PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
- Authors
-
-
Adam Fathin Dharmawan
Universitas PamulangAuthor -
Baharudin Bachri
Universitas PamulangAuthor -
Muhammad Dafa Septian
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Korupsi, Pembelian Barang dan Jasa, Tanggung Jawab Pidana, Kerugian Negara, Hukum Pidana
- Abstract
-
Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional, namun juga menjadi sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi karena nilai anggaran yang besar, proses administratif yang kompleks, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Korupsi dalam sektor ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pembangunan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab pidana memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan, akuntabilitas, dan efek jera. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam pembelian barang dan jasa pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung studi terhadap beberapa putusan pengadilan. Tujuannya adalah menganalisis penerapan tanggung jawab pidana, menilai efektivitas penegakan hukum, serta mengidentifikasi kendala pembuktian kerugian negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam pengadaan pemerintah.
- References
-
Endah Cahyani, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 3, no. 2 (2022).
R. Beniadi Setiawan, “Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat,” Jurnal Sosial Teknologi, v5i9 (2025).
Rizky Rizal & Djuni Thamrin, “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa,” Jurnal Kajian Ilmiah (2025).
Vita Mahardhika, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring),” Jurnal Mercatoria 14, no. 1 (2021).
Zaenal Abidin, Hartanto & Uyan Wiryadi, “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” Yustisi, 12, no. 3 (2025)
Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” Jurnal Hukum Responsif (2024).
Yanti Tiara Br Siahaan, July Esther & Debora, “Judicial Analysis of Law Enforcement Against Corruption in the Procurement of Goods and Services for Government Interest,” Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 3 (2023).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 165.
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 45.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 132.
Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 67.
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 210.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 189.
- Downloads
- Published
- 2025-12-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Emi Silvia, Endang Suprapti, Elianta Ginting, PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Choiril Syah, Sri Riski, Firganefi Firganefi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH MENURUT UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adytia Rizqi Setia Eko Wahyudi, Epriel Leilya Hawa Larasati, Pricilia Salwa Edriyanti, Ni Made Shinta Putri Kesumantara, Muhammad Azzam Izzuddin, IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA: PEDOMAN UTAMA UNTUK MEMAJUKAN TEKNOLOGI YANG SESUAI NILAI BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dzaky Muhammad Haris, Rinaldy Amrullah, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOLAHAN MINERAL ILEGAL TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putiara Nalasatya, Nazhifa Nazhifa, Gian Muzakir Hayat, Kamilah Jasmine, Khalisyah Amara Podungge, Dwi Aryanti Ramadhani, STUDI KOMPARATIF KEMUDAHAN BERUSAHA: USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN MIKRO, KECIL DAN SEDERHANA (PMKS) MALAYSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Ayu Asih, Nurfaiqoh, Anggun Mawarni, Raghael Jamc Al Rochman, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH BPN DALAM PUTUSAN PTUN SERANG NOMOR 12/G/2025/PTUN.SRG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hafidzah Nur Husna, Ayu Indah Juminiwati, Naufal Satya Pratama, Fertian Putra Adiyaksa, Rizky Surya Pratama, AKTUALISASI NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wikan Arvirda Sidik, Zulfara Giska Mutiarani, Maulidya Azzahra, Matsna Aura Sabila, ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENITENSIER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 91/PID.B/2022/PN.MKS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhizka Amalia, Miza Habibatur Rohmah, Tithania Putri Trisnawati, Novarindy Putri Zahari, Amnina Amalia Alyani, Baidhowi, PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN PRINSIP HAM DALAM SISTEM PERADILAN HUKUMAN MATI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aleassandria Anindya Anjani Kristianto, Elga Renata Sitanggang, Fazat Hasna Fauwati, Ibek Arya Winata, Muhammad Rayhan Aditya Putra, Baidhowi, PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.