UKURAN PEMIDANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA
- Authors
-
-
Lisda Virginia
Universitas Pancasila JakartaAuthor -
Lunis Mareta Yustisia
Universitas Pancasila JakartaAuthor -
Mayang Anindya Pulosari
Universitas Pancasila JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Efektivitas, Kebiri Kimia, Pedofilia, Pemidanaan
- Abstract
-
Pedofilia merupakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Pelaku biasanya mendekati anak-anak dengan pendekatan yang manipulatif, seperti memberikan perhatian atau kasih sayang berlebih, uang, mainan, atau jajanan guna mendapatkan kepercayaan penuh dari korban. Penyimpangan ini sangat berbahaya karena pelaku berpotensi besar untuk mengulangi kejahatannya sehingga sanksi kurungan penjara tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penerapan sanksi kebiri kimia dianggap jauh lebih efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pedofilia. Namun, dalam kenyataannya efektivitas kebiri kimia ini menimbulkan banyak perdebatan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penerapan sanksi kebiri kimia sudah memenuhi pemenuhan kriteria dan aspek pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mendasari analisisnya pada bahan-bahan kepustakaan yang secara garis besar ditujukkan kepada penelitian terhadap sejarah hukum, asas-asas hukum sistematika hukum, serta perbandingan dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebiri kimia bersifat represif, tetapi penerapannya dianggap lebih efektif dalam memenuhi aspek pemidanaan khususnya pencegahan khusus, perlindungan masyarakat, dan efek jera bagi pelaku.
- References
-
Hakim, L., Hadrian, E., & Putri, A. H. (2022). Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Krtha Bhayangkara, 16(1). —--
Ibrahim, M. M., & Saputra, W. (2024). Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari Aspek Hukum Pidana. Sosiora, 2(2), 45-54. —--
Monica, M., Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 564-575.
Pamungkas, M. F. I. (2022). Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Lex Renaissance, 7(3), 545-558.
Yasenda, D. R. Y. (2024). KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Downloads
- Published
- 2025-12-19
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dicky Prayoga, REFORMULASI KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiya Putri Hidayah, Eben Christina Sihotang, Yusuf Aulia Rahman, Nuris Fitriani, REKONSTRUKSI SISTEM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP SINKRONISASI HUKUM ACARA PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fadiah Fatimah, Anisah Solekhatun, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Kasus Overclaim Skincare: Studi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Emi Silvia, Endang Suprapti, Elianta Ginting, PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Safrin, Musfiratul Ilmi, Wiyanda, Sri Yuliani Putri, Peran Kepaniteraan dalam Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan Tinggi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nirin Cristin Slavina Nadeak, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 151 AYAT (1) UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elvrina Elvrina, Siti Dina Maulidah, KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yunita Nur Rahmawati, PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN: KAJIAN TERHADAP EFEKTIVITAS TAHAP EKSEKUSI DALAM KEBIJAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifdah Kamila Fatin, Fristia Berdian Tamza, Diah Gustiniati Maulani, ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rafalina Oktatia, Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., Analisis Penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Mutilasi dalam Kasus Muhammad Husein di Semarang , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.