, Rosalind Angel Fanggi, Sigit Prabowo Sonbait, Heryanto Amalo, EFEKTIVITAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUPANG DALAM UPAYA DIVERSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muchamad Fatchurochman Amrullah, Ratu Ayu Nabila Pertiwi, Kania Rizqi Amelia, Radit Erik Sebastian, Baidhowi, QANUN JINAYAH ACEH ANTARA PENERAPAN SYARIAT DAN PRINSIP HAM: ANALISIS NORMATIF ATAS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ihfa Aulia, Siska, Mellandry Alief Soehadi, Nidya Safitri, Dede Ika Murofikoh, PENERAPAN PRINSIP BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PENETAPAN PUTUSAN NOMOR 70/PDT.P/2025/PA.CLG DI PENGADILAN AGAMA CILEGON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruth Kyneta, Anita Afriana, Yani Pujiwati, TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bintang Putra Gunawan, Bunga Widyastuti, Adinda Gea Karista, Moch Rifky Aditya Anam , Wanodya Suvita, Padillah Koshi , Aldi Agustiansyah, Luthy Yustika, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PERUSAHAAN: STUDI PUTUSAN PN STABAT NOMOR 210/PID.B/2025/PN.STB , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuni Handayani, Rosita Amelia, Ratu Ayu, Silvia Damai, Robkhatul Aeni, Ikhwan Aulia Fatahillah, UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mella Sabrina Maharani, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica, Firganefi, Mamanda Syahputra Ginting, PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KOSMETIK ILEGAL ( STUDI KASUS PEREDARAN PEMUTIH BADAN ILEGAL POLRESTA BANDAR LAMPUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hendra Gunawan, Muh. Amin Saleh, Hotman Sinambela, MEKANISME PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.