PUTUSAN HAKIM YANG DIPENGARUHI OLEH MORAL HAZARD DALAM PERSPEKTIF ASAS FAIR TRIAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Salsabila Nova Paramesti Putri Hendrawan
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Judicial Power, Moral Hazard, Substantive Justice
- Abstract
-
Judicial power is a key pillar in a state governed by the rule of law, functioning to uphold the law and justice independently and impartially. However, in judicial practice, the considerable authority wielded by judges has the potential to create moral hazard, namely the abuse of power influenced by personal interests or non-legal factors. Moral hazard in the judicial process not only affects the objectivity of judges' decisions, but also has implications for violations of the principle of fair trial and the failure to achieve substantive justice. This study aims to analyze judges' decisions influenced by moral hazard in the perspective of the principles of fair trial and substantive justice in the judicial system in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results show that moral hazard can a rise in the form of abuse of authority, conflicts of interest, and irrational legal considerations that are not based on formal legal facts but are still considered valid and binding based on the principle of res judicata pro veritate habetur. However, substantively, they do not reflect true justice. This situation hinders the realization of substantive justice and undermines public trust in the judiciary. It is necessary to strengthen internal oversight by the Supreme Court and external oversight by the Judicial Commission, as well as to improve the integrity and accountability of judges in order to prevent moral hazard in the judiciary.
- References
-
1. Safa’at, Rheina Aini, and Graciella Azzura Putri Ananda. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." Jurnal Kewarganegaraan 8.1 (2024)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pengkajian. Penataan Kekuasaan Kehakiman. Seri Kajian Ketatanegaraan. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019.
3. Hasibuan, Indra Jaya M. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." (2019).
4. Bambang Sutiyoso, “Penerapan Asas Fair Trial dalam Sistem Peradilan Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2020.
5. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika.
- Downloads
- Published
- 2025-12-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Yussel Michelin Audrey Zona, Zainudin Hasan, HUKUM KEKERABATAN ADAT BATAK DALAM PERSPEKTIF TOKOH ADAT NILAI, STRUKTUR, DAN RELEVANSINYA DI MASYARAKAT MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Artanias Anugerah Nifati Baeha, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELUARGA KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwiki Luqmanul Hakim, Jecky Simarmata, Giovanno Dela Gratiano Situmeang, Rhyno Ramadhan, Benjamin Silalahi, M. A. Jaya Damanik, RELEVANSI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN ILMU BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ira Fitria Ananda Putri, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA SERTA TANTANGAN TERHADAP PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldo Julio Setiaboma, PERANAN HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Astrila Nur Febriana, Nigina Azahra, DAMPAK JUDICIAL REVIEW TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI LOKAL: ANALISIS PUTUSAN MK TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN DAN PERUBAHAN PETA POLITIK PILKADA SERENTAK 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Daniel Tata Gabe, Sidi Ahyar Wiraguna, PROBLEMATIKA PENERAPAN KADALUARSA GUGATAN (VERJARING) DALAM PERKARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Felicia Sahprada, PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELESTARIAN TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI ERA MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasna Nurul Kamilah, Tari Ramdani, Perlindungan Hak Cipta terhadap Buku Digital dalam Era Sharing Digital dan Distribusi Online Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Misin, Fasya Yesenia Dwi Rahmadani, Joanna Putri Nabhan, Tyas Rahma, Vania Putri, PELANGGARAN HUKUM DAN ETIKA KOMUNIKASI KASUS NIKITA MIRZANI DAN REZA GLADYS DALAM LIVE TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.