TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PERKEMBANGAN KASUS LINGKUNGAN TERKINI DI INDONESIA
- Authors
-
-
Revima Nelyna Muntaha
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiAuthor
-
- Keywords:
- Environmental Pollution, Law Enforcement, Corporate Responsibility, Pencemaran Lingkungan, Penegakan Hukum, Tanggung Jawab Korporasi
- Abstract
-
Environmental pollution cases involving corporations have increased in recent years, particularly in the extractive industries, manufacturing, and waste management sectors. This study aims to analyze the forms of corporate responsibility in environmental pollution cases and the effectiveness of law enforcement based on recent developments in environmental cases in Indonesia. The research method used is a literature review, examining laws and regulations such as the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH), court decisions, and investigative reports from government agencies and civil society organizations. The analysis shows that although regulations stipulate criminal, civil, and administrative liability for corporations, their implementation still faces obstacles such as weak oversight, minimal transparency, and interference from economic interests. Recent cases demonstrate an increasing trend in the use of criminal sanctions and civil lawsuits against corporations, but these have not consistently provided a deterrent effect. This study emphasizes the importance of strengthening law enforcement mechanisms, transparency of oversight, and corporate accountability to ensure sustainable environmental protection.
Kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada sektor industri ekstraktif, manufaktur, dan pengelolaan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pencemaran lingkungan serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan perkembangan kasus lingkungan terbaru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), putusan pengadilan, dan laporan investigatif dari lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif bagi korporasi, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, dan intervensi kepentingan ekonomi. Kasus-kasus terbaru memperlihatkan tren peningkatan penggunaan instrumen sanksi pidana dan gugatan perdata terhadap korporasi, namun belum konsisten dalam memberikan efek jera. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum, transparansi pengawasan, serta akuntabilitas korporasi untuk menjamin perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.
- References
-
Adi Fajar Winarsa, Putra, Mien Rukmini, and Agus Takariawan. “IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI DI SUNGAI CITARUM).” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 4, no. 1 (2022): 162. https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066.
Agustinus, Akwila, and Ridwan Arifin. Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia. n.d.
Anam, Khoirul. PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DI INDONESIA. 26 (2020).
Arifin, Bagas Adam. “Tanggung Jawab Korporasi Atas Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.” Jurist-Diction 4, no. 1 (2021): 53. https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24292.
Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
Carwan, and Sari Indah Lestari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Limbah B3.” Syntax Idea 5, no. 11 (2023): 2130–45. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2720.
Isman, Isman, and Novita Novita. “Pemodelan Riset Hukum: Analisis Corak Hukum Lingkungan di Indonesia.” Mendapo: Journal of Administrative Law 5, no. 1 (2024): 43–68. https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.30855.
Mardiya, Nuzul Qur’aini. “PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP / THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT.” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 3 (2018): 483. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-502.
Oktafiana, Hary, Rivia Ridwan, and Dewi Asri Puannandini. Efektivitas Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Industri di Indonesia. 9 (2025).
Subekti, Imam. STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA PIDANA. n.d.
Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia.” Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum 3, no. 3 (2024). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.
- Downloads
- Published
- 2025-12-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Ihsan, Muhamad Nasrudin, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN CLOUD COMPUTING TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dimas Bagus Panuntun, Alzear Laudadeum Bunga Lewar, Roid Auzan Arya Zafran, Aulia Manggala, Raya Nurfadjia Ramadani, Baidhowi, RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN HUKUM ISLAM: MENGATUR KEHIDUPAN MANUSIA SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Misin, Fasya Yesenia Dwi Rahmadani, Joanna Putri Nabhan, Tyas Rahma, Vania Putri, PELANGGARAN HUKUM DAN ETIKA KOMUNIKASI KASUS NIKITA MIRZANI DAN REZA GLADYS DALAM LIVE TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agung Gede Dharma Putra Mahendra, Arya Firmansyah, Dian Eka Prastiwi, Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Tambang Batubara terhadap Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang di Kalimantan Timur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denise Nadya Taufik, Azahra Salsabila, Rania Zahra Anjani, Elin Hermalina, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER BULLYING DI ERA DIGITAL: STUDI UNTUK EFEKTIFITAS UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septi Widia Sari, Erna Dewi, Eko Raharjo, Maya Shafira, Mamanda Syahputra Ginting, FAKTOR PENGHAMBAT POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN SIM DI KOTA BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Bemita Aswan, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica, Firganefi Firganefi, Fristia Berdian Tamza, MANIFESTASI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH PELAKU ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK.) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ririn Faranisa, Saeful Mujab, DISINFORMASI VISUAL DAN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK DI ERA KECERDASAN BUATAN (AI): PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA KOMUNIKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilman Dwi Ilhamsyah, Rasyha Naufal Putra Panuju, Aqeel Faizullah Putra, M. Rasyadan Jauza Arafah, Muhammad Raihan Firdaus, JAMINAN HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angela Christina, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari, STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAS PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.