KETENTUAN PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL PADA KASUS LONGSOR DAN BANJIR BANDANG DI SUMATRA
- Authors
-
-
Arif Riadi
Universitas PamulangAuthor -
Asqiya Aniatul Hidayah
Universitas PamulangAuthor -
Syyayid Afif Mudhofar
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- penetapan status bencana nasional, banjir bandang, longsor, penanggulangan bencana, kebijakan pemerintah, Sumatra
- Abstract
-
Meningkatnya frekuensi dan besarnya tanah longsor dan banjir bandang di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak signifikan terhadap keselamatan publik, keberlanjutan ekologis, dan ketahanan sosial-ekonomi daerah. Fenomena ini telah memicu urgensi evaluasi hukum terhadap legitimasi penetapan status bencana nasional sebagai instrumen hukum utama dalam sistem manajemen bencana nasional. Penelitian ini berfokus pada landasan normatif, parameter, dan prosedur penetapan status bencana nasional untuk krisis hidrometeorologi di Sumatera, untuk menilai signifikansinya terhadap efektivitas manajemen bencana di lapangan. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan doktrinal dan legislatif, studi ini mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan status bencana nasional merupakan katalis strategis dalam mengintegrasikan koordinasi multisektoral, memicu percepatan mobilisasi sumber daya, dan memperkuat intervensi pemerintah pusat dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Namun, terdapat perbedaan antara regulasi dan implementasi yang disebabkan oleh ambiguitas dalam parameter operasional dan pengambilan keputusan birokrasi yang tidak bersifat akselerasi. Sebagai solusinya, studi ini mengusulkan redefinisi kriteria penentuan status bencana dan restrukturisasi tata kelola bencana untuk memastikan respons negara yang lebih tepat, proporsional, dan akuntabel terhadap bencana di Sumatera.
- References
-
Indra Sushmita, Chelin. (2025, Desember 09). “Kronologi Banjir & Longsor di Sumatra Telan Lebih dari 960 Korban Jiwa” Espos.id. Diakses pada 16 Desember 2025. Dari Lestari, M. I. (2023).
Yudha Saputra, Eka. (2025, Desember 08). “BNPB: Anggaran Pemulihan Banjir Sumatera Ditaksir Rp 51,82 Triliun” Tempo. Diakses pada 16 Desember 2025.
https://news.espos.id/kronologi-banjir-longsor-di-sumatra-telan-lebih-dari-960-korban-jiwa-2171007
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Laporan Perkembangan Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Desember 2025. Jakarta: BNPB, 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Analisis Cuaca Ekstrem dan Siklon Tropis di Wilayah Sumatra Periode November–Desember 2025. Jakarta: BMKG.
Sasmi, Annisa Trisnia. Faktor Multikausal Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra. Surakarta: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.
Rahayu, H. P., & Nugroho, S. P. (2017). “Kebijakan Penetapan Status Darurat Bencana dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan.” Jurnal Penanggulangan Bencana, 8(2), 101–115.
Nurjanah, dkk. (2012). Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.
- Downloads
- Published
- 2025-12-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Najwa Adilah Salsabila, Rindi Suganda, Suci Wahyuni, TUJUAN HUKUM TERHADAP PELINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jafar Shadiq, Amalia Janaputri, Arfiyanti Zalfa, Yuliyanti, KEPASTIAN HUKUM DAN AUPB DALAM PERKARA SK MENKUMHAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Ulfatun Nikmah, Tiara Intan Camesi, Asep Suherman, Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Risty Nurhazizah, Kekerabatan dalam Masyarakat Adat Lampung sebagai Cermin Identitas Budaya Lokal , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Vitari, Mila Sari, Imelda Azazilia, Eriyansyah, Redo Putra, Eva Susanti, CIVIL SOCIETY SEBAGAI MEDIATOR SOSIAL: STUDI PERAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN OKU DALAM MENDORONG DIALOG ANTARA PEMERINTAH DAN WARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ravy Chandra, Candrika Wahyu, Tina Ayumi, Helen Ayu, Daffarela Ramadiaz, PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vita Devianti, Luki Pramono , PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN DEMOKRASI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizka Amanda Fauzi, Weny Susanti, Delia Trianita, Muhammad Afil Alqazaly, Edytiawarman, IMPLEMENTASI KONVENSI ILO TENTANG KERJA PAKSA DI INDONESIA: STUDI KASUS KERJA PAKSA NELAYAN MIGRAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shaila Azalea Ramadhanti, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PRAKTIK DUMPING DAN ANTI-DUMPING DALAM KERANGKA GENERAL PRINCIPLES WORLD TRADE ORGANIZATION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.