PENGANGKUTAN LIMBAH B3 SEBAGAI SUMBER PENCEMARAN LINGKUNGAN : STUDI KASUS TUMPAHAN LIMBAH KIMIA DI BANDUNG
- Authors
-
-
Santi Halimatusaa’adah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Yuna Nasywa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor
-
- Keywords:
- Juridical Analysis, Administrative Fees, QRIS, Consumer Protection., limbah B3, pengangkutan limbah, pencemaran lingkungan.
- Abstract
-
Despite being a crucial step in waste management witha significant potential for environmental contamination, the transportation of hazardous and toxic waste (B3 waste) frequently gets little attention. A chemicalwaste leak instance in Bandung that resulted in environmental damage and possible health hazards for the general population illustrates this problem. In addition to analyzing B3 waste transportation as a source of environmental risk, this study looks at waste carriers' legalliabilities.The study uses conceptual,statutory,and case study methodologies as part of a normative legal process. The findings show that the precautionary approach and stringent oversight are necessary for the transportation of B3 waste. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Managemental lows for the imposition of accountability for pollution under the strict liability concept, which holds carriers accountable evenin cases when contamination is caused by accidents.
Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan tahap penting dalam pengelolaan limbah yang berisiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan, namun sering kurang mendapat perhatian. Hal ini tercermin dalam kasus tumpahan limbah kimia di Bandung yang menimbulkan pencemaran dan potensi risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengangkutan limbah B3 sebagai sumber risiko pencemaran serta pertanggungjawaban hukum pihak pengangkut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkutan limbah B3 memerlukan pengawasan ketat dan penerapan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2009, pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan melalui prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), sehingga pihak pengangkut tetap bertanggung jawab meskipun pencemaran terjadi akibat kecelakaan.
- References
-
Buku
Hardjasoemantri, K. (2010). Hukum tata lingkungan (Edisi ke-8). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rahmadi,T.(2015).HukumlingkungandiIndonesia(Edisirevisi).Jakarta:RajawaliPers.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). Pengelolaanlimbah B3 dan pengawasan lingkungan. Jakarta: KLHK.
Jurnal Ilmiah
Abidin, Z., dkk. (2009). Perlindungan hukum masyarakat terdampak pencemaran lingkungan oleh industri. Jurnal Hukum Lingkungan, 1(1), 1–15.
Daniel, T., Utomo, S. L., & Rohman, A. N. (2025). Tindak pidana dumping limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Lingkungan, 11(2), 241–256.
Pavitasari, K. K., & Najicha, F. U. (2022). Pertanggungjawaban pihak ketiga jasa pengolah limbah B3 dalam mengolah limbah B3. Jurnal Hukum Lingkungan, 6(1), 78–92.
Pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. (2022). Jurnal Pacta Sunt Servanda, 3(September), 23–33.
Pratama, A., dkk. (2025). Analisis penerapan ISO 45001 dalam pengangkutan limbah B3 di PT Pratama Karya Nugraha. Jurnal Teknik Lingkungan, 10(9), 7397–7409.
(2023).Analisispengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia. Jurnal Lingkungan, 4(2), 201–208.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sumber Internet / Media Online
Dinas Lingkungan Hidup Bandung. (2024). DLH ungkap cairan kimia yang membanjiri jalan diBandung Barat: Soda api. Diakses 21 Desember 2025 dari
https://dlhbandung.org/berita/DLH-Ungkap-Cairan-Kimia-yang-Banjiri-Jalan-di-Bandung-Barat-Soda-Api/
Environment-Indonesia. (2024). Dampak limbah B3 terhadap kesehatan. Diakses 21 Desember 2025 dari
https://environment-indonesia.com/articles/dampak-limbah-b3-terhadap-kesehatan/
Tanganrakyat.id.(2024).TragedilimbahB3hantamBandungBarat:Ratusankorban,polisi buru pelaku. Diakses 21 Desember 2025 dari
- Downloads
- Published
- 2025-12-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Naufal Qushoyyi, Ahmad Wali, PENGANTAR ILMU HUKUM SEBAGAI FONDASI PEMBENTUKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laila Fauziyyah, KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NATIONAL TREATMENT WTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasna Nurul Kamilah, Tari Ramdani, Perlindungan Hak Cipta terhadap Buku Digital dalam Era Sharing Digital dan Distribusi Online Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rindiani Sri Rejekiningsih, PENYELESAIAN ASET TINDAK PIDANA UMUM MELALUI PENJUALAN LANGSUNG PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR SESUAI DENGAN PEDOMAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMULIHAN ASET DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghouva Syaifii Al Ma’arif, THE URGENT NEED FOR INDONESIA TO ADOPT THE UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY: OVERCOMING TERRITORIAL LIMITATIONS IN A GLOBALIZED ECONOMY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melina Agustin Lius, SISTEM KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT BALI: STRUKTUR, FUNGSI, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yacob Ferdinan Martono, Gede Patar Marayoga, Mizwari Dwi Ramadhani, Yoga Gunarso, Dhani Rizqy Dwijayanto, KETAATAN TERHADAP HUKUM PERIZINAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI BERBAGAI SEKTOR KEGIATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pratama Setiaputra Adhidarma, Rangga Wulung A`Mubarok, Faiz Setyo Wibowo, Danny Permana Kusuma, KEABSAHAN PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA DAN AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 542/Pdt.G/2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Vitari, Mila Sari, Imelda Azazilia, Eriyansyah, Redo Putra, Eva Susanti, CIVIL SOCIETY SEBAGAI MEDIATOR SOSIAL: STUDI PERAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN OKU DALAM MENDORONG DIALOG ANTARA PEMERINTAH DAN WARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Raditya Azany Rasyid, Sebastian Burhannudin Saputra, Arka Hadyan Martanto, Muhammad Naufal Putra Sofwan, Raihan Maulana Setya Nugraha, Baidhowi, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK LIVING TOGETHER MENURUT HUKUM ISLAM DAN KAITANNYA DENGAN NILAI MORAL SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.