PERAN BEM UNBARA SEBAGAI AKTOR CIVIL SOCIETY DALAM MENGAWAL TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH
- Authors
-
-
Varel Arga Pratama
Universitas BaturajaAuthor -
Ayu Tri Wulandari
Universitas BaturajaAuthor -
Alya Agustia
Universitas BaturajaAuthor -
Jessieeca Okta Ramadhona
Universitas BaturajaAuthor
-
- Keywords:
- Civil Society, Transparency, Accountability, Regional Government
- Abstract
-
The principles of Transparency and Accountability are the main pillars of Good Governance which are vital for the success of Regional Autonomy, but their implementation is often hampered by deviant practices. The UNBARA Student Executive Board (BEM) positions itself as a Civil Society actor supported by idealism, moral values and a legal basis (UU KIP), tasked with carrying out social control over regional government. This research aims to analyze the implementation of BEM UNBARA's role in guarding Transparency and Accountability, especially in responding to crucial issues such as the follow-up to the KPK Hand Capture Operation (OTT) in the area, as well as identifying challenges and their sustainability strategies. This qualitative research using a case study approach was carried out in OKU Regency with a focus on BEM UNBARA. Primary data was collected through in-depth interviews with BEM administrators, and secondary data from study documents, local media, and regional policy documents (APBD, RPJMD). Data analysis uses an interactive model (reduction, presentation and conclusion) which is supported by data triangulation. BEM UNBARA implements its role in layers: (1) Real Action and Social Control: The most significant is the post-OTT KPK demonstration, which aims to urge transparency of the legal process and demand accountability of regional officials. (2) Layered Advocacy Strategy: Expressing aspirations is carried out starting from official hearings and written recommendations, to using demonstrations as the final step to pressure the government's response. (3) Challenges and Sustainability: The main challenges are limited access to official data and political stigma, which BEM overcomes through strengthening collaboration with CSOs/local media and internal institutionalization (cadre formation and regulation) to ensure the sustainability of supervision in the future. The impact of BEM's involvement is increasing public awareness and opening up space for dialogue with the government.
- References
-
Kurniawan, A. (2019). Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nasution, A. H. (2020). Gerakan Mahasiswa dan Transformasi Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nurcholis, H. (2019). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sumarto, H. S. (2020). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tahir, A. (2022). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press.
Fajrin, K., & Supriyadi. (2020). Peran Civil Society Organization dalam Mendorong Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 12(1), 1-15.
Hadi, S. (2019). Mahasiswa dan Kontrol Sosial: Analisis Peran BEM Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Kebijakan Publik. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 17(3), 45-60.
Lestari, W. (2020). Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Local Governance. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(1), 58-75.
Putra, E. S. (2021). Gerakan Mahasiswa Lokal dan Dinamika Otonomi Daerah: Studi Kasus Peran BEM di Sumatera Selatan. Jurnal Politik Lokal dan Pemerintahan, 5(2), 101-115.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Downloads
- Published
- 2025-12-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nauval Putra Rangkuti, Rika Jamin Marbun, Anggi Ananta, Prima Jaya Gea, Marko Harahap, PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN ARAB SAUDI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahreza Al Kafi, PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SEBAGAI CERMIN NILAI-NILAI LUHUR DAN KEARIFAN LOKAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andi Nadia Zata Amani, Adelia Putri Maharani, Aisyah Mega Shafira, Ayu Paramitha Salsabilla, IMPLEMENTASI NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN OBAT YANG AMAN DAN EFEKTIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruben Costa Marulitua Situmorang, Hudi Yusuf, MEMPELAJARI PENGARUH SUAP DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Emi Silvia, Endang Suprapti, Elianta Ginting, PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ridho, Muhammad Zharfan, Arsy Nur Bagus Sandy, Alzasyah Bachsin, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Yenny Febrianty, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA OLEH WARGA NEGARAASING ATAS KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATAINTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Fikrih, Yudi Widagdo Harimurti, EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON-KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Himmawan Lutfi Dinata, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ayu Putriayana, PENGARUH KEBEBASAN PERS DAN PENERAPAN UU ITE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA DARING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.