PENEGAKAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

• Safira Nurfitria

  Universitas Pamulang

  Author

• Ari Martua Hutabarat

  Universitas Pamulang

  Author

• Dian Eka Prastiwi

  Universitas Pamulang

  Author

Fenomena pengendara kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi masih sering dijumpai dalam aktivitas lalu lintas sehari-hari, meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya jarak antara norma hukum dan kepatuhan masyarakat, yang berimplikasi pada keselamatan serta ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, memadukan kajian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan temuan lapangan melalui observasi dan wawancara. Pembahasan difokuskan pada pola pelanggaran tanpa SIM, faktor penyebab rendahnya kepatuhan, serta praktik penegakan hukum yang dijalankan aparat. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran hukum, persepsi ringan terhadap sanksi, dan keterbatasan pengawasan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran. Simpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum yang konsisten, disertai strategi edukatif dan preventif, agar ketentuan hukum mampu berfungsi efektif dalam menjamin keselamatan berlalu lintas.

A. Rudianto, 2022, “Strategi Penegakan Hukum Lalu Lintas Berbasis Teknologi,” Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 6 No. 1, hlm. 35–37.

Andi Hamzah, Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45–73.

Andri Kurniawan, “Laporan Statistik Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta 2022,” Laporan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, 2023.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 182–183.

Budi, H., 2022, “Faktor Ekonomi dalam Kepemilikan SIM,” Jurnal Transportasi & Hukum, Vol. 9 No. 3, hlm. 44–46.

Fahmi, A., 2021, “Fenomena Pelanggaran Lalu Lintas di Kota-Kota Besar,” Jurnal Hukum & Masyarakat, Vol. 15 No. 2, hlm. 88–89.

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74–75.

Muhammad Mustofa, 2018, “Efektivitas Razia Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum,” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 14 No. 2, hlm. 101–103.

Muhammad Mustofa, 2019, “Efektivitas Sanksi Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 2, hlm. 243–245.

Polisi Republik Indonesia, 2021, “Tugas dan Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas,” https://www.polri.go.id, diakses pada 14-12-2025.

R. Nugroho, Analisis Pelanggaran SIM di Wilayah Urban, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 52–53.

Rahmat, T., 2021, “Persepsi Risiko Sanksi dan Pelanggaran Lalu Lintas,” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No. 1, hlm. 21–22.

Sari, L., 2019, “Kesadaran Hukum Pengendara Muda,” Jurnal Hukum Nasional, Vol. 12 No. 1, hlm. 33–35.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat: Sebuah Telaah Sosiologis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 145–147.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 67–69.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 3–5.

Ulpian, dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 93.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 280.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

• pdf