Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
- Authors
-
-
Widianto Wisnu Wardana
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Ardian Kayla Aprilianto
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Olivia Margaretta
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Callista Aurellia Nugrho’s
Universitas Slamet RiyadiAuthor -
Yaqutah Salsabila Zadah
Universitas Slamet RiyadiAuthor
-
- Keywords:
- Hukuman Mati Bersyarat, KUHP Baru, Pasal 100, Pembaruan Hukum Pidana, Rehabilitative Justice
- Abstract
-
Hukuman Mati Bersyarat, yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, merupakan wujud dari usaha reformasi hukum pidana di Indonesia yang bersifat lebih manusiawi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dari sudut hukum dasar filosofi, norma-norma, serta implikasi penerapan dari ide hukuman mati dengan periode percobaan selama sepuluh tahun ini. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan tentang perundang-undangan dan konsep, studi ini mengungkapkan bahwa Pasal 100 menunjukkan perubahan paradigma dari sistem retribusi menuju teori pidana yang lebih integratif, yang memberikan peluang untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, tantangan signifikan muncul dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan objektivitas penilaian terhadap kriteria "perilaku yang terpuji" dan kompleksitas dalam menyelaraskan kewenangan antara Lembaga Pemasyarakatan, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam proses penggantian hukuman. Diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang jelas dan objektif untuk menghindari ketidakpastian hukum serta kemungkinan penyalahgunaan wewenang.
- References
-
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
---. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Buku
H.L.A. Hart. Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pertanggungjawaban. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
Muladi. Sistem Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik. Bandung: Alumni, 2002.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT Refika Aditama, 2018.
Artikel Jurnal
Amiruddin, Roni. "Arah Kebijakan Legislasi Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pasca-Berlakunya KUHP Baru." Jurnal Hukum dan Pembangunan 54, no. 3 (2024): 455–478.
D iantha, I. M. P. "Tinjauan Filosofi dan Sosiologi Pembaruan Hukum Pidana Melalui KUHP Baru." Jurnal Yuridika 38, no. 1 (2023): 1-18.
Latifah, N. "Dilema Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Konsep Hukuman Mati Bersyarat." Jurnal Konstitusi 21, no. 2 (2024): 150-170.
Sumber Elektronik dan Dokumen Resmi
Kementerian Hukum dan HAM RI. Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: 2022. Diakses 5 Desember 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-12-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jenita Nuryani, PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA: DILEMA ANTARA EFEKTIVITAS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raisha Zahra Rohendi, Rezky Muzacky, Sultan Muhammad Ramadhan, Deden Najmudin, TANTANGAN PELAKSANAAN QISAS DI ACEH: PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN SYARIAT ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Artanias Anugerah Nifati Baeha, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELUARGA KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nayla Dwi Maulida, Irene Callista Khalfani, Raudah Rahma Harahap, Tara Syifa Tsuraya, Patricia Parsaulian Sihombing, Mulyadi, ANALISIS INTERAKSI MODERNISASI DENGAN NILAI HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM PENGELOLAAN HUKUM ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Sya Firnanda , KAJIAN NORMATIF TERHADAP EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT BALI DI ERA MODERNISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Altsa Abdul Muhsi, Asep Permana, Cepi Suhendi, Dhea Siddiqa, Kori Rahmani, Deden Najmudin, IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH DI ACEH DALAM KERANGKA PLURALISME HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmi Nurfitriani, Akmal Walid Hanan K, Deza Anggara, Deden Najmudin, JARIMAH KHALWAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shaskia Nabilla Miranda, AKIBAT HUKUM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PIDANA TAMBAHAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shagita Fatimah, Zulfa Nizar Pratama, Deden Najmudin, PERBEDAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI DALAM PERATURAN DAERAH SUKABUMI DAN QANUN JINAYAH ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdullah Syihabuddin, Indillah Syihabbuddin, KERENTANAN ANAK TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DAN DINAMIKA RESPONS HUKUM POSITIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.