PERAN BEM UNBARA SEBAGAI AKTOR CIVIL SOCIETY DALAM MENGAWAL TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH
- Authors
-
-
Varel Arga Pratama
Universitas BaturajaAuthor -
Ayu Tri Wulandari
Universitas BaturajaAuthor -
Alya Agustia
Universitas BaturajaAuthor -
Jessieeca Okta Ramadhona
Universitas BaturajaAuthor
-
- Keywords:
- Civil Society, Transparency, Accountability, Regional Government
- Abstract
-
The principles of Transparency and Accountability are the main pillars of Good Governance which are vital for the success of Regional Autonomy, but their implementation is often hampered by deviant practices. The UNBARA Student Executive Board (BEM) positions itself as a Civil Society actor supported by idealism, moral values and a legal basis (UU KIP), tasked with carrying out social control over regional government. This research aims to analyze the implementation of BEM UNBARA's role in guarding Transparency and Accountability, especially in responding to crucial issues such as the follow-up to the KPK Hand Capture Operation (OTT) in the area, as well as identifying challenges and their sustainability strategies. This qualitative research using a case study approach was carried out in OKU Regency with a focus on BEM UNBARA. Primary data was collected through in-depth interviews with BEM administrators, and secondary data from study documents, local media, and regional policy documents (APBD, RPJMD). Data analysis uses an interactive model (reduction, presentation and conclusion) which is supported by data triangulation. BEM UNBARA implements its role in layers: (1) Real Action and Social Control: The most significant is the post-OTT KPK demonstration, which aims to urge transparency of the legal process and demand accountability of regional officials. (2) Layered Advocacy Strategy: Expressing aspirations is carried out starting from official hearings and written recommendations, to using demonstrations as the final step to pressure the government's response. (3) Challenges and Sustainability: The main challenges are limited access to official data and political stigma, which BEM overcomes through strengthening collaboration with CSOs/local media and internal institutionalization (cadre formation and regulation) to ensure the sustainability of supervision in the future. The impact of BEM's involvement is increasing public awareness and opening up space for dialogue with the government.
- References
-
Kurniawan, A. (2019). Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nasution, A. H. (2020). Gerakan Mahasiswa dan Transformasi Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nurcholis, H. (2019). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sumarto, H. S. (2020). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tahir, A. (2022). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press.
Fajrin, K., & Supriyadi. (2020). Peran Civil Society Organization dalam Mendorong Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 12(1), 1-15.
Hadi, S. (2019). Mahasiswa dan Kontrol Sosial: Analisis Peran BEM Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Kebijakan Publik. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 17(3), 45-60.
Lestari, W. (2020). Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Local Governance. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(1), 58-75.
Putra, E. S. (2021). Gerakan Mahasiswa Lokal dan Dinamika Otonomi Daerah: Studi Kasus Peran BEM di Sumatera Selatan. Jurnal Politik Lokal dan Pemerintahan, 5(2), 101-115.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Downloads
- Published
- 2025-12-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Aurelia Salsabila Dirgantara, Syadid Jiddan Alharun, Iqbal Nuriswandi, Tiara Ramadhani, Mardhatillah, ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITELAAH KEBIJAKAN KRIMINAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvy, Ade Aspandi, Vira Natasya, PERAN NILAI KEMANUSIAAN DALAM MENINGKATKAN STANDAR PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Marsanti Aliyah Marsanti, Urbanisasi , ANALISIS KEDUDUKAN DAN DAMPAK KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR PERORANGAN: TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN UU PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yanti Julia Sari, Emilia Susanti, Fristia Berdian Tamza, Firganefi Firganefi, Aisyah Muda Cemerlang, KONTROL SOSIAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM MENCEGAH TINDAK KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yosep G. Tefa, Hudi Yusuf, PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTIK PREADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adrian Buana Rizky, Ayu Femmy Amalia, Ikma Mardayanti, Muhammad Satria Kinayungan, Hafidza Zia, UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK MILIK TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENETAPAN TANAH TERLANTAR OLEH BPN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Diana Setiawati, Shafira Desria Putri Syanas, Kenza Nabila Putri, Marsafira Anindya Pradani, Dian Rizka Febriyana, Cantika Ade Andini, Cantika Adi Andina, Prosedur Pembiayaan di Bank BSI Syariah: Upaya Menghindari Praktik Riba dalam Sistem Perbankan Modern , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisah Miftahul Jannah, TANGGUNG JAWAB KREDITUR DALAM PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP PEMENANG LELANG BERITIKAD BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- K Dimaz Ardhiva, PERKAWINAN NYENTANA DI BALI: URGENSI, TATA CARA, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naia Zahira Putri, Anggi Musdalifatul Kautsar, Neisha Yuki Kansa Amany, Rizqy Laksana Karisma Dewa, Rozan Muhammad Aufa Zhafir, Ahmad Raihan Alfarabi, Diana Setiawati, TANTANGAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENERAPAN BISNIS DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.