ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DAN PRINSIP ASAS KEDAULATAN RAKYAT
- Authors
-
-
Laila Nurul Hidayati
Universitas TidarAuthor -
Salma Rifda Salsabila
Universitas TidarAuthor -
Susi Rosiana
Universitas TidarAuthor -
Leony Azizah Munawwaroh
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- UU Pemilu, Asas Pembentukan Peraturan, Kedaulatan Rakyat, Presidential Threshold
- Abstract
-
Berdasarkan konsep kedaulatan rakyat dan pembentukan peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kajian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan legislatif, konseptual, dan kasus ini menyimpulkan bahwa meskipun proses legislasi Undang-Undang Pemilu bersifat prosedural, namun secara substantif belum memenuhi norma efisiensi, keterbukaan, dan kejelasan formulasi. Sejumlah standar, seperti ambang batas presidensial dalam Pasal 222, telah membatasi ruang gerak keterlibatan politik dan hak konstitusional warga negara akibat dominasi kepentingan politik. Berdasarkan temuan kajian ini, undang-undang tersebut perlu ditinjau dan disempurnakan agar sistem pemilu lebih inklusif dan demokratis karena belum sepenuhnya sejalan dengan gagasan kedaulatan rakyat.
- Author Biographies
- References
-
Adrian Sutedi, S. H. “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan.” Ras., no. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu (2014): 1–18. https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/127.
Desmon, Andi. “RELEVANSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT A . Pendahuluan Pelaksanaan Pemilihan Umum Merupakan Syarat Mutlak Bagi Negara Hukum Yang Demokratis Dalam Rangka Pelaksanaan Dari Asas Kedaulatan Rakyat Atau Demokrasi . Berdasarkan Sistem.” Soumatera Law Review 1 (2018): 218–32.
Gita Pradina, and Jadmiko Anom Husodo. “Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xvii/2019.” Res Publica 4, no. 2 (2011): 190–204.
Hukum, Jurnal Ilmu. “PENERAPAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-” 2, no. 2 (2025): 367–72.
Ketut Agus Krisna Adiputra, I, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. “Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Preferensi Hukum 6 (2025): 55–61. https://doi.org/10.22225/jph.6.1.2025.55-61.
YOHANES MEGA HENDARTO. “Memahami Tingkat Partisipasi Pemilih.” Journal of Governance 2, no. 2 (2024): 146–62. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/22/memahami-tingkat-partisipasi-pemilih.
Desmon, Andi, and Universitas Ekasakti. “RELEVANSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PRINSIP KEDAULATAN,” no. October (2018). https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3712.
Kartini, Dede Sri. “DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU” 2, no. 2 (2017): 146–62.
Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 22-24/PUU-Vl/2008, Muhammad Sholeh, S.H (Pemohon), (2008), hlm. 103
Marthin, J. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Norma Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 1, no. 2 (2021): 113–25. http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/54%0Ahttps://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/download/54/42.
Negara, Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, U U D Nri, Wakil Presiden, Wakil Presiden, Kata Kunci, and Presidential Theshold. “No Title” 3, no. 1 (1945): 15–37.
Perspektif, Dalam, and Prinsip Kedaulatan. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat,” n.d.
Pradina, Gita. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMILU 2019 MELALUI PUTUSAN MK NOMOR 20 / PUU-XVII / 2019” 4, no. 2 (2020): 190–204.
Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(3), 333-345.
“Volume 1, No.2, Oktober 2022 Https://Ejournal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Jaspol” 1, no. 2 (2024): 172–82.
Wasath, Al, Jurnal Ilmu, and Hukum Volume. “No Title” 1, no. 1 (2020): 25–34.
- Downloads
- Published
- 2025-12-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Arjun Nugroho, Mario Yesaya Tambunan, Adillah Tiasto, Irnanto Panca Mei Darno, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN KARYA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Dwi Surahman, Ilham Fajri, Nathaniel Felix Karo Karo, Ahnan Hibatullah, Stevri Iskandar, REFORMASI PERAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU: PENGUATAN HAK PENDAMPINGAN SEJAK TAHAP AWAL PEMERIKSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Haniyah Irsy, Amalia Sukma Wiryani, Sheira Rifda Athaya, Muhammad Fadhiil Rizki Akbari, Andhika Alghifari, Clarissa Sorai Alfonsia Telaumbanua, Mulyadi Mulyadi, BAGAIMANA PENERAPAN PRAKTIK BUDAYA MERARIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA, AGAMA, DAN NILAI KEMANUSIAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Samuel Ardy Kharismata, Jonker Sihombing, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI ULTIMATE BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Helen Artemisia, UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irpan Pradita, Alhamdi Imran Saputra, EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KASUS KORUPSI KUOTA HAJI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rosa Simanjuntak, Shifa Olivia Rahmadani, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DALAM PASAL 181 KUHP DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridha Ananda Putri, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah, Refi Meidiantama, PENGARUH STIGMATISASI SOSIAL TERHADAP KINERJA PENYIDIK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghefira Faza Natasya, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA KASUS KERICUHAN DI PENUKARAN TIKET KONSER SEVENTEEN: RIGHT HERE IN JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.