ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DAN PRINSIP ASAS KEDAULATAN RAKYAT
- Authors
-
-
Laila Nurul Hidayati
Universitas TidarAuthor -
Salma Rifda Salsabila
Universitas TidarAuthor -
Susi Rosiana
Universitas TidarAuthor -
Leony Azizah Munawwaroh
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- UU Pemilu, Asas Pembentukan Peraturan, Kedaulatan Rakyat, Presidential Threshold
- Abstract
-
Berdasarkan konsep kedaulatan rakyat dan pembentukan peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kajian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan legislatif, konseptual, dan kasus ini menyimpulkan bahwa meskipun proses legislasi Undang-Undang Pemilu bersifat prosedural, namun secara substantif belum memenuhi norma efisiensi, keterbukaan, dan kejelasan formulasi. Sejumlah standar, seperti ambang batas presidensial dalam Pasal 222, telah membatasi ruang gerak keterlibatan politik dan hak konstitusional warga negara akibat dominasi kepentingan politik. Berdasarkan temuan kajian ini, undang-undang tersebut perlu ditinjau dan disempurnakan agar sistem pemilu lebih inklusif dan demokratis karena belum sepenuhnya sejalan dengan gagasan kedaulatan rakyat.
- Author Biographies
- References
-
Adrian Sutedi, S. H. “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan.” Ras., no. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu (2014): 1–18. https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/127.
Desmon, Andi. “RELEVANSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT A . Pendahuluan Pelaksanaan Pemilihan Umum Merupakan Syarat Mutlak Bagi Negara Hukum Yang Demokratis Dalam Rangka Pelaksanaan Dari Asas Kedaulatan Rakyat Atau Demokrasi . Berdasarkan Sistem.” Soumatera Law Review 1 (2018): 218–32.
Gita Pradina, and Jadmiko Anom Husodo. “Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xvii/2019.” Res Publica 4, no. 2 (2011): 190–204.
Hukum, Jurnal Ilmu. “PENERAPAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-” 2, no. 2 (2025): 367–72.
Ketut Agus Krisna Adiputra, I, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. “Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Preferensi Hukum 6 (2025): 55–61. https://doi.org/10.22225/jph.6.1.2025.55-61.
YOHANES MEGA HENDARTO. “Memahami Tingkat Partisipasi Pemilih.” Journal of Governance 2, no. 2 (2024): 146–62. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/22/memahami-tingkat-partisipasi-pemilih.
Desmon, Andi, and Universitas Ekasakti. “RELEVANSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PRINSIP KEDAULATAN,” no. October (2018). https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3712.
Kartini, Dede Sri. “DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU” 2, no. 2 (2017): 146–62.
Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 22-24/PUU-Vl/2008, Muhammad Sholeh, S.H (Pemohon), (2008), hlm. 103
Marthin, J. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Norma Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 1, no. 2 (2021): 113–25. http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/54%0Ahttps://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/download/54/42.
Negara, Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, U U D Nri, Wakil Presiden, Wakil Presiden, Kata Kunci, and Presidential Theshold. “No Title” 3, no. 1 (1945): 15–37.
Perspektif, Dalam, and Prinsip Kedaulatan. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat,” n.d.
Pradina, Gita. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMILU 2019 MELALUI PUTUSAN MK NOMOR 20 / PUU-XVII / 2019” 4, no. 2 (2020): 190–204.
Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(3), 333-345.
“Volume 1, No.2, Oktober 2022 Https://Ejournal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Jaspol” 1, no. 2 (2024): 172–82.
Wasath, Al, Jurnal Ilmu, and Hukum Volume. “No Title” 1, no. 1 (2020): 25–34.
- Downloads
- Published
- 2025-12-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Annisa Najwa Putri, Chaisya Firda Salsabila, Emelya Rosenda, ANALISIS PERLINDUNGAN MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP SENGKETA IKEA SYSTEM B. V. DAN PT. RATANIA KHATULISTIWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jafar Shadiq, Amalia Janaputri, Arfiyanti Zalfa, Yuliyanti, KEPASTIAN HUKUM DAN AUPB DALAM PERKARA SK MENKUMHAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisda Virginia, Lunis Mareta Yustisia, Mayang Anindya Pulosari, UKURAN PEMIDANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Dede Ika Murofikoh, PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI: EVALUASI MALADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Moch Ariel Al Buchory, BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP PRESUMPTION OF INNOCENCE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Muhammad Adymas Hikal Fikri, SALUS POPULI SUPREMA LEX: VIRALITAS SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN DALAM FENOMENA “NO VIRAL NO JUSTICE” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin Kaharuddin, Irene Callista Khalfani, Srikandi Asia Komala Putri Dia, Adelia Putri Rahayu, ANALISIS TERKAIT BATAS KEWENANGAN DAN RUANG GERAK EKSEKUTIF DIBAWAH KONTROL LEGISLATIF DI SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reivo Ibanes, STRATEGI PARTISIPATIF MENGURANGI PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Maliq Abdillah, Regina Putriani, Deden Najmudin, TANTANGAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS DALAM IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH PASCA OTONOMI KHUSUS ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amilus Puji Lestari, Maya Mustika Kartika Sari, PERSEPSI PEMILIH MUDA FISIPOL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PARTAI POLITIK YANG MENJADI PILIHANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.