PENYELESAIAN ASET TINDAK PIDANA UMUM MELALUI PENJUALAN LANGSUNG PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR SESUAI DENGAN PEDOMAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMULIHAN ASET DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- Authors
-
-
Rindiani Sri Rejekiningsih
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Kejaksaan, Penjualan Langsung, Penyelesaian Aset
- Abstract
-
Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penuntut dalam perkara pidana, tetapi juga berperan dalam pengelolaan serta penyelesaian aset hasil kejahatan untuk mendukung pemulihan kerugian negara. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah penjualan langsung aset rampasan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum mekanisme penjualan langsung aset tindak pidana umum, menilai penerapannya di Kejaksaan Negeri Belitung Timur, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris untuk membandingkan ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman tersebut telah memberikan kerangka hukum yang jelas. Namun, implementasinya masih terkendala oleh faktor kondisi aset, seperti penurunan nilai akibat proses hukum yang panjang, kerusakan fisik, serta kesulitan dalam penilaian nilai pasar. Oleh karena itu, diperlukan prosedur penanganan dan penilaian aset yang lebih cepat dan terstandardisasi agar proses penyelesaian lebih efektif dan tidak merugikan negara.
- References
-
Arifin, B. (2023). “Peran Kejaksaan dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara.” Jurnal Integritas Hukum, 7(1), 56–71
Harun, M., & Noegraha, A. (2023). Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(2), 171-183.
Hidayat, R., & Sari, M. (2023). “Implementasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan dalam Perspektif Akuntabilitas Publik.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 145–162.
Mahmud, A., Syawali, H., & Amrulloh, R. (2021). Keadilan Substantif dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Suara Hukum, 3(2), 227-250.
Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Purwanto, H. (2021). Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
Setiyono, Joko. (2021). Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana: Perspektif Hukum dan Implementasi di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Downloads
- Published
- 2025-12-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alya Rafida, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG MELALUI E-COMMERCE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiarahmah Yunessa, Rika Yudhi, Ananda Medhisya Putri, Ryou Tanto Nugraha, Muhammad Bintang, ANALISIS SENGKETA LAHAN PERSIL MILIK MASYARAKAT PENDUDUK WILAYAH NOMOR 84 III BLOK 002 DI DESA GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR DENGAN PT. GUNUNG PUTRI SEPAKAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1910 K/Pdt/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafli Devit Pratama, Devine Ayu Amaliyah, Sabatini Aprilina Tkesnay, Revi Listiani Dewi, ANALISIS KASUS PERSAINGAN USAHA: PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA DAN PT NUSANTARA EKSPRES KILAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zacky Ramadhan Nasim, Meyli Navia Ginoga , Vilza Patrio Hilmansyah R. Nani, Moh Rajib Fallugah , Israwan Septiansyah Ibrahim , Ilham Febriady Pulukadang, Hasnia, ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENJARA BAGI TERPIDANA KORUPSI E-KTP : STUDI KASUS S.N , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anita Catrine Sabine Napitu, KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS DAN SOLIDARITAS SOSIAL DI LAMPUNG PADA ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Risfan Ahmad Muzakka, Monica Diva Rizki, Nauli Pinorsinta Pasaribu, Muhammad Fityan Kayyisan, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SEBAGAI TANTANGAN REFORMASI AGRARIA DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fadiah Fatimah, Anisah Solekhatun, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Kasus Overclaim Skincare: Studi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eima Juniar, Dede Ika Murofikoh, ANALISIS YURIDIS LARANGAN PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN KERETA API BERDASARKAN PASAL 178 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Risqarah Madini, TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Daffila Dhiya Azzahra, Ratu Sofa Roudotul Azahra, Yosefin Maharani Angginauli Hutasoit, Ajeng Hesti Putri Santosa, TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN PTUN PANGKALPINANG NOMOR 1/G/2021/PTUN.PGP: IMPLIKASI TERHADAP PERADILAN TATA USAHA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.