PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
- Authors
-
-
Imam Adiyanto
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor -
Noval Pratama Putra Setiadi
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor
-
- Keywords:
- criminal liability, hoax, social media, KUHP, UU ITE
- Abstract
-
The spread of hoaxes through social media has become a major challenge in Indonesia's digital environment. The rapid exchange of information, combined with low public digital literacy, makes false content easy to circulate and difficult to control. This article examines the criminal liability of individuals who intentionally distribute hoaxes on social media. Using a normative juridical method, the discussion focuses on the applicable legal framework, particularly the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The study shows that although the law already provides sanctions for perpetrators of hoax dissemination, practical enforcement is still hindered by difficulties in proving intent, tracing digital footprints, and distinguishing malicious acts from mere negligence. A stronger synergy between law enforcement and digital education is necessary to minimize the circulation of hoaxes in society.
- References
-
LEIP, ‘Statistik Data Perkara Mahkamah Agung’ (LEIP 2017) https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/.
Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2021 (Mahkamah Agung 2022).
Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2022 (Mahkamah Agung 2023).
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Ghalia Indonesia 1994).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, ‘Laporan Tahunan Penanganan Hoaks dan Disinformasi 2023’ (Kominfo 2023).
Setiadi, Wicipto, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyebaran Informasi Elektronik”, Jurnal Hukum & Pembangunan 49(2) (2021).
Sutanto, Andri, ‘Hoaks dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital’, Jurnal Penegakan Hukum 15(1) (2022).
- Downloads
- Published
- 2025-12-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Amanda Septiani, Analisis Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional Tahun 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reza Tri Mahendra, Akbar Hidayat Fu Aditya, Ayu Putriana, ANALISIS PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PEMBERITAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Elisabeth Immanuella Rajagukguk, Irwan Triadi, KRITIK TERHADAP PASAL 429 KUHP BARU KEADILAN DANTANTANGAN KRIMINALISASI PENGGELANDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devi Ervina Nursyamsiah, PENYELESAIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN KUHP 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silva Istaviolani, Annisya Nurhasanah, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KEBEBASAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kikan Naila Salsabila, Ratih Rusmita, Suryaningsi Suryaningsi, HUBUNGAN ANTARA KEWARGANEGARAAN DIGITAL DAN PROMOSI KESEHATAN GIGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adista Alifia Amanda, KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sufira Tantika R. M, Fatiza Vierandita T, Wantina Syifa Cissiani, Nadine Alvina Gunawan, Nadia Belinda, KEBEBASAN BERPENDAPAT MAHASISWA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M.Yosa Novrian Dany , PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI ERA KECERDASAN BUATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melina Agustin Lius, SISTEM KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT BALI: STRUKTUR, FUNGSI, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.