ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DAN PRINSIP ASAS KEDAULATAN RAKYAT
- Authors
-
-
Laila Nurul Hidayati
Universitas TidarAuthor -
Salma Rifda Salsabila
Universitas TidarAuthor -
Susi Rosiana
Universitas TidarAuthor -
Leony Azizah Munawwaroh
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- UU Pemilu, Asas Pembentukan Peraturan, Kedaulatan Rakyat, Presidential Threshold
- Abstract
-
Berdasarkan konsep kedaulatan rakyat dan pembentukan peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kajian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan legislatif, konseptual, dan kasus ini menyimpulkan bahwa meskipun proses legislasi Undang-Undang Pemilu bersifat prosedural, namun secara substantif belum memenuhi norma efisiensi, keterbukaan, dan kejelasan formulasi. Sejumlah standar, seperti ambang batas presidensial dalam Pasal 222, telah membatasi ruang gerak keterlibatan politik dan hak konstitusional warga negara akibat dominasi kepentingan politik. Berdasarkan temuan kajian ini, undang-undang tersebut perlu ditinjau dan disempurnakan agar sistem pemilu lebih inklusif dan demokratis karena belum sepenuhnya sejalan dengan gagasan kedaulatan rakyat.
- Author Biographies
- References
-
Adrian Sutedi, S. H. “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan.” Ras., no. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu (2014): 1–18. https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/127.
Desmon, Andi. “RELEVANSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT A . Pendahuluan Pelaksanaan Pemilihan Umum Merupakan Syarat Mutlak Bagi Negara Hukum Yang Demokratis Dalam Rangka Pelaksanaan Dari Asas Kedaulatan Rakyat Atau Demokrasi . Berdasarkan Sistem.” Soumatera Law Review 1 (2018): 218–32.
Gita Pradina, and Jadmiko Anom Husodo. “Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xvii/2019.” Res Publica 4, no. 2 (2011): 190–204.
Hukum, Jurnal Ilmu. “PENERAPAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-” 2, no. 2 (2025): 367–72.
Ketut Agus Krisna Adiputra, I, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. “Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Preferensi Hukum 6 (2025): 55–61. https://doi.org/10.22225/jph.6.1.2025.55-61.
YOHANES MEGA HENDARTO. “Memahami Tingkat Partisipasi Pemilih.” Journal of Governance 2, no. 2 (2024): 146–62. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/22/memahami-tingkat-partisipasi-pemilih.
Desmon, Andi, and Universitas Ekasakti. “RELEVANSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PRINSIP KEDAULATAN,” no. October (2018). https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3712.
Kartini, Dede Sri. “DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU” 2, no. 2 (2017): 146–62.
Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 22-24/PUU-Vl/2008, Muhammad Sholeh, S.H (Pemohon), (2008), hlm. 103
Marthin, J. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Norma Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 1, no. 2 (2021): 113–25. http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/54%0Ahttps://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/download/54/42.
Negara, Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, U U D Nri, Wakil Presiden, Wakil Presiden, Kata Kunci, and Presidential Theshold. “No Title” 3, no. 1 (1945): 15–37.
Perspektif, Dalam, and Prinsip Kedaulatan. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat,” n.d.
Pradina, Gita. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMILU 2019 MELALUI PUTUSAN MK NOMOR 20 / PUU-XVII / 2019” 4, no. 2 (2020): 190–204.
Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(3), 333-345.
“Volume 1, No.2, Oktober 2022 Https://Ejournal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Jaspol” 1, no. 2 (2024): 172–82.
Wasath, Al, Jurnal Ilmu, and Hukum Volume. “No Title” 1, no. 1 (2020): 25–34.
- Downloads
- Published
- 2025-12-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Kaharuddin, Nindya Eka Safitri, Salsa Aulia Nursabila, Sarah Nailah Alifah, ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA TRAGEDI PANIAI 2014 DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Ramadhanty Drajat, Sidi Ahyar Wiraguna, REVITALISASI PRINSIP AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM SIDANG DARING: KAJIAN NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI PIHAK BERPERKARA (MENGANALISIS BAGAIMANA ASAS MENDENGARKAN KEDUA BELAH PIHAK DITERAPKAN DALAM SIDANG VIRTUAL) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- saddam adik basmala, HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: ANALISIS NORMATIF, FILOSOFIS, DAN PRAKTIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zhenia Maulida Fitri, Karina Maulidia Kusuma, Triana Rizkia Dewi, Naomi Juliana Assa, PENJERAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS KASUS HARVEY MOEIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septia Tri Puspita Sari, Afrizal Saputra, Penerapan Prinsip Strict Liability terhadap Perusahaan Pabrik Penghasil Limbah Pencemar Lingkungan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febrianto Febrianto, Sostones Y. Sisinaru, PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhizka Amalia, Miza Habibatur Rohmah, Tithania Putri Trisnawati, Novarindy Putri Zahari, Amnina Amalia Alyani, Baidhowi, PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN PRINSIP HAM DALAM SISTEM PERADILAN HUKUMAN MATI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdullah Syihabuddin, Indillah Syihabbuddin, KERENTANAN ANAK TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DAN DINAMIKA RESPONS HUKUM POSITIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ira Fitria Ananda Putri, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA SERTA TANTANGAN TERHADAP PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- muhammad zalil, Ade Aspandi, S.Pd.i., M.Pd, Muhammad Azhar Muttaqin , PROBLEMATIKA FRASA SANKSI PERDATA DALAM PASAL 20 AYAT 2 UU NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.