PERAN BEM UNBARA SEBAGAI AKTOR CIVIL SOCIETY DALAM MENGAWAL TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH
- Authors
-
-
Varel Arga Pratama
Universitas BaturajaAuthor -
Ayu Tri Wulandari
Universitas BaturajaAuthor -
Alya Agustia
Universitas BaturajaAuthor -
Jessieeca Okta Ramadhona
Universitas BaturajaAuthor
-
- Keywords:
- Civil Society, Transparency, Accountability, Regional Government
- Abstract
-
The principles of Transparency and Accountability are the main pillars of Good Governance which are vital for the success of Regional Autonomy, but their implementation is often hampered by deviant practices. The UNBARA Student Executive Board (BEM) positions itself as a Civil Society actor supported by idealism, moral values and a legal basis (UU KIP), tasked with carrying out social control over regional government. This research aims to analyze the implementation of BEM UNBARA's role in guarding Transparency and Accountability, especially in responding to crucial issues such as the follow-up to the KPK Hand Capture Operation (OTT) in the area, as well as identifying challenges and their sustainability strategies. This qualitative research using a case study approach was carried out in OKU Regency with a focus on BEM UNBARA. Primary data was collected through in-depth interviews with BEM administrators, and secondary data from study documents, local media, and regional policy documents (APBD, RPJMD). Data analysis uses an interactive model (reduction, presentation and conclusion) which is supported by data triangulation. BEM UNBARA implements its role in layers: (1) Real Action and Social Control: The most significant is the post-OTT KPK demonstration, which aims to urge transparency of the legal process and demand accountability of regional officials. (2) Layered Advocacy Strategy: Expressing aspirations is carried out starting from official hearings and written recommendations, to using demonstrations as the final step to pressure the government's response. (3) Challenges and Sustainability: The main challenges are limited access to official data and political stigma, which BEM overcomes through strengthening collaboration with CSOs/local media and internal institutionalization (cadre formation and regulation) to ensure the sustainability of supervision in the future. The impact of BEM's involvement is increasing public awareness and opening up space for dialogue with the government.
- References
-
Kurniawan, A. (2019). Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nasution, A. H. (2020). Gerakan Mahasiswa dan Transformasi Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nurcholis, H. (2019). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sumarto, H. S. (2020). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tahir, A. (2022). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press.
Fajrin, K., & Supriyadi. (2020). Peran Civil Society Organization dalam Mendorong Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 12(1), 1-15.
Hadi, S. (2019). Mahasiswa dan Kontrol Sosial: Analisis Peran BEM Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Kebijakan Publik. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 17(3), 45-60.
Lestari, W. (2020). Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Local Governance. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(1), 58-75.
Putra, E. S. (2021). Gerakan Mahasiswa Lokal dan Dinamika Otonomi Daerah: Studi Kasus Peran BEM di Sumatera Selatan. Jurnal Politik Lokal dan Pemerintahan, 5(2), 101-115.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Downloads
- Published
- 2025-12-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ira Amelia Putri, Indah Lestari, Jelita Septiani, Jihan Al Ihsani, Sugiartiningsih, PERAN AKTIF FARMASI DAN PEMERINTAHAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN KOSMETIK BERBAHAYA YANG DIJUAL SECARA ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wikan Arvirda Sidik, Zulfara Giska Mutiarani, Maulidya Azzahra, Matsna Aura Sabila, ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENITENSIER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 91/PID.B/2022/PN.MKS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M Raja Pradipta, Zainudin Hasan, REVITALISASI HUKUM TANAH ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Zacky Ramadhan, Euclid Abraham Pasaribu, Satria Aditama, Muhammad Adymas Hikal Fikri, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online terhadap Praktik Misleading Advertisement di Platform E-Commerce , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Nova Paramesti Putri Hendrawan, PUTUSAN HAKIM YANG DIPENGARUHI OLEH MORAL HAZARD DALAM PERSPEKTIF ASAS FAIR TRIAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nifty Ramadani, Ema Rahmawati, Pupung Faisal, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-PKPU/2024/PN NIAGA MDN MENGENAI PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP KREDITOR HASIL CESSIE SEBAGIAN YANG DINILAI DARI ITIKAD BAIK PERJANJIAN CESSIENYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shaila Azalea Ramadhanti, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PRAKTIK DUMPING DAN ANTI-DUMPING DALAM KERANGKA GENERAL PRINCIPLES WORLD TRADE ORGANIZATION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abel Putra Hamonang Pangaribuan, PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT (STUDI KOMPARASI INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA DAN SINGAPURA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laila Fauziyyah, KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NATIONAL TREATMENT WTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ferani Putri Nur Aulia, Ade Aspandi , Ramdan Maulana , PANCASILA DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL: TANTANGAN DAN PELUANG PENGAMALANNYA DI KALANGAN MAHASISWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.