STRATEGI PARTISIPATIF MENGURANGI PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM)
- Authors
-
-
Reivo Ibanes
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Administrasi Negara, Penegakan Hukum, Strategi Partisipatif, Sampah Ilegal
- Abstract
-
Penelitian ini membahas strategi partisipatif dalam mengurangi pelanggaran pembuangan sampah ilegal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, melalui perspektif hukum administrasi negara. Permasalahan sampah ilegal menjadi isu serius yang berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan partisipatif dipandang sebagai solusi yang efektif karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan, pengelolaan, dan penegakan aturan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan daerah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran pembuangan sampah ilegal terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Strategi partisipatif, seperti pembentukan kelompok pengawas lingkungan, edukasi hukum, dan penerapan sanksi administratif berbasis komunitas, dinilai mampu meningkatkan kepatuhan. Dengan penguatan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisasi dan tercipta tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
- References
-
Al Fariz, R. D., Muis, R., Anggraini, N., & Matsumoto, T. (2025). The shifting sands of waste: A decadal analysis of illegal dumping trends and mitigation strategies in Indonesia. Journal of Environmental Behavior and Engineering, 3(1), 114. [link.springer.com], [journal.unibos.ac.id]
Badruddin, S., Halim, P., & Kurniah, S. A. (2025). Community participation in emergency waste management: Between social movements and community independence. Indonesia Law and Policy Review, 6(3). https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i3.501 [link.springer.com]
Diskominfo Batam. (2025, November 22). Satgas darurat sampah fokus tertibkan TPS ilegal di Sagulung, 21 ton sampah diangkut. RiauKepri.com. https://www.riaukepri.com/2025/11/22/satgas-darurat-sampah-fokus-tertibkan-tps-ilegal-di-sagulung-21-ton-sampah-diangkut-dalam-sehari/ [riaukepri.com]
Esther, E. S. & Alfin, J. (2023). The urgency of waste management regulations in Indonesia. IPMHI Journal, 3(1). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/download/55123/23562 [journal.unnes.ac.id]
Fatika Sari, C., Salsabila, L., Lodan, K. T., & Dompak, T. (2024). Tantangan pertumbuhan sampah melalui tata kelola kota yang kolaboratif di Kota Batam. Dialogue, Undip. [ejournal2....ndip.ac.id]
Hutton, J. (2025, July 23). Burning, burying and banning: Indonesias cities struggle to manage their garbage. Mongabay. https://news.mongabay.com/2025/07/burning-burying-and-banning-indonesias-cities-struggle-to-manage-their-garbage/ [news.mongabay.com]
Jennifer, J., Cristabella, N., & Davis, R. (2025). Pengendalian pengelolaan sampah Indonesia dalam perspektif hukum: Studi banding Peraturan Singapura. Bina Hukum Lingkungan, 9(3), 264. https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.264 [bhl-jurnal.or.id], [bhl-jurnal.or.id]
Kadwi, P. E., & Lamkaruna. (2024). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kelurahan Sungai Langkai, Sagulung, Batam [Skripsi, Universitas Jambi]. Repository Unja. [repository...unja.ac.id]
Kompas (E. E. Saputra). (2025, January 17). Kementerian Lingkungan Hidup pertegas penegakan hukum untuk atasi sampah. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/pengawasan-dan-penegakan-hukum-diperkuat-untuk-atasi-sampah-koko [kompas.id]
Pradipa, G. A., & Sudiarawan, K. A. (2025). Pengaturan partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah berbasis sumber: Perspektif UU No. 18 Tahun 2008. Jurnal Media Akademik, 3(11). https://doi.org/10.62281/56948351 [jurnal.med...ademik.com]
ProLKN.id. (2025, November 21). Batam darurat sampah, Satgas gabungan angkut 21 ton dari TPS ilegal. ProLKN.id. https://prolkn.id/batam-darurat-sampah-satgas-gabungan-angkut-21-ton-sampah-dari-tps-ilegal/ [prolkn.id]
Purnama, I., Mutamima, A., Sari, K., & Masrul, W. (2025). Community-based landscape intervention for informal waste site restoration in urban Indonesia. Environmental Management, 75, 32343247. https://doi.org/10.1007/s00267-025-02219-w [link.springer.com]
Rahayu, M. I. F., et al. (2024). Analisis penegakan hukum terhadap masyarakat sekitar sungai yang melakukan pembuangan sampah ilegal di Indonesia. JERUMI Journal. [rayyanjurnal.com]
Salsabila, L., Purnomo, E. P., & Jovita, H. D. (2021). The importance of public participation in sustainable solid waste management. Journal of Governance and Public Policy, 8(2), 106123. https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.11519 [researchgate.net]
Silahudin, & Lestari, S. (2025). Pengelolaan sampah, tinjauan kebijakan. Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA), 3(2). https://doi.org/10.59820/soma.v3i2.335 [jurnal.pol...aran.ac.id]
Simamora, E. E., & Junuudhizbulloh, A. (2023). The urgency of waste management regulations in Indonesia. IPMHI Journal, 3(1). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/55123 [journal.unnes.ac.id]
Valentina, T. R., Putera, R. E., Salsabila, L., & Gunawan, A. (2025). Waste management crisis and collaborative governance in Indonesia: Enhancing public participation for effective urban waste solutions. Atlantis Press. [atlantis-press.com]
Verawati, P. (2021). Kritik ekologi mendalam terhadap regulasi persampahan di Indonesia. Jurnal Meta-Yuridis, 4(2). https://www.researchgate.net/publication/361808828_KRITIK_EKOLOGI_MENDALAM_TERHADAP_REGULASI_PERSAMPAHAN_DI_INDONESIA [researchgate.net]
Widayanti, W., Murni, S., & Anggraeni Dewi, M. (2024). Rekonstruksi pengaturan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui konsep ekonomi sirkular. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 22(1). https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1 [jurnal.unt...gsmg.ac.id]
Woda, Y. F. (2023). Kualitas layanan pengangkutan sampah di Kecamatan Sagulung Kota Batam [Tugas Akhir, UPB]. UPB Repository. [Kualitas L...Kota Batam]
- Downloads
- Published
- 2026-01-02
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Reivo Ibanes, STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reivo Ibanes, DINAMIKA INSTITUSIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA: POLEMIK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS LEGISLATIF, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Syafaqih Aidil Rozaqi, Samuel Christhoper Rangga Pratama, Zidan HM, Ria Tri Vinata, KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN ARTEFAK BAWAH LAUT KASUS PENCURIAN ARTEFAK BAWAH LAUT DI PERAIRAN TIMUR TENGAH, MEDITERANIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yacob Ferdinan Martono, Hansel Gavra Jehoshapat, Dominggus L., Frans Ray Jovan, M. Rizqi, KEPATUHAN TERHADAP HUKUM PERIZINAN NASIONAL DALAM BERBAGAI SEKTOR KEGIATAN DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yacob Ferdinan Martono, Gede Patar Marayoga, Mizwari Dwi Ramadhani, Yoga Gunarso, Dhani Rizqy Dwijayanto, KETAATAN TERHADAP HUKUM PERIZINAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI BERBAGAI SEKTOR KEGIATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dzaky Muhammad Haris, Rinaldy Amrullah, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOLAHAN MINERAL ILEGAL TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gloria Melisa Febriana Simatupang, Bryant Nugraha, Peter Gideon Michael Tarigan, Elkana Dasilva Ginting, PELARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febrianto Febrianto, Sostones Y. Sisinaru, PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Najwa Adilah Salsabila, Rindi Suganda, Suci Wahyuni, TUJUAN HUKUM TERHADAP PELINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresnita Hutasoit, Widiya Astuti, Dian Eka Prastiwi, PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 DAN KUHP PASAL 492 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Aura Shafwah, Sifa Sulistia Dewi, Zaenudin Zaenudin, REKONFIGURASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI ERA BUKTI DIGITAL DAN FRAGMENTASI POLITIK TERKAIT ANALISIS COMPLEMENTARITY, UNIVERSAL JURISDICTION, DAN KERJA SAMA ANTARNEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azkia Mutia Rachma, Beby Hasna Rifdah, Zaenudin, MENGUATKAN AKUNTABILITAS MELALUI KOMPLEMENTARITAS MENGENAI ARAH BARU PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KONFLIK KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.