REFORMULASI KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA

• Dicky Prayoga

  Universitas Pamulang

  Author

Wanprestasi merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum perikatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan kontraktual antar pihak. Dalam praktik di Indonesia, penerapan wanprestasi kerap menimbulkan ketidakpastian karena definisinya dalam KUHPerdata tidak dirumuskan secara tegas, sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran baik di kalangan akademisi maupun dalam praktik peradilan. Keadaan ini berpotensi mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terikat dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan perlunya reformulasi konsep wanprestasi secara lebih sistematis dan kontekstual, yang mencakup perumusan definisi yang lebih rinci, standarisasi interpretasi hukum, serta pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Reformulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, menyesuaikan dengan perkembangan bisnis.

Badrulzaman, M. D. (2001). KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.

Hukumonline. (2024). Pengertian wanprestasi, akibat, dan penyelesaiannya.

Mandacan, W. E., Rumimpunu, D., & Tawas, F. (2025). Akibat hukum dari wanprestasi dalam kontrak perjanjian hukum perdata Indonesia. Lex Crimen, 14(2).

Prodjodikoro, W. (1981). Hukum Perdata tentang Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung. Satrio, J. (1999). Wanprestasi Menurut KUH Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (2008). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Treitel, G. H. (2007). The Law of Contract. London: Sweet & Maxwell.

Zimmermann, R. (1996). The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford: Oxford University Press.

• pdf