KETENTUAN PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL PADA KASUS LONGSOR DAN BANJIR BANDANG DI SUMATRA
- Authors
-
-
Arif Riadi
Universitas PamulangAuthor -
Asqiya Aniatul Hidayah
Universitas PamulangAuthor -
Syyayid Afif Mudhofar
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- penetapan status bencana nasional, banjir bandang, longsor, penanggulangan bencana, kebijakan pemerintah, Sumatra
- Abstract
-
Meningkatnya frekuensi dan besarnya tanah longsor dan banjir bandang di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak signifikan terhadap keselamatan publik, keberlanjutan ekologis, dan ketahanan sosial-ekonomi daerah. Fenomena ini telah memicu urgensi evaluasi hukum terhadap legitimasi penetapan status bencana nasional sebagai instrumen hukum utama dalam sistem manajemen bencana nasional. Penelitian ini berfokus pada landasan normatif, parameter, dan prosedur penetapan status bencana nasional untuk krisis hidrometeorologi di Sumatera, untuk menilai signifikansinya terhadap efektivitas manajemen bencana di lapangan. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan doktrinal dan legislatif, studi ini mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan status bencana nasional merupakan katalis strategis dalam mengintegrasikan koordinasi multisektoral, memicu percepatan mobilisasi sumber daya, dan memperkuat intervensi pemerintah pusat dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Namun, terdapat perbedaan antara regulasi dan implementasi yang disebabkan oleh ambiguitas dalam parameter operasional dan pengambilan keputusan birokrasi yang tidak bersifat akselerasi. Sebagai solusinya, studi ini mengusulkan redefinisi kriteria penentuan status bencana dan restrukturisasi tata kelola bencana untuk memastikan respons negara yang lebih tepat, proporsional, dan akuntabel terhadap bencana di Sumatera.
- References
-
Indra Sushmita, Chelin. (2025, Desember 09). “Kronologi Banjir & Longsor di Sumatra Telan Lebih dari 960 Korban Jiwa” Espos.id. Diakses pada 16 Desember 2025. Dari Lestari, M. I. (2023).
Yudha Saputra, Eka. (2025, Desember 08). “BNPB: Anggaran Pemulihan Banjir Sumatera Ditaksir Rp 51,82 Triliun” Tempo. Diakses pada 16 Desember 2025.
https://news.espos.id/kronologi-banjir-longsor-di-sumatra-telan-lebih-dari-960-korban-jiwa-2171007
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Laporan Perkembangan Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Desember 2025. Jakarta: BNPB, 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Analisis Cuaca Ekstrem dan Siklon Tropis di Wilayah Sumatra Periode November–Desember 2025. Jakarta: BMKG.
Sasmi, Annisa Trisnia. Faktor Multikausal Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra. Surakarta: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.
Rahayu, H. P., & Nugroho, S. P. (2017). “Kebijakan Penetapan Status Darurat Bencana dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan.” Jurnal Penanggulangan Bencana, 8(2), 101–115.
Nurjanah, dkk. (2012). Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.
- Downloads
- Published
- 2025-12-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zahra Angelina Ismaryanti, EFEKTIVITAS DEBT COVENANT SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafa Savira Cahya, Immanuel Putra Desian Siregar, Nasywa Ananda Herliana , ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI BOEDEL PAILIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Nia Gara K, ANALISIS NORMATIF PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF DI PTUN: STUDI KASUS PENETAPAN 361/G/2025/PTUN.JKT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dara Ainun, Astri Hanipah, Alya Nur Latifah, Arno Alam, Alfiana Zahra, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FARMAKOVIGILANS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haikal Al Buchori, HUKUM PERKAWINAN ADAT SEMENDO: NILAI, STRUKTUR, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Husna Budiyanti, Poppy Imelda Puspito, Tiara Apriliyanti, Sawitri Yuli Hartati, OPTIMALISASI PEMANFAATAN WAKAF KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARIAH PADA ERA EKONOMI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nada Syifa Nurulhuda, KEDUDUKAN KLAUSULA CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Shadiq Daffa Syahputra, HS Tisnanta, Fathoni Fathoni, PERAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK LAYANAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Choiril Syah, Sri Riski, Firganefi Firganefi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH MENURUT UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Ramdani, PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PENDIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.