PERAN BEM UNBARA SEBAGAI AKTOR CIVIL SOCIETY DALAM MENGAWAL TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH
- Authors
-
-
Varel Arga Pratama
Universitas BaturajaAuthor -
Ayu Tri Wulandari
Universitas BaturajaAuthor -
Alya Agustia
Universitas BaturajaAuthor -
Jessieeca Okta Ramadhona
Universitas BaturajaAuthor
-
- Keywords:
- Civil Society, Transparency, Accountability, Regional Government
- Abstract
-
The principles of Transparency and Accountability are the main pillars of Good Governance which are vital for the success of Regional Autonomy, but their implementation is often hampered by deviant practices. The UNBARA Student Executive Board (BEM) positions itself as a Civil Society actor supported by idealism, moral values and a legal basis (UU KIP), tasked with carrying out social control over regional government. This research aims to analyze the implementation of BEM UNBARA's role in guarding Transparency and Accountability, especially in responding to crucial issues such as the follow-up to the KPK Hand Capture Operation (OTT) in the area, as well as identifying challenges and their sustainability strategies. This qualitative research using a case study approach was carried out in OKU Regency with a focus on BEM UNBARA. Primary data was collected through in-depth interviews with BEM administrators, and secondary data from study documents, local media, and regional policy documents (APBD, RPJMD). Data analysis uses an interactive model (reduction, presentation and conclusion) which is supported by data triangulation. BEM UNBARA implements its role in layers: (1) Real Action and Social Control: The most significant is the post-OTT KPK demonstration, which aims to urge transparency of the legal process and demand accountability of regional officials. (2) Layered Advocacy Strategy: Expressing aspirations is carried out starting from official hearings and written recommendations, to using demonstrations as the final step to pressure the government's response. (3) Challenges and Sustainability: The main challenges are limited access to official data and political stigma, which BEM overcomes through strengthening collaboration with CSOs/local media and internal institutionalization (cadre formation and regulation) to ensure the sustainability of supervision in the future. The impact of BEM's involvement is increasing public awareness and opening up space for dialogue with the government.
- References
-
Kurniawan, A. (2019). Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nasution, A. H. (2020). Gerakan Mahasiswa dan Transformasi Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nurcholis, H. (2019). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sumarto, H. S. (2020). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tahir, A. (2022). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press.
Fajrin, K., & Supriyadi. (2020). Peran Civil Society Organization dalam Mendorong Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 12(1), 1-15.
Hadi, S. (2019). Mahasiswa dan Kontrol Sosial: Analisis Peran BEM Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Kebijakan Publik. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 17(3), 45-60.
Lestari, W. (2020). Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Local Governance. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(1), 58-75.
Putra, E. S. (2021). Gerakan Mahasiswa Lokal dan Dinamika Otonomi Daerah: Studi Kasus Peran BEM di Sumatera Selatan. Jurnal Politik Lokal dan Pemerintahan, 5(2), 101-115.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Downloads
- Published
- 2025-12-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Jovan Esfandiary, Siti Lailatul Qomariyah, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum, DINAMIK KONFLIK SOSIAL DAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI WILAYAH PERKOTAAN: STUDI KASUS KONFLIK PEMEKARAN DESA DI JAKARTA SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Panji Jalu Rajendra, Freddy Ando Simamora, Qiyamullail Al Rasyid, REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022–2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS, DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gina Mawwadah, Yulyanti Putri Nurfadillah, JURNAL TINDAK PIDANA TERTENTU TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM PENGADAAN PROYEK SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bunga Manisa, Diah Gustiniati Maulani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Najwa Adilah Salsabila, Rindi Suganda, Suci Wahyuni, TUJUAN HUKUM TERHADAP PELINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yukey Anggraini, Adela Julianda, Alya Novia Syafitri, Dinda Rahma Khairunnisah, Sonia Ivana Barus, MEKANISME EFISIENSI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK SERTA MELIRIK PERBEDAAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Sri Haryati Simarmata, Nur Wulan Ramadhani, ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN DAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gina HadiJaya, Reniyanti, ANALISIS UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEMPATAN PRAJURIT TNI AKTIF PADA JABATAN SIPIL DITINJAU DARI PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saeful Anwar, Edy Supriyanto, Muh. Amin Saleh, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE: ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERLINDUNGAN DEBITURDI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muharram Alfarobi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, UPAYA SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS DALAM MENGUNGKAP PERDAGANGAN GELAP SATWA DILINDUNGI (Studi Pada Kepolisian Polda Lampung) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.